Artikel Terkin
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Wartawan Menuju Parlemen, Siap Membangun Bangkala



DIA dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan dan juga begitu energik. Sesuai tuntutan dan panggilan jiwa dan mempunyai rasa tanggung jawabnya di bidang kewartawanan. Pun pengabdiannya kepada masyarakat begitu tinggi. Sangat wajar bila dirinya diberikan kesempatan untuk mengemban aspirasi masyarakat Turatea pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Selama tiga tahun belakangan ini, Mallombassang Kapi belum bisa memutuskan apakah dirinya terjun ke panggung politik atau tetap dengan profesi lamanya menjadi seorang wartawan yang dia tekuni selama hampir tujuh tahun.

Akhirnya dengan segala pertimbangan yang begitu matang, barulah ia mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota legislatif (caleg) dengan nomor urut dua (2) dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daerah pemilihan (Dapil) 4 (empat) meliputi kecamatan Bangkala-Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto pada Pemilu 2014.

Ketika rekan rekannya sesama pewarta menanyakan langsung tentang ketertarikkannya untuk menjadi politisi dari pada bertahan pada profesinya sebagai seorang wartawan, dengan santunnya Lomba', begitu panggilan akrabnya sesama jurnalis, menuturkan, dirinya mendaftar sebagai caleg bukan karena materi.

Tetapi karena panggilan jiwa untuk dapat mengabdi kepada masyarakat Jeneponto, khususnya wilayah Bangkala dan Bangkala Barat.

"Buat apa saya mengejar materi, jika masyarakat di sekitar kita masih terlunta-lunta dengan kehidupan yang kurang perhatian dari pemerintah," cetusnya kepada sejumlah rekan pewarta, Minggu, 6 Oktober. Menurut suami dari Sudarni ini, ada rasa bangganya kalau menjadi anggota legislatif.

Selain sederhana dan merakyat, ia juga anti-feodalisme. Ia merasa lebih nikmat bergaul dengan masyarakat. Sikap ini terlihat dalam diri Mallombassang Kapi tiap kali dirinya bertemu dengan masyarakat, saat melakukan peliputan di masyarakat.

Dengan tidak sungkan-sungkan ia bisa betah berlama-lama berbicara dengan petani di pinggir sawah, mengenai tanaman, ternak maupun kesenjangan sosial lainnya. Prinsip hidupnya jika masih bisa melayani maka sebisa mungkin, Mallombasang tak bersedia untuk dilayani.

Kalau menjadi anggota legislatif tak jauh beda dengan profesinya sebagai wartawan, bisa mengontrol jalannya roda pemerintah daerah dan mengkritik kebijakannya.

Bapak dari dari satu orang anak ini, Muhammad Daffa Maldar Mallombasang Kapi, lebih memilih Dapil 4 dikarenakan dirinya tinggal di wilayah Desa Banrimanurung, Bangkala Barat.

Bukan itu saja, dirinya sudah biasa berbaur dengan masyarakat di kawasan itu, tanpa pilih. Maklum, Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat sangat kental dengan derajat kekastaannya.

Dirinya menyadari, kepentingan rakyat lebih didahulukan, karena dirinya merasa mereka memiliki hak sama untuk hidup sesuai talenta yang dimiliki mereka.

"Yang menjadi persoalan, tidak banyak yang peduli terhadap tugas-tugas pengabdian seperti itu," ucap dia di balik alasannya kenapa ia terjun ke dunia politik.

 "Saya merasa tulus dari hati sanubari saya dan bukan pemanis bibir saja," kata Mallombasang.

Dirinya tidak ingin memberikan janji-janji yang ternyata menjadi masyarakat kecewa pada dirinya. Selaku seorang wartawan, dirinya telah berbuat banyak di tengah masyarakat tanpa pamrih.

Seperti membela kepentingan masyarakat kecil dari tindakan semena-mena penguasa, dengan memberikan berbagai penyuluhan dan pengetahuan tentang apa yang di ketahuinya selama menjadi seorang pewarta kepada masyarakat.

"Saya heran kenapa kita harus takut untuk mengkritik kinerja pemerintah, ke mana peran anggota-anggota dewan yang selama ini hanya diam saja. Padahal mereka telah terpilih untuk membela kepentingan masyarakat," tegasnya.

Menurut Mallombasang, seharusnya para anggota dewan lebih peduli lagi terhadap kepentingan rakyat. (*)


DIA dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan dan juga begitu energik. Sesuai tuntutan dan panggilan jiwa dan mempunyai rasa tanggung jawabnya di bidang kewartawanan. Pun pengabdiannya kepada masyarakat begitu tinggi. Sangat wajar bila dirinya diberikan kesempatan untuk mengemban aspirasi masyarakat Turatea pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Selama tiga tahun belakangan ini, Mallombassang Kapi belum bisa memutuskan apakah dirinya terjun ke panggung politik atau tetap dengan profesi lamanya menjadi seorang wartawan yang dia tekuni selama hampir tujuh tahun.

Akhirnya dengan segala pertimbangan yang begitu matang, barulah ia mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota legislatif (caleg) dengan nomor urut dua (2) dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daerah pemilihan (Dapil) 4 (empat) meliputi kecamatan Bangkala-Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto pada Pemilu 2014.

Ketika rekan rekannya sesama pewarta menanyakan langsung tentang ketertarikkannya untuk menjadi politisi dari pada bertahan pada profesinya sebagai seorang wartawan, dengan santunnya Lomba', begitu panggilan akrabnya sesama jurnalis, menuturkan, dirinya mendaftar sebagai caleg bukan karena materi.

Tetapi karena panggilan jiwa untuk dapat mengabdi kepada masyarakat Jeneponto, khususnya wilayah Bangkala dan Bangkala Barat.

"Buat apa saya mengejar materi, jika masyarakat di sekitar kita masih terlunta-lunta dengan kehidupan yang kurang perhatian dari pemerintah," cetusnya kepada sejumlah rekan pewarta, Minggu, 6 Oktober. Menurut suami dari Sudarni ini, ada rasa bangganya kalau menjadi anggota legislatif.

Selain sederhana dan merakyat, ia juga anti-feodalisme. Ia merasa lebih nikmat bergaul dengan masyarakat. Sikap ini terlihat dalam diri Mallombassang Kapi tiap kali dirinya bertemu dengan masyarakat, saat melakukan peliputan di masyarakat.

Dengan tidak sungkan-sungkan ia bisa betah berlama-lama berbicara dengan petani di pinggir sawah, mengenai tanaman, ternak maupun kesenjangan sosial lainnya. Prinsip hidupnya jika masih bisa melayani maka sebisa mungkin, Mallombasang tak bersedia untuk dilayani.

Kalau menjadi anggota legislatif tak jauh beda dengan profesinya sebagai wartawan, bisa mengontrol jalannya roda pemerintah daerah dan mengkritik kebijakannya.

Bapak dari dari satu orang anak ini, Muhammad Daffa Maldar Mallombasang Kapi, lebih memilih Dapil 4 dikarenakan dirinya tinggal di wilayah Desa Banrimanurung, Bangkala Barat.

Bukan itu saja, dirinya sudah biasa berbaur dengan masyarakat di kawasan itu, tanpa pilih. Maklum, Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat sangat kental dengan derajat kekastaannya.

Dirinya menyadari, kepentingan rakyat lebih didahulukan, karena dirinya merasa mereka memiliki hak sama untuk hidup sesuai talenta yang dimiliki mereka.

"Yang menjadi persoalan, tidak banyak yang peduli terhadap tugas-tugas pengabdian seperti itu," ucap dia di balik alasannya kenapa ia terjun ke dunia politik.

 "Saya merasa tulus dari hati sanubari saya dan bukan pemanis bibir saja," kata Mallombasang.

Dirinya tidak ingin memberikan janji-janji yang ternyata menjadi masyarakat kecewa pada dirinya. Selaku seorang wartawan, dirinya telah berbuat banyak di tengah masyarakat tanpa pamrih.

Seperti membela kepentingan masyarakat kecil dari tindakan semena-mena penguasa, dengan memberikan berbagai penyuluhan dan pengetahuan tentang apa yang di ketahuinya selama menjadi seorang pewarta kepada masyarakat.

"Saya heran kenapa kita harus takut untuk mengkritik kinerja pemerintah, ke mana peran anggota-anggota dewan yang selama ini hanya diam saja. Padahal mereka telah terpilih untuk membela kepentingan masyarakat," tegasnya.

Menurut Mallombasang, seharusnya para anggota dewan lebih peduli lagi terhadap kepentingan rakyat. (*)
Baca Artikel

Program Bedah Rumah Miskin dari Kemenpera Rawan Politisasi



JENEPONTO, FAJAR--- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Jeneponto mengingatkan program bedah rumah warga kurang mampu jangan dijadikan komoditas politik pilkada Jeneponto. Kuat dugaan, program itu dijadikan alat kampanye kandidat tertentu.

Wakil Ketua DPRD Jeneponto Andi Tahal Fasni, menerima laporan masyarakat penerima bedah rumah diintervensi untuk memilih salah satu kandidat bupati tertentu.
Intervensi diduga dilakukan lurah atau kepala desa dengan mengatasnamakan program itu

"Padahal program ini nyata-nyata milik Kementerian Perumahan Rakyat. Di daerah leading sector-nya Dinas Tata Ruang dan Kebersihan," ujar Tahal, Minggu 14 Juli.

Seorang warga di Kecamatan  Bangkala, Karaeng Bonto mengaku pihaknya sudah didata oleh kelurahan Benteng, sejak Januari. Namun ia menolak jika diarahkan mencoblos calon bupati tertentu. "Mungkin saya tidak akan mendapat program itu pada tahun ini," keluh warga yang minta namanya tidak disebutkan itu.

Tahal berharap pendataan jangan tebang pilih. Yang dimasukkan harus betul-betul kurang mampu tanpa intervensi politik. Pihak yang mengatasnamakan bedah rumah sebagai program salah satu kandidat adalah kekeliruan.

Program ini ditargetkan tuntas hingga 2014.  Jeneponto mendapat kuota 16.300 KK warga kurang mampu. 13.863 di antaranya tinggal di rumah yang tidak layak. Anggaran  mencapai Rp83 miliar lebih.

Satu rumah dijatah Rp6 juta. Awalnya, diserahkan 50 persen atau Rp3 juta. Bila dana itu betul-betul digunakan untuk merehab rumah sasaran, sisanya akan dikucurkan sesuai program Rp6 juta per rumah. Namun bila dana itu tidak dibangunkan, sisanya tidak diberikan lagi. (lom)


JENEPONTO, FAJAR--- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Jeneponto mengingatkan program bedah rumah warga kurang mampu jangan dijadikan komoditas politik pilkada Jeneponto. Kuat dugaan, program itu dijadikan alat kampanye kandidat tertentu.

Wakil Ketua DPRD Jeneponto Andi Tahal Fasni, menerima laporan masyarakat penerima bedah rumah diintervensi untuk memilih salah satu kandidat bupati tertentu.
Intervensi diduga dilakukan lurah atau kepala desa dengan mengatasnamakan program itu

"Padahal program ini nyata-nyata milik Kementerian Perumahan Rakyat. Di daerah leading sector-nya Dinas Tata Ruang dan Kebersihan," ujar Tahal, Minggu 14 Juli.

Seorang warga di Kecamatan  Bangkala, Karaeng Bonto mengaku pihaknya sudah didata oleh kelurahan Benteng, sejak Januari. Namun ia menolak jika diarahkan mencoblos calon bupati tertentu. "Mungkin saya tidak akan mendapat program itu pada tahun ini," keluh warga yang minta namanya tidak disebutkan itu.

Tahal berharap pendataan jangan tebang pilih. Yang dimasukkan harus betul-betul kurang mampu tanpa intervensi politik. Pihak yang mengatasnamakan bedah rumah sebagai program salah satu kandidat adalah kekeliruan.

Program ini ditargetkan tuntas hingga 2014.  Jeneponto mendapat kuota 16.300 KK warga kurang mampu. 13.863 di antaranya tinggal di rumah yang tidak layak. Anggaran  mencapai Rp83 miliar lebih.

Satu rumah dijatah Rp6 juta. Awalnya, diserahkan 50 persen atau Rp3 juta. Bila dana itu betul-betul digunakan untuk merehab rumah sasaran, sisanya akan dikucurkan sesuai program Rp6 juta per rumah. Namun bila dana itu tidak dibangunkan, sisanya tidak diberikan lagi. (lom)
Baca Artikel

Warga Hanya “Temui” Kursi-kursi Kosong



JENEPONTO, FAJAR -- Aktivitas perkantoran di Pemkab Jeneponto hingga Selasa, 25 Juni, masih lengang.  Layaknya liburan saja, banyak ruang yang kosong.

Di beberapa SKPD, Selasa 25 Juni,  lebih banyak PNS tidak hadir daripada yang berkantor. Rata-rata PNS yang hadir kurang dari seperdua jumlah PNS di kantor tersebut.

Instansi yang dikenal sebagai gudangnya proyek,  yakni di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jeneponto, misalnya, PNS yang hadir tidak lebih 20 orang. Padahal, jumlah PNS di DPU lebih 100 orang. Itu pun hadir hanya pegawai yang tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya kumpul-kumpul di kanting sambil minum kopi.

Di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (Disdikpora), beberapa ruangan kepala bidang, bahkan tutup. Tidak ada pelayanan. Staf PNS yang hadir hanya delapan orang.

"Seharusnya para pejabat yang membina dunia pendidikan, tidak mengajarkan kemalasan berkantor," ujar salah seorang pengunjung yang mendapatkan ruang kosong.

Adapun di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Pertanian (Distan), Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Koperasi (Diskop), pelayanan juga terkendala.

Hal yang sama juga terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas, Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), BKBPP, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Pertanian dan Perikanan dan Kehutanan, Disnakersos, Dishub, Disparbud, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan (Distarukeb) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jeneponto.

Pelayanan di instansi-instansi  tersebut sangat nihil. Pengunjung bahkan mengira bahwa PNS libur hingga Kamis mendatang, 27 Juni.

"Mungkin Senin (1 Juli, red) barulah mereka (pejabat dan pegawai) masuk kantor," kata salah seorang pengunjung sambil beranjak meninggalkan ruangan kosong itu.

Pengunjung itu pun menyoroti pelayanan  di instansi yang mengelola keuangan daerah yakni, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sama sekali tidak ada pelayanan. 

Seorang rekanan berinisial, SH, menuturkan, "DPPKAD semestinya tidak kosong PNS. Soalnya, kami ini sangat membutuhkan pelayanan untuk ditandatangani pencairan dananya. Mau diapa, gara-gara tidak ada pejabat di DPPKAD sehingga pencairan kami batal."

FAJAR menghubungi beberapa pejabat sejak Senin 24 Juni hingga Selasa 25 Juni, tapi nomor ponsel yang pernah dihubungi sebelumnya, tiba-tiba tidak ada yang aktif. Mereka sedang mengikuti promosi doktor  Ashari F Radjamilo di Bandung.

Kasubag Dokumentasi dan Pemberitaan Humas Pemkab Jeneponto, Sage mengatakan, PNS yang hadiri tidak kurang dari 20 orang.  Kosongnya beberapa ruangan yang ada di kantor Bupati disebabkan mereka pergi ke Bandung untuk menghadiri promosi doktor mantan Kadis Dikpora Jeneponto itu.

Namun, diduga ada  juga PNS yang memang sengaja tidak masuk kantor karena atasannya pergi ke Bandung.

"Coba wartawan lihat saja, beberapa ruangan di kantor Bupati pada tutup. Tidak ada aktivitas. Sangat disayangkan kalau kondisi ini terus terjadi," kata dia.

Kabag Humas Pemkab Jeneponto, Suardi sangat menyayangkan kondisi pelayanan itu. Apalagi pelayanan di bagian PPKAD yang sangat dibutuhkan oleh pelbagai kalangan. Kata dia, para PNS didesak memasukkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan masing-masing bagian.  Banyak PNS yang ingin memasukkan SPj, tetapi para pejabat di PPKAD tidak ada.  (lom)


JENEPONTO, FAJAR -- Aktivitas perkantoran di Pemkab Jeneponto hingga Selasa, 25 Juni, masih lengang.  Layaknya liburan saja, banyak ruang yang kosong.

Di beberapa SKPD, Selasa 25 Juni,  lebih banyak PNS tidak hadir daripada yang berkantor. Rata-rata PNS yang hadir kurang dari seperdua jumlah PNS di kantor tersebut.

Instansi yang dikenal sebagai gudangnya proyek,  yakni di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jeneponto, misalnya, PNS yang hadir tidak lebih 20 orang. Padahal, jumlah PNS di DPU lebih 100 orang. Itu pun hadir hanya pegawai yang tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya kumpul-kumpul di kanting sambil minum kopi.

Di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (Disdikpora), beberapa ruangan kepala bidang, bahkan tutup. Tidak ada pelayanan. Staf PNS yang hadir hanya delapan orang.

"Seharusnya para pejabat yang membina dunia pendidikan, tidak mengajarkan kemalasan berkantor," ujar salah seorang pengunjung yang mendapatkan ruang kosong.

Adapun di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Pertanian (Distan), Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Koperasi (Diskop), pelayanan juga terkendala.

Hal yang sama juga terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas, Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), BKBPP, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Pertanian dan Perikanan dan Kehutanan, Disnakersos, Dishub, Disparbud, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan (Distarukeb) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jeneponto.

Pelayanan di instansi-instansi  tersebut sangat nihil. Pengunjung bahkan mengira bahwa PNS libur hingga Kamis mendatang, 27 Juni.

"Mungkin Senin (1 Juli, red) barulah mereka (pejabat dan pegawai) masuk kantor," kata salah seorang pengunjung sambil beranjak meninggalkan ruangan kosong itu.

Pengunjung itu pun menyoroti pelayanan  di instansi yang mengelola keuangan daerah yakni, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sama sekali tidak ada pelayanan. 

Seorang rekanan berinisial, SH, menuturkan, "DPPKAD semestinya tidak kosong PNS. Soalnya, kami ini sangat membutuhkan pelayanan untuk ditandatangani pencairan dananya. Mau diapa, gara-gara tidak ada pejabat di DPPKAD sehingga pencairan kami batal."

FAJAR menghubungi beberapa pejabat sejak Senin 24 Juni hingga Selasa 25 Juni, tapi nomor ponsel yang pernah dihubungi sebelumnya, tiba-tiba tidak ada yang aktif. Mereka sedang mengikuti promosi doktor  Ashari F Radjamilo di Bandung.

Kasubag Dokumentasi dan Pemberitaan Humas Pemkab Jeneponto, Sage mengatakan, PNS yang hadiri tidak kurang dari 20 orang.  Kosongnya beberapa ruangan yang ada di kantor Bupati disebabkan mereka pergi ke Bandung untuk menghadiri promosi doktor mantan Kadis Dikpora Jeneponto itu.

Namun, diduga ada  juga PNS yang memang sengaja tidak masuk kantor karena atasannya pergi ke Bandung.

"Coba wartawan lihat saja, beberapa ruangan di kantor Bupati pada tutup. Tidak ada aktivitas. Sangat disayangkan kalau kondisi ini terus terjadi," kata dia.

Kabag Humas Pemkab Jeneponto, Suardi sangat menyayangkan kondisi pelayanan itu. Apalagi pelayanan di bagian PPKAD yang sangat dibutuhkan oleh pelbagai kalangan. Kata dia, para PNS didesak memasukkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan masing-masing bagian.  Banyak PNS yang ingin memasukkan SPj, tetapi para pejabat di PPKAD tidak ada.  (lom)
Baca Artikel

BKN Tolak Usulan Kenaikan Pangkat 90 Guru




JENEPONTO, FAJAR -- Usulan kenaikan pangkat atau golongan bagi 90 guru PNS di Jeneponto ditolak Badan Kepegawai negera (BKN) Wilayah Makassar. Adanya indikasi kecurangan dalam kenaikan pangkat.

Sumber Fajar menyebutkan penolakan itu dikarenakan jumlah nilai Penetapan Angka Kredit (PAK) kenaikan pangkat guru semuanya sama, yakni 157.816. Karenanya, pihak BKN menilai adanya rekayasa dalam pemberian nilai PAK.

BKN kemudian mengembalikan berkas kenaikan pangkat terhadap 90 orang guru di Jeneponto tersebut. Dan itu berarti, ke-90 guru itu tidak akan menikmati kenaikan pangkat pada tahun ini. 

Salah seorang guru di salah satu SMP di Jeneponto membeberkan adanya jaringan yang bermain dalam proses kenaikan pangkat para guru. Menurutnya, setiap mengurus kenaikan pangkat, para guru disuruh membayar dengan jumlah bervariasi. Untuk pengurusan kenaikan pangkat dari golongan III/A ke III/B, harus mengeluarkan uang Rp300 ribu sampai Rp1 juta.

Bila tidak diberikan uang, oknum-oknum di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Oalhraga Jeneponto tidak mau melayani. "Kalau tidak diberikan uang, berkas kenaikan pangkat hanya di simpan di bawah meja," ungkap guru berinisial BH ini.

Dia meminta pimpinan dinas pendidikan agar melakukan investigasi terhadap kenaikan kepangkatan dan golongan itu. Kalau perlu, aparat yang masuk untuk mengungkap kelakuan oknum yang memeras pada guru itu.

Anggota Tim Kenaikan Pangkat pada Bagian Ketenagaan, Disdikpora Jeneponto Sanrang mengakui adanya masalah pada usulan kenaikan pangkat bagi 90 guru itu. Menurutnya, usulan itu sudah dikirimkan sejak 2010. Setelah penolakan itu, pihaknya langsung menata ulang berkasnya agar 90 guru itu bisa mendapatkan kenaikan pangkatnya.

"Tinggal tanda tangan kepala dinas. Kalau semua berkasnya sudah ditandatangani, barulah kita kirim kembali ke BKN melalui BKDD Jeneponto," kata Sanrang.

Namun dia membantah kalau ada rekayasa dalam PAK kenaikan pangkat guru. Dia menegaskan, usulan kenaikan pangkat bagi 90 orang guru itu ditolak karena adanya pergantian kepala bidang yang menangani masalah itu di BKN. Menurutnya, pergantian jabatan itu otomatis berimbas pada kinerja.

"Bukan karena adanya rekayasa dalam memberikan nilai PAK kenaikan pangkat Guru. Hanya cara pemeriksaannya berbeda antara kabid baru dan kabid lama di BKN," kata Sanrang. (lom



JENEPONTO, FAJAR -- Usulan kenaikan pangkat atau golongan bagi 90 guru PNS di Jeneponto ditolak Badan Kepegawai negera (BKN) Wilayah Makassar. Adanya indikasi kecurangan dalam kenaikan pangkat.

Sumber Fajar menyebutkan penolakan itu dikarenakan jumlah nilai Penetapan Angka Kredit (PAK) kenaikan pangkat guru semuanya sama, yakni 157.816. Karenanya, pihak BKN menilai adanya rekayasa dalam pemberian nilai PAK.

BKN kemudian mengembalikan berkas kenaikan pangkat terhadap 90 orang guru di Jeneponto tersebut. Dan itu berarti, ke-90 guru itu tidak akan menikmati kenaikan pangkat pada tahun ini. 

Salah seorang guru di salah satu SMP di Jeneponto membeberkan adanya jaringan yang bermain dalam proses kenaikan pangkat para guru. Menurutnya, setiap mengurus kenaikan pangkat, para guru disuruh membayar dengan jumlah bervariasi. Untuk pengurusan kenaikan pangkat dari golongan III/A ke III/B, harus mengeluarkan uang Rp300 ribu sampai Rp1 juta.

Bila tidak diberikan uang, oknum-oknum di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Oalhraga Jeneponto tidak mau melayani. "Kalau tidak diberikan uang, berkas kenaikan pangkat hanya di simpan di bawah meja," ungkap guru berinisial BH ini.

Dia meminta pimpinan dinas pendidikan agar melakukan investigasi terhadap kenaikan kepangkatan dan golongan itu. Kalau perlu, aparat yang masuk untuk mengungkap kelakuan oknum yang memeras pada guru itu.

Anggota Tim Kenaikan Pangkat pada Bagian Ketenagaan, Disdikpora Jeneponto Sanrang mengakui adanya masalah pada usulan kenaikan pangkat bagi 90 guru itu. Menurutnya, usulan itu sudah dikirimkan sejak 2010. Setelah penolakan itu, pihaknya langsung menata ulang berkasnya agar 90 guru itu bisa mendapatkan kenaikan pangkatnya.

"Tinggal tanda tangan kepala dinas. Kalau semua berkasnya sudah ditandatangani, barulah kita kirim kembali ke BKN melalui BKDD Jeneponto," kata Sanrang.

Namun dia membantah kalau ada rekayasa dalam PAK kenaikan pangkat guru. Dia menegaskan, usulan kenaikan pangkat bagi 90 orang guru itu ditolak karena adanya pergantian kepala bidang yang menangani masalah itu di BKN. Menurutnya, pergantian jabatan itu otomatis berimbas pada kinerja.

"Bukan karena adanya rekayasa dalam memberikan nilai PAK kenaikan pangkat Guru. Hanya cara pemeriksaannya berbeda antara kabid baru dan kabid lama di BKN," kata Sanrang. (lom
Baca Artikel

Memalukan Jika Raskin Dijadikan Alat Politik




JENEPONTO, FAJAR---Beras untuk masyarakat miskin yang nyata-nyata program dari pemerintah pusat dimanfaatkan tanpa malu-malu oleh oknum tertentu sebagai alat politiknya.

Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) Jeneponto menengarai adanya kandidat bupati tertentu yang memanfaatkan raskin sebagai alat kampanyenya. Modusnya adalah dengan membagi-bagikan kartu raskin untuk mengesankan bahwa raskin tersebut merupakan jerih payahnya.

"Kami berharap Perum Bulog unit Jeneponto untuk mencermati adanya penyebaran kartu raskin yang bukan berasal dari bulog," kata Ketua LPM, Maskur, Jumat 28 Juni.

Dari hasil penulusuran LSM ini, didapati tidak kurang 60 kartu raskin berwarna jingga yang disebarkan di masyarakat penerima raskin. Kartu jingga dengan nomor 147 itu dipastikan palsu karena kartu raskin berwarna putih dengan logo Perum Bolug di atasnya. Kartu yang asli juga terbuat dari bahan yang serupa KTP. Sementara kartu palsu itu hanya dibuat dari kertas karton.

Sementara ini, kartu raskin palsu itu didapati di Kelurahan Empoang Selatan. Maskur khawatir, kartu palsu itu akan menjadi permulaan praktik kotor yang dijalankan oknum tertentu.

"Mereka bisa saja mengancam warga yang tidak memilih kandidatnya, tidak akan mendapatkan raskin. Pihak bulog harus waspada," katanya.

Warga Empoang Selatan, Tia Jumanai dan Raba Intang, mengakui kartu itu dibagikan oleh aparat kelurahan. Ironisnya, kartu palsu tersebut mereka beli dengan harga Rp2.000.

"Kami khawatir kalau tidak dapat kartunya, kita tidak dapat raskin," kata Tia.

Kepala Gudang Perum Bulog Unit Jeneponto Sadik mengatakan, jika memang ada yang memanfaatkan raskin sebagai alat politik, seharusnya dilaporkan kepada polisi atau instansi yang menangani praktik kecurangan politik. Dia mengatakan sulit bagi Bulog untuk menghentikan pembagian raskin karena adanya dugaan politisasi itu.

"Saya minta kepada pemkab harus ada penegasan untuk tidak menjadikan raskin sebagai ajang politik," kata Sadik.

Kabag Ekonomi Pemkab Jeneponto Muh Said Gassing mengatakan, masyarakat dipersilahkan melapor kepada kepolisian jika ada penyelewengan terhadap raskin. Said mengakui, sudah menerima laporan adanya penyebaran kartu palsu itu di Kecamatan Binamu. (lom



JENEPONTO, FAJAR---Beras untuk masyarakat miskin yang nyata-nyata program dari pemerintah pusat dimanfaatkan tanpa malu-malu oleh oknum tertentu sebagai alat politiknya.

Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) Jeneponto menengarai adanya kandidat bupati tertentu yang memanfaatkan raskin sebagai alat kampanyenya. Modusnya adalah dengan membagi-bagikan kartu raskin untuk mengesankan bahwa raskin tersebut merupakan jerih payahnya.

"Kami berharap Perum Bulog unit Jeneponto untuk mencermati adanya penyebaran kartu raskin yang bukan berasal dari bulog," kata Ketua LPM, Maskur, Jumat 28 Juni.

Dari hasil penulusuran LSM ini, didapati tidak kurang 60 kartu raskin berwarna jingga yang disebarkan di masyarakat penerima raskin. Kartu jingga dengan nomor 147 itu dipastikan palsu karena kartu raskin berwarna putih dengan logo Perum Bolug di atasnya. Kartu yang asli juga terbuat dari bahan yang serupa KTP. Sementara kartu palsu itu hanya dibuat dari kertas karton.

Sementara ini, kartu raskin palsu itu didapati di Kelurahan Empoang Selatan. Maskur khawatir, kartu palsu itu akan menjadi permulaan praktik kotor yang dijalankan oknum tertentu.

"Mereka bisa saja mengancam warga yang tidak memilih kandidatnya, tidak akan mendapatkan raskin. Pihak bulog harus waspada," katanya.

Warga Empoang Selatan, Tia Jumanai dan Raba Intang, mengakui kartu itu dibagikan oleh aparat kelurahan. Ironisnya, kartu palsu tersebut mereka beli dengan harga Rp2.000.

"Kami khawatir kalau tidak dapat kartunya, kita tidak dapat raskin," kata Tia.

Kepala Gudang Perum Bulog Unit Jeneponto Sadik mengatakan, jika memang ada yang memanfaatkan raskin sebagai alat politik, seharusnya dilaporkan kepada polisi atau instansi yang menangani praktik kecurangan politik. Dia mengatakan sulit bagi Bulog untuk menghentikan pembagian raskin karena adanya dugaan politisasi itu.

"Saya minta kepada pemkab harus ada penegasan untuk tidak menjadikan raskin sebagai ajang politik," kata Sadik.

Kabag Ekonomi Pemkab Jeneponto Muh Said Gassing mengatakan, masyarakat dipersilahkan melapor kepada kepolisian jika ada penyelewengan terhadap raskin. Said mengakui, sudah menerima laporan adanya penyebaran kartu palsu itu di Kecamatan Binamu. (lom
Baca Artikel

Anggaran Habis, Pasar Terbengkalai




Pasar Tradisional Turatea, Jeneponto Mubazir
JENEPONTO, FAJAR -- Pembangunan Pasar Tradisional Turatea yang telah diresmikan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Mei lalu, dinilai banyak pihak hanya membuang-buang uang. Pasar yang dibangun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jeneponto, sejak 2009 itu tak kunjung digunakan sebagaimana mestinya.

Pasar tersebut hanya menjadi tempat mangkal kambing. Padahal, proyek itu dibangun oleh pemerintah dengan harapan bisa dipergunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

Hingga kini belum ada sarana infrastruktru jalan dan pembuangan air (got) di bangunan itu. Bangunannya bahkan sudah banyak yang rusak. Atap bocor, dinding retak-retak, dan pintu masih banyak yang belum terpasang.

Pembangunan pasar tersebut bahkan diduga tidak memiliki amdal lingkungan dan amdal lalin.  Pasar tradisional itu berdekatan dengan pasar darurat Karisa. Pedagang tak mau pindah karena bangunan pasar tradisional dinilai tidak kokoh.

Salah seorang pedagang di eks Pasar Karisa, Jamal, mengakui, bagaimana mau pindah ke pasar itu kalau bangunannya saja tidak ada yang beres. Percuma katanya pindah kalau pintu kios dalam pasar itu belum dipasang.

"Lebih baik saya berjualan di pasar lama Karisa daripada pindah di dekat pasar ini (pasar Karisa red). Soalnya, bagaimana pembeli mau datang kalau jalanan menuju pasar tersebut kayak kubangan kerbau," kata Jamal kepada FAJAR, Senin 17 Juni.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jeneponto, Rachmansyah Guntur mengakui belum difungsikannya pasar tradisional  itu karena belum ada infrastruktur jalan dan  got.

"Mulai dari pembangunan tahap I, II, dan III sudah banyak masalah yang terjadi. Kemudian masuk tahap terakhir IV masih tetap jadi masalah," ungkap Rachmansyah Guntur kepada FAJAR, Senin 17 Juni.

Kata dia, sebelum masuk sebagai kadis perindag,  memang pembangunan pasar  itu sudah terbengkalai.  Dia mengambil alih pembangunan pasar yang terbengkalai setelah menggantikan pejabat  lama yang pindah menjadi Kadis PU Jeneponto.

"Jadi, kesalahan awal pembangunan pasar, bukan pada saya, tetapi pada kadis yang menjabat saat itu. Bangunannya sudah banyak yang rusak, atap bocor, tidak ada poly door dan besi cor tampak kelihatan dari dinding," kata dia.

Dari Dirjen Kementerian Perindustrian Perdagangan, bahkan sudah memberikan teguran. Dirjen memerintahkan pihak kontraktor menyelesaikan bangunan pasar yang belum terselesaikan.

"Kami sudah memberikan teguran dan melayangkan surat tiga kali kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai," kata mantan Asisten II Pemkab Jeneponto itu. 

Pihak kontraktor katanya ingin menyerahkan bangunan pasar ke Disperindag. Namun, pihaknya tidak mau menerimanya. (lom)



Pasar Tradisional Turatea, Jeneponto Mubazir
JENEPONTO, FAJAR -- Pembangunan Pasar Tradisional Turatea yang telah diresmikan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Mei lalu, dinilai banyak pihak hanya membuang-buang uang. Pasar yang dibangun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jeneponto, sejak 2009 itu tak kunjung digunakan sebagaimana mestinya.

Pasar tersebut hanya menjadi tempat mangkal kambing. Padahal, proyek itu dibangun oleh pemerintah dengan harapan bisa dipergunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

Hingga kini belum ada sarana infrastruktru jalan dan pembuangan air (got) di bangunan itu. Bangunannya bahkan sudah banyak yang rusak. Atap bocor, dinding retak-retak, dan pintu masih banyak yang belum terpasang.

Pembangunan pasar tersebut bahkan diduga tidak memiliki amdal lingkungan dan amdal lalin.  Pasar tradisional itu berdekatan dengan pasar darurat Karisa. Pedagang tak mau pindah karena bangunan pasar tradisional dinilai tidak kokoh.

Salah seorang pedagang di eks Pasar Karisa, Jamal, mengakui, bagaimana mau pindah ke pasar itu kalau bangunannya saja tidak ada yang beres. Percuma katanya pindah kalau pintu kios dalam pasar itu belum dipasang.

"Lebih baik saya berjualan di pasar lama Karisa daripada pindah di dekat pasar ini (pasar Karisa red). Soalnya, bagaimana pembeli mau datang kalau jalanan menuju pasar tersebut kayak kubangan kerbau," kata Jamal kepada FAJAR, Senin 17 Juni.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jeneponto, Rachmansyah Guntur mengakui belum difungsikannya pasar tradisional  itu karena belum ada infrastruktur jalan dan  got.

"Mulai dari pembangunan tahap I, II, dan III sudah banyak masalah yang terjadi. Kemudian masuk tahap terakhir IV masih tetap jadi masalah," ungkap Rachmansyah Guntur kepada FAJAR, Senin 17 Juni.

Kata dia, sebelum masuk sebagai kadis perindag,  memang pembangunan pasar  itu sudah terbengkalai.  Dia mengambil alih pembangunan pasar yang terbengkalai setelah menggantikan pejabat  lama yang pindah menjadi Kadis PU Jeneponto.

"Jadi, kesalahan awal pembangunan pasar, bukan pada saya, tetapi pada kadis yang menjabat saat itu. Bangunannya sudah banyak yang rusak, atap bocor, tidak ada poly door dan besi cor tampak kelihatan dari dinding," kata dia.

Dari Dirjen Kementerian Perindustrian Perdagangan, bahkan sudah memberikan teguran. Dirjen memerintahkan pihak kontraktor menyelesaikan bangunan pasar yang belum terselesaikan.

"Kami sudah memberikan teguran dan melayangkan surat tiga kali kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai," kata mantan Asisten II Pemkab Jeneponto itu. 

Pihak kontraktor katanya ingin menyerahkan bangunan pasar ke Disperindag. Namun, pihaknya tidak mau menerimanya. (lom)
Baca Artikel

Bantuan Siswa Miskin Terpotong


JENEPONTO, FAJAR -- Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SDI 156 Bonto Parang, Kecamatan Kelara, Jeneponto, berkurang. Pemotongan ini dikeluhkan pelbagai kalangan.

Dari nilai uang BSM disalurkan Kementerian Pendidikan Nasional per siswa  Rp360 ribu, pihak sekolah diduga memotongnya secara variatif. Mulai Rp100  ribu sampai Rp200  ribu.

Salah seorang siswa penerima BSM, Dandi Iskandar Nur mengungkapkan, dirinya kecewa terhadap pembagian dana BSM yang dilakukan  SDI 156 Bonto Parang. Dia bersama 50 siswa penerima BSM lainnya  datang ke kantor pos untuk menerima dana tersebut.

"Kami ke sana untuk menerima BSM Rp360 ribu per siswa.  Namun, dana tersebut sudah terpotong.  Besoknya, baru diberikan. Itupun cuma Rp100 ribu rupiah," kata Dandi.

Hal itu berarti bahwa dana BSM dari Kemendiknas tersebut tidak sepenuhnya diterima siswa. Ada Rp260 ribu rupiah disunat.

"Setelah kami menerima uang Rp100 ribu, para siswa dianjurkan memasukkan uang lagi Rp40 ribu rupiah untuk biaya transpor rekreasi ke Pantai Marina di Bantaeng," ujar Dandi.

Penyunatan BLT BSM dari Kemendiknas itu juga dikeluhkan salah satu orang tua siswa bernama Syamsir Ewa. Menurut dia, apakah bantuan itu diperuntukkan bagi siswa miskin atau guru miskin.

"Pemotongan ini sangat meresahkan orang tua siswa," kata Syamsir.

Salah satu guru SDI 156 Bonta Parang, Tamsil Sila yang dikonfirmasi FAJAR, membantah adanya pemotongan dana BSM. Menurut dia, tidak ada pemotongan.

"Kami sudah membagikan sesuai peruntukannya, diwakili orang tua siswa penerima BSM," kata Tamsil Sila.

Selain dugaan pemotongan dana BSM yang dilakukan pihak SDI 156 Bonto Parang, hal yang sama diduga terjadi di Sekolah Dasar Kecil (SDK) Ulungalun. Siswa penerima BSM tidak diberikan secara utuh. Mereka hanya diberikan Rp100 ribu per siswa. Selebihnya dana BSM disunat entah siapa.

Siswa yang tidak ikut ke kantor pos mengambil dana, harus berpartisipasi memberikan uang kepada oknum-oknum sekolah tersebut. Jumlahnya bervariasi, antara Rp25 ribu dan Rp30 ribu per siswa.

Maraknya pemotongan dana BSM yang diduga dilakukan pihak sekolah dasar mendapat tanggapan dari pejabat sementara (Pjs) Kadisdikpora Jeneponto, Sarifuddin Lagu. Kata dia, sangat disayangkan apabila pihak sekolah melakukan pemotongan dana BSM.

Pemotongan dana BSM sudah masuk pelanggaran tindak pidana korupsi. Selain itu, juga melanggar juknis BSM dari Kemendiknas.

"Pemotongan dana BSM sudah banyak laporan yang masuk ke Disdikpora," kata Sarifuddin.

Dia berjanji menindaklanjuti laporan tersebut. Pihaknya akan memanggil pihak sekolah yang diduga melakukan pemotongan dana BSM.

"Tidak tertutup kemungkinan akan kita laporkan ke Kejaksaan," kata Sarifuddin. (lom

JENEPONTO, FAJAR -- Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SDI 156 Bonto Parang, Kecamatan Kelara, Jeneponto, berkurang. Pemotongan ini dikeluhkan pelbagai kalangan.

Dari nilai uang BSM disalurkan Kementerian Pendidikan Nasional per siswa  Rp360 ribu, pihak sekolah diduga memotongnya secara variatif. Mulai Rp100  ribu sampai Rp200  ribu.

Salah seorang siswa penerima BSM, Dandi Iskandar Nur mengungkapkan, dirinya kecewa terhadap pembagian dana BSM yang dilakukan  SDI 156 Bonto Parang. Dia bersama 50 siswa penerima BSM lainnya  datang ke kantor pos untuk menerima dana tersebut.

"Kami ke sana untuk menerima BSM Rp360 ribu per siswa.  Namun, dana tersebut sudah terpotong.  Besoknya, baru diberikan. Itupun cuma Rp100 ribu rupiah," kata Dandi.

Hal itu berarti bahwa dana BSM dari Kemendiknas tersebut tidak sepenuhnya diterima siswa. Ada Rp260 ribu rupiah disunat.

"Setelah kami menerima uang Rp100 ribu, para siswa dianjurkan memasukkan uang lagi Rp40 ribu rupiah untuk biaya transpor rekreasi ke Pantai Marina di Bantaeng," ujar Dandi.

Penyunatan BLT BSM dari Kemendiknas itu juga dikeluhkan salah satu orang tua siswa bernama Syamsir Ewa. Menurut dia, apakah bantuan itu diperuntukkan bagi siswa miskin atau guru miskin.

"Pemotongan ini sangat meresahkan orang tua siswa," kata Syamsir.

Salah satu guru SDI 156 Bonta Parang, Tamsil Sila yang dikonfirmasi FAJAR, membantah adanya pemotongan dana BSM. Menurut dia, tidak ada pemotongan.

"Kami sudah membagikan sesuai peruntukannya, diwakili orang tua siswa penerima BSM," kata Tamsil Sila.

Selain dugaan pemotongan dana BSM yang dilakukan pihak SDI 156 Bonto Parang, hal yang sama diduga terjadi di Sekolah Dasar Kecil (SDK) Ulungalun. Siswa penerima BSM tidak diberikan secara utuh. Mereka hanya diberikan Rp100 ribu per siswa. Selebihnya dana BSM disunat entah siapa.

Siswa yang tidak ikut ke kantor pos mengambil dana, harus berpartisipasi memberikan uang kepada oknum-oknum sekolah tersebut. Jumlahnya bervariasi, antara Rp25 ribu dan Rp30 ribu per siswa.

Maraknya pemotongan dana BSM yang diduga dilakukan pihak sekolah dasar mendapat tanggapan dari pejabat sementara (Pjs) Kadisdikpora Jeneponto, Sarifuddin Lagu. Kata dia, sangat disayangkan apabila pihak sekolah melakukan pemotongan dana BSM.

Pemotongan dana BSM sudah masuk pelanggaran tindak pidana korupsi. Selain itu, juga melanggar juknis BSM dari Kemendiknas.

"Pemotongan dana BSM sudah banyak laporan yang masuk ke Disdikpora," kata Sarifuddin.

Dia berjanji menindaklanjuti laporan tersebut. Pihaknya akan memanggil pihak sekolah yang diduga melakukan pemotongan dana BSM.

"Tidak tertutup kemungkinan akan kita laporkan ke Kejaksaan," kata Sarifuddin. (lom
Baca Artikel

Curi Kabel Telepon, Empat Pelajar Masuk Tahanan Polres Jeneponto



JENEPONTO,FAJAR -- Pencurian kabel telepon milik Telkom kembali marak terjadi di Jeneponto. Kali ini pelakunya empat pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jeneponto, ditangkap anggota polres Jeneponto, Senin 3 Juni.

Keempat pelajar ditangkap saat melakukan aksinya di jalan Karya, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, sekitar pukul 17.30 Wita. Keempat pelajar
masing-masing bernama Rahmat bin Wahyuni, 17, siswa SMA Negeri 2 Binamu, warga BTN Pepabri, Bontosunggu. Kemudian Muh. Erwin Bin Muzakkir, 16, pekerjaan siswa SMA Negeri 1 Tamalatea, warga Kampung Tabinjai, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba.

Selanjutnya Hendra Saputra Bin Mansur, 15, Siswa SMA Negeri 1 Tamalatea, Warga Kampaung Tabinjai, Desa Lentu, Kecamatan  Bontoramba, dan Icca Bin Sahrul,15, pekerjaan  siswa SMA Negeri 1 Tamalatea, warga kampung Tabinjai, Desa Lentu, Kec. Bontoramba.

Keempat tersangka tertangkap tangan saat mencuri kabel telepon yang terbentang diatas tiang di jalan Karya. Akibat pencurian tersebut PT Telkom mengalami kerugian cukup, sekitar puluhan juta rupiah.

Kabag Ops Polres Jeneponto Kompol Catur mengatakan, aksi pencurian kabel telepon sudah sejak lama kita melakukan mengintai. Namun baru tertangkap berkat laporan masyarakat. "Pencurian kabel telepon di wilayah tersebut sudah kerap terjadi," kata Kompol Catur.

Aksi pencurian yang melibatkan pelajar kini semakin menjadi-jadi. Mungkin karena faktor  dari pergaulan bebas dan didikan para orang tua yang kurang memberikan perhatian, sehingga baik dalam lingkungan sekolah, dan luar sekolah, para siswa nekat mencuri.

Keempat pelaku sementara saat ini dalam pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Kata Kompol Catur. Karena kemungkinan keempat pelaku mempunyai jaringan atau kelompotan pencurian kabel.

"Saat ini pelaku sudah diperiksa, dan kasusnya masih dalam proses penyelidikan," ujarnya.  Akibat perbuatan dialami keempat pelajar tersebut, terpaksa harus meringkut di sel tahanan Polres Jeneponto.

Ditempat yang berbeda. Pencurian serupa juga terjadi di Wilayah Kecamatan Tamalatea dan Bontoramba. Kali ini melibatkan Tiga pemuda tanggung pelaku pencurian spesialis kabel telepon milik PT Telkom diringkus anggota Mapolsekta Tamalatea.

Ketiga pelaku kini diamankan di Mapolsek Tamalate dengan sejumlah barang bukti berupa kabel Telkom udara sepanjang 30 meter beserta alat pemotong cerurit.

Kapolsek Tamalatea AKP Sugito yang ditemui FAJAR diruang kerjanya, Senin 3 Juni mengatakan, terungkapnya para pelaku pencurian spesialis kabel telepon tersebut tidak terlepas dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian oleh petugas ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan.

Lebih lanjut dia mengatakan, ketiga pelaku yakni Ridwan, Tapa, dan Alimuddin. Ketiganya pelaku warga Kecamatan Bontoramba di duga sering beroperasi di wilayah kecamatan Bontoramba dan kecamatan Tamalatea mencuri kabel telkom yang melintas di atas tiang telepon.

Menurut Sugito, komplotan pencuri kabel ini tergolong nekad lantaran aksinya di lakukan di siang bolong. Ke tiganya menggunakan sepeda motor. "Komplotan pencuri kabel ini, hanya dengan berbekal cerurit, dua pelaku memanjat tiang kabel telepon lalu memotongnya," ungkap AKP Sugito.

Aksi mereka di ketahui polisi, kata AKP Sugito, saat petugas telkom langsung melaporkan ke Mapolsek Tamalatea, setelah mengetahui alarm di tiang yang dipanjat itu terdengar bunyi alarm.

Usai menerima laporan polisi pun akhirnya melakukan pengejaran dan mendapati sebuah sepeda motor di lokasi kejadian milik salah seorang pelaku. Akibat dicurinya kabel telepon ini, PT Telkom mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

Kini, ketiga tersangka telah ditahan di Mapolsek Tamalatea guna pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Sugito, "Mereka dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian, dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara." jelas Sugito. (lom)


JENEPONTO,FAJAR -- Pencurian kabel telepon milik Telkom kembali marak terjadi di Jeneponto. Kali ini pelakunya empat pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jeneponto, ditangkap anggota polres Jeneponto, Senin 3 Juni.

Keempat pelajar ditangkap saat melakukan aksinya di jalan Karya, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, sekitar pukul 17.30 Wita. Keempat pelajar
masing-masing bernama Rahmat bin Wahyuni, 17, siswa SMA Negeri 2 Binamu, warga BTN Pepabri, Bontosunggu. Kemudian Muh. Erwin Bin Muzakkir, 16, pekerjaan siswa SMA Negeri 1 Tamalatea, warga Kampung Tabinjai, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba.

Selanjutnya Hendra Saputra Bin Mansur, 15, Siswa SMA Negeri 1 Tamalatea, Warga Kampaung Tabinjai, Desa Lentu, Kecamatan  Bontoramba, dan Icca Bin Sahrul,15, pekerjaan  siswa SMA Negeri 1 Tamalatea, warga kampung Tabinjai, Desa Lentu, Kec. Bontoramba.

Keempat tersangka tertangkap tangan saat mencuri kabel telepon yang terbentang diatas tiang di jalan Karya. Akibat pencurian tersebut PT Telkom mengalami kerugian cukup, sekitar puluhan juta rupiah.

Kabag Ops Polres Jeneponto Kompol Catur mengatakan, aksi pencurian kabel telepon sudah sejak lama kita melakukan mengintai. Namun baru tertangkap berkat laporan masyarakat. "Pencurian kabel telepon di wilayah tersebut sudah kerap terjadi," kata Kompol Catur.

Aksi pencurian yang melibatkan pelajar kini semakin menjadi-jadi. Mungkin karena faktor  dari pergaulan bebas dan didikan para orang tua yang kurang memberikan perhatian, sehingga baik dalam lingkungan sekolah, dan luar sekolah, para siswa nekat mencuri.

Keempat pelaku sementara saat ini dalam pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Kata Kompol Catur. Karena kemungkinan keempat pelaku mempunyai jaringan atau kelompotan pencurian kabel.

"Saat ini pelaku sudah diperiksa, dan kasusnya masih dalam proses penyelidikan," ujarnya.  Akibat perbuatan dialami keempat pelajar tersebut, terpaksa harus meringkut di sel tahanan Polres Jeneponto.

Ditempat yang berbeda. Pencurian serupa juga terjadi di Wilayah Kecamatan Tamalatea dan Bontoramba. Kali ini melibatkan Tiga pemuda tanggung pelaku pencurian spesialis kabel telepon milik PT Telkom diringkus anggota Mapolsekta Tamalatea.

Ketiga pelaku kini diamankan di Mapolsek Tamalate dengan sejumlah barang bukti berupa kabel Telkom udara sepanjang 30 meter beserta alat pemotong cerurit.

Kapolsek Tamalatea AKP Sugito yang ditemui FAJAR diruang kerjanya, Senin 3 Juni mengatakan, terungkapnya para pelaku pencurian spesialis kabel telepon tersebut tidak terlepas dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian oleh petugas ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan.

Lebih lanjut dia mengatakan, ketiga pelaku yakni Ridwan, Tapa, dan Alimuddin. Ketiganya pelaku warga Kecamatan Bontoramba di duga sering beroperasi di wilayah kecamatan Bontoramba dan kecamatan Tamalatea mencuri kabel telkom yang melintas di atas tiang telepon.

Menurut Sugito, komplotan pencuri kabel ini tergolong nekad lantaran aksinya di lakukan di siang bolong. Ke tiganya menggunakan sepeda motor. "Komplotan pencuri kabel ini, hanya dengan berbekal cerurit, dua pelaku memanjat tiang kabel telepon lalu memotongnya," ungkap AKP Sugito.

Aksi mereka di ketahui polisi, kata AKP Sugito, saat petugas telkom langsung melaporkan ke Mapolsek Tamalatea, setelah mengetahui alarm di tiang yang dipanjat itu terdengar bunyi alarm.

Usai menerima laporan polisi pun akhirnya melakukan pengejaran dan mendapati sebuah sepeda motor di lokasi kejadian milik salah seorang pelaku. Akibat dicurinya kabel telepon ini, PT Telkom mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

Kini, ketiga tersangka telah ditahan di Mapolsek Tamalatea guna pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Sugito, "Mereka dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian, dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara." jelas Sugito. (lom)
Baca Artikel

Jeneponto Empat Kali Peroleh Opini Disclaimer

Ketua DPRD Jeneponto Mulyadi Mustamu
JENEPONTO, FAJAR -- Badan Pemeriksa Keuangan kembali memberikan opini disclaimer kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Ini keempat kalinya Jeneponto mendapatkan penilaian paling buruk untuk hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Opini disclaimer diberikan kepada Pemkab Jeneponto pada 2006, 2008, 2011 dan terakhir, 2012 ini. Hanya dua kali Jeneponto mendapatkan status yang "sedikit lebih tinggi", yakni opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Belum sekali pun Jeneponto mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Ketua DPRD Jeneponto Mulyadi Mustamu menilai opini disclaimer menandakan pengelolaan keuangan yang sangat buruk. Dia curiga laporan keuangan Pemkab Jeneponto dibuat asal-asalan.

Dia juga berpendapat bahwa hasil buruk itu diakibatkan tidak profesionalnya pejabat dinas. "Seorang sarjana agama ditempatkan di dinas PU. Sarjana pendidikan ditempatkan di pariwisata. Bagaimana mau baik kalau dari awal sudah salah," tambahnya sembari mengibaratkan Pemkab Jeneponto seperti orang yang sakitnya kronis dan sudah sulit disembuhkan.

DPRD sendiri akan membuat panitia khusus untuk menindaklanjuti hasil audit BPK tersebut. "Pansus akan mencari tahu kenapa laporan keuangan APBD 2012 kembali dinyatakan disclaimer. Sudah empat kali APBD Jeneponto selalu disclaimer," ujarnya.

Ketua Fraksi Demokrat Bakri Machmud mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan Pemkab Jeneponto diganjar opini disclaimer. Diantaranya, aset daerah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak diketahui di mana rimbahnya. Berbagai laporan, kata dia, menyebutkan tanah dan rumah dinas ada yang jual di bawah tangan.

Sekretaris Kabupaten Jeneponto Iksan Iskandar mengakui laporan keuangan pemerintah memang sangat buruk sehingga wajar saja jika BPK memberikan opini disclaimer. Bahkan Iksan secara terang-terangan mengatakan dirinya hanya "sekadar pajangan".

"Kenapa saya katakan seperti itu, orang semua tahu, selama saya jadi sekkab, mana saya pernah difungsikan sebagaimana mestinya seorang Sekkab," keluhnya.

Mengenai berapa banyak hasil temuan BPK, sekkab mengaku belum tahu apa-apa. Pasalnya, BPK belum menyerahkan hasil temuannya kepada Pemkab Jeneponto.

"Nantilah kalau LHP sudah ada, barulah kita beritahukan kepada media." (lom)
Ketua DPRD Jeneponto Mulyadi Mustamu
JENEPONTO, FAJAR -- Badan Pemeriksa Keuangan kembali memberikan opini disclaimer kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Ini keempat kalinya Jeneponto mendapatkan penilaian paling buruk untuk hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Opini disclaimer diberikan kepada Pemkab Jeneponto pada 2006, 2008, 2011 dan terakhir, 2012 ini. Hanya dua kali Jeneponto mendapatkan status yang "sedikit lebih tinggi", yakni opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Belum sekali pun Jeneponto mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Ketua DPRD Jeneponto Mulyadi Mustamu menilai opini disclaimer menandakan pengelolaan keuangan yang sangat buruk. Dia curiga laporan keuangan Pemkab Jeneponto dibuat asal-asalan.

Dia juga berpendapat bahwa hasil buruk itu diakibatkan tidak profesionalnya pejabat dinas. "Seorang sarjana agama ditempatkan di dinas PU. Sarjana pendidikan ditempatkan di pariwisata. Bagaimana mau baik kalau dari awal sudah salah," tambahnya sembari mengibaratkan Pemkab Jeneponto seperti orang yang sakitnya kronis dan sudah sulit disembuhkan.

DPRD sendiri akan membuat panitia khusus untuk menindaklanjuti hasil audit BPK tersebut. "Pansus akan mencari tahu kenapa laporan keuangan APBD 2012 kembali dinyatakan disclaimer. Sudah empat kali APBD Jeneponto selalu disclaimer," ujarnya.

Ketua Fraksi Demokrat Bakri Machmud mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan Pemkab Jeneponto diganjar opini disclaimer. Diantaranya, aset daerah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak diketahui di mana rimbahnya. Berbagai laporan, kata dia, menyebutkan tanah dan rumah dinas ada yang jual di bawah tangan.

Sekretaris Kabupaten Jeneponto Iksan Iskandar mengakui laporan keuangan pemerintah memang sangat buruk sehingga wajar saja jika BPK memberikan opini disclaimer. Bahkan Iksan secara terang-terangan mengatakan dirinya hanya "sekadar pajangan".

"Kenapa saya katakan seperti itu, orang semua tahu, selama saya jadi sekkab, mana saya pernah difungsikan sebagaimana mestinya seorang Sekkab," keluhnya.

Mengenai berapa banyak hasil temuan BPK, sekkab mengaku belum tahu apa-apa. Pasalnya, BPK belum menyerahkan hasil temuannya kepada Pemkab Jeneponto.

"Nantilah kalau LHP sudah ada, barulah kita beritahukan kepada media." (lom)
Baca Artikel

Mencuri, Bocah Terancam Dibui 7 Tahun

 "Cuma Bapak yang Sayang Sama Aku tapi Bapak Sudah Pergi ke Surga"

SEONGGOK hati menangis di ujung penantian, dalam ruang yang tak layak huni. Ke mana pergi orang yang telah melahirkan?
-------
 
Begitulah kata yang tepat mewakilkan perasaan DS (11), terdakwa kasus pencurian Hp dan laptop yang mengaku tidak pernah dijenguk oleh ibunya sejak ia ditahan dua bulan silam.

Sesaat sebelum menjalani sidang di Ruang Anak Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Senin (27/5),  beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dipimpin oleh Hakim Roziyanti dibantu Panitera Pengganti Hotma Damanik, salah seorang terdakwa yang berusia di bawah umur, DS, tampak murung dengan jidat yang menempel di antara jeruji besi.

Dari kejauhan, tampak bola mata bocah berambut pendek itu berkedip dengan sayup diiringi dengan tarikan nafas yang dalam.

“Adik, abang boleh minta kuenya sedikit, boleh ya manis,” pinta DS dari balik jeruji  kepada  balita yang terlihat baru belajar berjalan yang merupakan putri dari salah seorang tahanan.

Sungguh menakjubkan. Balita tersebut mengarahkan kue yang di genggamnya ke mulut DS yang sudah menanti dari tadi. “Nyaaamm enak. Makasih ya sayang,” ujarnya.

Setelah adegan yang mengharukan itu berlalu, Metro Siantar (Grup JPNN) mencoba lakukan pendekatan mendalam kepada DS.

Sempat enggan memberikan komentar karena takut dengan media, akhirnya bocah yang masih duduk di bangku kelas 5 SD mulai bercerita tentang pengalamannya semenjak tinggal di hotel prodeo.

DS menceritakan bahwa , ibunya RS yang merupakan dosen di salah satu Universitas di Siantar tidak pernah menjenguk atau mengunjunginya.

“Aku ingat Nomor Handphone mamakku. Aku pernah hubungi melalui warung telephon (Wartel) di Lapas, tetapi aku justru dimarahi. Aku dibentak,” ujarnya.

DS juga mengatakan, semenjak pembentakan itu, dia tidak pernah bisa tidur nyenyak dan tidak berani lagi menghubungi ibunya. “

Gak usah kau hubungi aku lagi. Malu aku kau buat. Hilang reputasiku gara-gara tingkahmu. Biar kau di situ (penjara). Mati kau, tahankanlah hasil perbuatanmu. Nggak akan pernah aku datang menjengukmu,” ujar DS meniru bentakan yang ia terima dari ibunya waktu itu.

“Cuma bapak yang sayang samaku. Tapi bapakpun sudah pergi ke surga. Kalau bapak masih hidup, pasti bapak mau nolong aku untuk cepat keluar,” imbuhnya sambil meneteskan air mata.

Jaksa Penuntut Umum R Nainggolan mendakwa DS dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. (mag-8/smg)
 "Cuma Bapak yang Sayang Sama Aku tapi Bapak Sudah Pergi ke Surga"

SEONGGOK hati menangis di ujung penantian, dalam ruang yang tak layak huni. Ke mana pergi orang yang telah melahirkan?
-------
 
Begitulah kata yang tepat mewakilkan perasaan DS (11), terdakwa kasus pencurian Hp dan laptop yang mengaku tidak pernah dijenguk oleh ibunya sejak ia ditahan dua bulan silam.

Sesaat sebelum menjalani sidang di Ruang Anak Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Senin (27/5),  beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dipimpin oleh Hakim Roziyanti dibantu Panitera Pengganti Hotma Damanik, salah seorang terdakwa yang berusia di bawah umur, DS, tampak murung dengan jidat yang menempel di antara jeruji besi.

Dari kejauhan, tampak bola mata bocah berambut pendek itu berkedip dengan sayup diiringi dengan tarikan nafas yang dalam.

“Adik, abang boleh minta kuenya sedikit, boleh ya manis,” pinta DS dari balik jeruji  kepada  balita yang terlihat baru belajar berjalan yang merupakan putri dari salah seorang tahanan.

Sungguh menakjubkan. Balita tersebut mengarahkan kue yang di genggamnya ke mulut DS yang sudah menanti dari tadi. “Nyaaamm enak. Makasih ya sayang,” ujarnya.

Setelah adegan yang mengharukan itu berlalu, Metro Siantar (Grup JPNN) mencoba lakukan pendekatan mendalam kepada DS.

Sempat enggan memberikan komentar karena takut dengan media, akhirnya bocah yang masih duduk di bangku kelas 5 SD mulai bercerita tentang pengalamannya semenjak tinggal di hotel prodeo.

DS menceritakan bahwa , ibunya RS yang merupakan dosen di salah satu Universitas di Siantar tidak pernah menjenguk atau mengunjunginya.

“Aku ingat Nomor Handphone mamakku. Aku pernah hubungi melalui warung telephon (Wartel) di Lapas, tetapi aku justru dimarahi. Aku dibentak,” ujarnya.

DS juga mengatakan, semenjak pembentakan itu, dia tidak pernah bisa tidur nyenyak dan tidak berani lagi menghubungi ibunya. “

Gak usah kau hubungi aku lagi. Malu aku kau buat. Hilang reputasiku gara-gara tingkahmu. Biar kau di situ (penjara). Mati kau, tahankanlah hasil perbuatanmu. Nggak akan pernah aku datang menjengukmu,” ujar DS meniru bentakan yang ia terima dari ibunya waktu itu.

“Cuma bapak yang sayang samaku. Tapi bapakpun sudah pergi ke surga. Kalau bapak masih hidup, pasti bapak mau nolong aku untuk cepat keluar,” imbuhnya sambil meneteskan air mata.

Jaksa Penuntut Umum R Nainggolan mendakwa DS dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. (mag-8/smg)
Baca Artikel

Empat Jabatan Polres Jeneponto Diserahterimakan

JENEPONTO, FAJAR -- Rotasi pergantian pejabat di jajaran Polres Jeneponto kembali terjadi. Kali ini empat perwira di Polres Jeneponto diserahterimakan.

Upacara serahterima jabatan dipimpin Kapolres Jeneponto AKBP Sigit Waluya, digelar di halaman Mapolres Jeneponto, Kamis 30 Mei.

Empat perwira yang dimutasi salah satunya adalah, mantan Kasat Lantas Polres Jeneponto, AKP Amin Toha mendapat tugas baru sebagai Kanit 9 Sat PJR Ditlantas Polda Sulsel. Penggantinya AKP Mustafa yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit 6 Sat PJR Ditlantas Polda Sulsel.

Kapolres Jeneponto, AKBP Sigit Waluya mengatakan, serahterima jabatan baru dilaksanakan hari ini mengingat empat pejabat lama yang dimutasi harus menyelesaikan tugas operasi simpatik.

"Sehingga keempat pejabat lama setelah menempati posnya, tidak ada lagi beban yang harus mereka hadap," katanya. (lom) 
JENEPONTO, FAJAR -- Rotasi pergantian pejabat di jajaran Polres Jeneponto kembali terjadi. Kali ini empat perwira di Polres Jeneponto diserahterimakan.

Upacara serahterima jabatan dipimpin Kapolres Jeneponto AKBP Sigit Waluya, digelar di halaman Mapolres Jeneponto, Kamis 30 Mei.

Empat perwira yang dimutasi salah satunya adalah, mantan Kasat Lantas Polres Jeneponto, AKP Amin Toha mendapat tugas baru sebagai Kanit 9 Sat PJR Ditlantas Polda Sulsel. Penggantinya AKP Mustafa yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit 6 Sat PJR Ditlantas Polda Sulsel.

Kapolres Jeneponto, AKBP Sigit Waluya mengatakan, serahterima jabatan baru dilaksanakan hari ini mengingat empat pejabat lama yang dimutasi harus menyelesaikan tugas operasi simpatik.

"Sehingga keempat pejabat lama setelah menempati posnya, tidak ada lagi beban yang harus mereka hadap," katanya. (lom) 
Baca Artikel

Polisi Bongkar Jaringan Peredaran Ganja

JENEPONTO,FAJAR -- Satuan Narkoba Polres Jeneponto berhasil membongkar jaringan peredaran ganja di Jeneponto. Empat orang telah berhasil ditangkap di mana salah satunya merupakan pemasok.

Terbongkarnya jaringan peredaran ganja itu berawal dari razia senjata tajam, senjata api dan bahan peledak yang digelar aparat Polres Jeneponto di Jl Pelita, pada Jumat malam 24 Mei. Seorang pemuda berinisial SF dicegat polisi. Saat hendak diperiksa, SF tampak galau dan seperti orang yang sangat cemas.

Karena tingkah lakunya yang mencurigakan, polisi pun memeriksa motor yang dikendarai SF. Ternyata di bawah sadel motor itu, polisi menemukan satu linting ganja. SF pun langsung digelandang ke Kantor Polres Jeneponto. Ganja satu lenting dan motornya langsung diamankan sebagai barang bukti.

Di hadapan penyidik, SF mengaku sebagai pemasok barang haram itu. Dia pun akhirnya menyebut siapa-siapa saja yang menjadi langganannya. Polisi pun langsung membentuk tim untuk mencari orang-orang yang sudah disebut SF.

Walhasil, dalam 12 jam, polisi kembali menggelandang tiga orang yang dicurigai sebagai pengguna. Mereka adalah SUR alias AD, SUA alias IB dan STO alias SUS.

Dari pengakuan keempat tersangka, diketahui ganja yang mereka pakai dibeli dari seorang bandar berinsial MUl. Transaksi sering dilakukan di dekat Patung Tani, perempat jalan Bontosunggu. Yang mengejutkan, transaksi juga biasa dilakukan di dekat Rumah Jabatan Bupati Jeneponto.

"Awalnya SUA mencari pemasok ganja di samping rujab. Tapi karena tidak dapat, dia ke Patung Tani dan membeli ganja kepada MUL yang merupakan bandar," ujar Kabag Ops, Kompol Catur, Minggu 26 Mei.

Empat pemuda tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sementara MUL dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang. Polisi masih terus mengejar MUL yang diyakini sebagai bandar.   

Polisi sudah menyiapkan UU No 35/2009 mengenai Narkotika untuk menjerat para tersangka. Mereka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda Rp800 juta. (lom/aha) 
JENEPONTO,FAJAR -- Satuan Narkoba Polres Jeneponto berhasil membongkar jaringan peredaran ganja di Jeneponto. Empat orang telah berhasil ditangkap di mana salah satunya merupakan pemasok.

Terbongkarnya jaringan peredaran ganja itu berawal dari razia senjata tajam, senjata api dan bahan peledak yang digelar aparat Polres Jeneponto di Jl Pelita, pada Jumat malam 24 Mei. Seorang pemuda berinisial SF dicegat polisi. Saat hendak diperiksa, SF tampak galau dan seperti orang yang sangat cemas.

Karena tingkah lakunya yang mencurigakan, polisi pun memeriksa motor yang dikendarai SF. Ternyata di bawah sadel motor itu, polisi menemukan satu linting ganja. SF pun langsung digelandang ke Kantor Polres Jeneponto. Ganja satu lenting dan motornya langsung diamankan sebagai barang bukti.

Di hadapan penyidik, SF mengaku sebagai pemasok barang haram itu. Dia pun akhirnya menyebut siapa-siapa saja yang menjadi langganannya. Polisi pun langsung membentuk tim untuk mencari orang-orang yang sudah disebut SF.

Walhasil, dalam 12 jam, polisi kembali menggelandang tiga orang yang dicurigai sebagai pengguna. Mereka adalah SUR alias AD, SUA alias IB dan STO alias SUS.

Dari pengakuan keempat tersangka, diketahui ganja yang mereka pakai dibeli dari seorang bandar berinsial MUl. Transaksi sering dilakukan di dekat Patung Tani, perempat jalan Bontosunggu. Yang mengejutkan, transaksi juga biasa dilakukan di dekat Rumah Jabatan Bupati Jeneponto.

"Awalnya SUA mencari pemasok ganja di samping rujab. Tapi karena tidak dapat, dia ke Patung Tani dan membeli ganja kepada MUL yang merupakan bandar," ujar Kabag Ops, Kompol Catur, Minggu 26 Mei.

Empat pemuda tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sementara MUL dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang. Polisi masih terus mengejar MUL yang diyakini sebagai bandar.   

Polisi sudah menyiapkan UU No 35/2009 mengenai Narkotika untuk menjerat para tersangka. Mereka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda Rp800 juta. (lom/aha) 
Baca Artikel






Baca Artikel

AFR Maki, Mangkir dari Panggilan Panwaslu

JENEPONTO, FAJAR -- Pasangan bakal calon bupati dan bacawabup Jeneponto, Ashari F Radjamilo dan Mahlil Sikki, mangkir dipanggil Panwaslu Jeneponto.

"Sampai sekarang, AFR belum datang. Kami sudah lakukan konfirmasi ke AFR, namun dia ke Bandung. Sedangkan Mahlil Sikki tidak ada konfirmasinya," ujar Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful kepada FAJAR, Rabu 22 Mei.

Jika pada panggilan kedua, AFR Maki belum juga hadir, Panwaslu segera menggelar pleno yang akan membahas tindakan selanjutnya.

Pemanggilan AFR Maki, terkait mobilisasi PNS saat deklarasi kemarin. Barang buktinya berupa rekaman video dan foto-foto. (lom) 

JENEPONTO, FAJAR -- Pasangan bakal calon bupati dan bacawabup Jeneponto, Ashari F Radjamilo dan Mahlil Sikki, mangkir dipanggil Panwaslu Jeneponto.

"Sampai sekarang, AFR belum datang. Kami sudah lakukan konfirmasi ke AFR, namun dia ke Bandung. Sedangkan Mahlil Sikki tidak ada konfirmasinya," ujar Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful kepada FAJAR, Rabu 22 Mei.

Jika pada panggilan kedua, AFR Maki belum juga hadir, Panwaslu segera menggelar pleno yang akan membahas tindakan selanjutnya.

Pemanggilan AFR Maki, terkait mobilisasi PNS saat deklarasi kemarin. Barang buktinya berupa rekaman video dan foto-foto. (lom) 

Baca Artikel

Bantuan Sosial Pertanian Diduga Diperjualbelikan

JENEPONTO, FAJAR -- Penyaluran bantuan sosial pertanian pada Dinas Pertanian Jeneponto diduga banyak kejanggalan. Bantuan pertanian yang seharusnya disubsidi seperti traktor, pupuk bersubsidi, bibit padi maupun jagung, ternak sapi dan kambing, mesin penggilingan padi, pompa air, serta  mesin perontok gabah, justru diduga telah diperjualbelikan dengan harga nonsubsidi.

Informasi yang berhasil dihimpun menunjukkan adanya indikasi keterlibatan Kepala Dusun Lassangte'ne, Desa Bungunloe, Kecamatan Turatea, Kaharuddin Siama. Siama dianggap berperan sebagai penyalur bantuan, namun dalam praktiknya bansos itu diperjualbelikan.

Sejumlah sumber menyebutkan rumah Siama sering dipenuhi beberapa unit mesin penggilingan padi, mesin pompa air, dan mesin perontok gabah (dross). Dilaporkan pula aktivitas bongkar muat pupuk bersubsidi, troktor, mesin penggilingan padi, dan lainnya juga sering terjadi di rumah kepala dusun tersebut. Namun terkadang alat mesin pertanian tersebut terkadang tidak tinggal lama.

"Terkadang dibongkar malam, besoknya sudah bersih," ujar warga Lassangte'ne, Dg Saling.

Peran Siama juga cukup akrab dengan petani, terutama di Kecamatan Turatea, Kelara, Tarowang, dan Kecamatan Batang. Bahkan di kalangan penjual pupuk bersubsidi di Pasar Tolo, Kelara, nama Siama tidak asing lagi.

"Saya beli pupuk (bersubsidi) dengan harga Rp95 ribu/karung isi 50 kilogram," ujar penjual pupuk di Pasar Tolo, yang enggan disebutkan namanya, Sabtu 18 Mei.

Akibatnya, banyak petani yang merasa dirugikan. Terlebih, Siama bukan ketua kelompok tani.

"Saat musim pemupukan, petani selalu kekurangan pupuk. Petani tidak pernah bisa menggunakan traktor, dan bantuan lainnya dengan berbagai alasan. Juga bantuan bibit tidak akan diperoleh jika tidak membeli. Bisa memperoleh dengan membeli," ungkap petani di Desa Paitana, Muhammad Arif.

Siama yang dikonfirmasi pun mengaku telah menjual 17 unit traktor dengan harga Rp21 juta unit. Namun itu dia lakukan karena disuruh membantu menjualkan barang dari pemenang tender dengan alasan tidak memiliki perusahaan. Mesin pertanian itu juga diakui sebagai bantuan aspirasi anggota dewan melalui Dinas Pertanian.

"Saya hanya disuruh membantu menjualkan traktor dan mesin pertanian lainnya. Saya tidak terlibat dalam kasus tersebut," tutur Siama tanpa bersedia menyebutkan oknum yang diakui telah menyuruhnya menjual bantuan tersebut.

Kabid Tanaman Pangan, H Mansyur menyebutkan pihaknya tidak mengetahui bagaimana penyaluran bantuan sosial tersebut kepada petani. "Pembagiannya diatur ketua kelompok masing-masing. Nanti saya periksa ulang penyaluran bantuan tersebut," janjinya. (jai/aha)
JENEPONTO, FAJAR -- Penyaluran bantuan sosial pertanian pada Dinas Pertanian Jeneponto diduga banyak kejanggalan. Bantuan pertanian yang seharusnya disubsidi seperti traktor, pupuk bersubsidi, bibit padi maupun jagung, ternak sapi dan kambing, mesin penggilingan padi, pompa air, serta  mesin perontok gabah, justru diduga telah diperjualbelikan dengan harga nonsubsidi.

Informasi yang berhasil dihimpun menunjukkan adanya indikasi keterlibatan Kepala Dusun Lassangte'ne, Desa Bungunloe, Kecamatan Turatea, Kaharuddin Siama. Siama dianggap berperan sebagai penyalur bantuan, namun dalam praktiknya bansos itu diperjualbelikan.

Sejumlah sumber menyebutkan rumah Siama sering dipenuhi beberapa unit mesin penggilingan padi, mesin pompa air, dan mesin perontok gabah (dross). Dilaporkan pula aktivitas bongkar muat pupuk bersubsidi, troktor, mesin penggilingan padi, dan lainnya juga sering terjadi di rumah kepala dusun tersebut. Namun terkadang alat mesin pertanian tersebut terkadang tidak tinggal lama.

"Terkadang dibongkar malam, besoknya sudah bersih," ujar warga Lassangte'ne, Dg Saling.

Peran Siama juga cukup akrab dengan petani, terutama di Kecamatan Turatea, Kelara, Tarowang, dan Kecamatan Batang. Bahkan di kalangan penjual pupuk bersubsidi di Pasar Tolo, Kelara, nama Siama tidak asing lagi.

"Saya beli pupuk (bersubsidi) dengan harga Rp95 ribu/karung isi 50 kilogram," ujar penjual pupuk di Pasar Tolo, yang enggan disebutkan namanya, Sabtu 18 Mei.

Akibatnya, banyak petani yang merasa dirugikan. Terlebih, Siama bukan ketua kelompok tani.

"Saat musim pemupukan, petani selalu kekurangan pupuk. Petani tidak pernah bisa menggunakan traktor, dan bantuan lainnya dengan berbagai alasan. Juga bantuan bibit tidak akan diperoleh jika tidak membeli. Bisa memperoleh dengan membeli," ungkap petani di Desa Paitana, Muhammad Arif.

Siama yang dikonfirmasi pun mengaku telah menjual 17 unit traktor dengan harga Rp21 juta unit. Namun itu dia lakukan karena disuruh membantu menjualkan barang dari pemenang tender dengan alasan tidak memiliki perusahaan. Mesin pertanian itu juga diakui sebagai bantuan aspirasi anggota dewan melalui Dinas Pertanian.

"Saya hanya disuruh membantu menjualkan traktor dan mesin pertanian lainnya. Saya tidak terlibat dalam kasus tersebut," tutur Siama tanpa bersedia menyebutkan oknum yang diakui telah menyuruhnya menjual bantuan tersebut.

Kabid Tanaman Pangan, H Mansyur menyebutkan pihaknya tidak mengetahui bagaimana penyaluran bantuan sosial tersebut kepada petani. "Pembagiannya diatur ketua kelompok masing-masing. Nanti saya periksa ulang penyaluran bantuan tersebut," janjinya. (jai/aha)
Baca Artikel

Panwaslu Ancam Pidanakan Radjamilo

JENEPONTO, FAJAR -- Panwaslu Jeneponto mengancam menindak tegas seluruh pejabat pemerinta Pemkab Jeneponto termasuk Bupati Jeneponto, Radjamilo apabila tidak netral dan menggunakan fasilitas negara dalam Pemilukada, September, mendatang.

intens melakukan pengawasan terhadap penggunaan aset daerah atau fasilitas negara. Baik, rumah dinas, kendaraan maupun fasilitas lainnya. Fasilitas negara ini rawan digunakan pasangan calon Bupati Jeneponto

Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful mengatakan, penggunaan aset daerah atau fasilitas negara selama masa pelaksanaan kampanye diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Karena itu, apabila ditemukan Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menggunakan fasilitas negara pihaknya tidak segan-segan akan menindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan data, ada 55 rumah dinas di daerah itu.

"Rumah dinas harus steril dari berbagai atribut kampanye. Tidak boleh ada Rumdis yang dijadikan sebagai posko tim pemenangan kandidat," katanya. Selama melakukan pengawasan aset daerah panwaslu berharap adanya peran aktif masyarakat untuk melaporkan itu.

Selain penggunaan fasilitas negara, Panwaslu Jeneponto juga mengingatkan agar camat dan kepala desa, guru dan PNS tidak terlibat politik praktis. Seperti, mengikuti iring-iringan saat kampanye, atau saat sosialisasi pasangan calon.

Ditambahkannya, pihaknya tidak memungkiri jika PNS memang memiliki hak untuk memilih. Namun, hak untuk memilih itu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti, branding di mobil dinas lainnya.

Hal itu, dikatakannya juga berlaku kepada kepala desa. Kades yang terlibat melakukan mobilisasi massa pada saat kampanye atau deklarasi para pasangan calon bupati akan ditindak sebagaiaman aturan yang berlaku.

"Itu melanggar UU32/ 2004, tentang pemerintahan daerah. Sanksinya pidana enam bulan penjara. Termasuk Bupati dan kepala desa kalau melanggar dalam masa kampanye juga dapat dijatuhi pidana enam bulan penjara," kuncinya. (lom/abg)
JENEPONTO, FAJAR -- Panwaslu Jeneponto mengancam menindak tegas seluruh pejabat pemerinta Pemkab Jeneponto termasuk Bupati Jeneponto, Radjamilo apabila tidak netral dan menggunakan fasilitas negara dalam Pemilukada, September, mendatang.

intens melakukan pengawasan terhadap penggunaan aset daerah atau fasilitas negara. Baik, rumah dinas, kendaraan maupun fasilitas lainnya. Fasilitas negara ini rawan digunakan pasangan calon Bupati Jeneponto

Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful mengatakan, penggunaan aset daerah atau fasilitas negara selama masa pelaksanaan kampanye diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Karena itu, apabila ditemukan Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menggunakan fasilitas negara pihaknya tidak segan-segan akan menindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan data, ada 55 rumah dinas di daerah itu.

"Rumah dinas harus steril dari berbagai atribut kampanye. Tidak boleh ada Rumdis yang dijadikan sebagai posko tim pemenangan kandidat," katanya. Selama melakukan pengawasan aset daerah panwaslu berharap adanya peran aktif masyarakat untuk melaporkan itu.

Selain penggunaan fasilitas negara, Panwaslu Jeneponto juga mengingatkan agar camat dan kepala desa, guru dan PNS tidak terlibat politik praktis. Seperti, mengikuti iring-iringan saat kampanye, atau saat sosialisasi pasangan calon.

Ditambahkannya, pihaknya tidak memungkiri jika PNS memang memiliki hak untuk memilih. Namun, hak untuk memilih itu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti, branding di mobil dinas lainnya.

Hal itu, dikatakannya juga berlaku kepada kepala desa. Kades yang terlibat melakukan mobilisasi massa pada saat kampanye atau deklarasi para pasangan calon bupati akan ditindak sebagaiaman aturan yang berlaku.

"Itu melanggar UU32/ 2004, tentang pemerintahan daerah. Sanksinya pidana enam bulan penjara. Termasuk Bupati dan kepala desa kalau melanggar dalam masa kampanye juga dapat dijatuhi pidana enam bulan penjara," kuncinya. (lom/abg)
Baca Artikel

Temu Kangen Alumni Smaga Makassar # Merajut Satu Hati Untuk Berbagai Kenangan Indah di Smaga


UNTUK pertama kalinya, setelah terbentuk Ika Alumni Smaga Makassar, mulai angkatan 1994,1995 dan 1996 menggelar temu kangen.  Acara ini diisi dengan rencana Hut Smaga Makassar dan Reuni Akbar di tahun ini. Temu kangen digelar diruang pertemuan kepala Smaga Makassar, Sabtu 4 Mei kemarin.

Setelah berpisah sekitar 19 tahun lebih, akhirnya para alumni Smaga dapat berkumpul dan saling melepas rindu bernostalgia bersama guru-guru dengan. Temu kangen untuk meningkatkan persaudaraan dan Solidaritas sesama alumni.  

"Temu kangen ini merupakan reuni kecil-kecilan untuk menjaling silaturahmi bersama guru kita yang telah memberikan ilmunya kepada anak didiknya," kata Ketua Ika Smaga 94 Erwin Nasir Leha.

Kata dia, tujuan temu kangen bersama guru dan kepala sekolah sebagai wadah untuk saling mempererat tali silaturahmi, membina hubungan alumni dengan para guru serta almamater.

Lain halnya Irwan Abddulah yang mewakili Ika Smaga angkatan 95 mengatakan, di sekolah ini penuh dengan kenangan Suka dan duka. "Tetapi di sekolah inilah saya dibina hingga pada akhirnya, saya menjadi seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar," kata Irwan.

Sementara Sekertaris Ika Smaga 94 Andi Troy  Martino bersama alumni lainnya, akan menyumbangkan AC dan fasilitas lainnya pada HUT Smaga Makassar pada Juni mendatang.

Salah seorang guru bernama Rohana saat memberikan sambutan, dia tidak mampu menyembunyikan ekspressi kegembiraannya. Dengan senyum khasnya yang masih tetap menempel di raut wajahnya dia mengatakan sangat bangga dan bahagia berada di tengah-tengah dan melihat mantan anak-anak didiknya sudah banyak yang berhasil.

"Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Ibu dapat hadir dalam temu kangen ini. Dan kalau dinilai dari segi materi, tak bisa saya katakan berapa nilainya. Mudah-mudahan lah temu kangen ini makin membuat kompak alumni Smaga Makassar di Sulsel, " ujar guru BP kala itu.

Terus terang, saya sangat bahagia dan bersyukur atas terlaksananya acara ini, selain kerinduan kami terobati, pertemuan ini juga memberikan hikmat bahwasanya kebersamaan itu sangat penting, ujar Kepsek Smaga Makassar Abd Halim Jaya, memberikan kata sambutan

Sedikit diulas, bahwa era 90-an dan saat ini situasi dunia pendidikan memiliki perbedaan yang sangat besar. Salah satunya adalah saat ini para siswa sudah melekat terhadap dunia teknologi dan komunikasi.

Dia pun mengharapkan agar para alumni supaya tetap menjalin komuniasi kepada siswa-siswi yang masih bersekolah agar senantiasa memberikan bimbingan dan arahan demi tercapainya tujuan pendidikan.

Sementara dalam kata sambutannya Halim Jaya menitik beratkan, agar para alumnus dapat miningkatkan rasa solidaritas dan semakin mempererat tali silaturahmi diantara para alumni Smaga.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu untuk datang. Dengan adanya acara temu kangen ini mudah-mudahan kita dapat meningkatkan rasa solidaritas dan tali silaturahmi diantara kita. Acara ini kita selenggarakan dari kita untuk kita, untuk alumni Smaga,"  kata Halim Jaya.

Menurut ketua panita temu kangen, Irwan Abdullah, melaporkan bahwa acara temu kangen tersebut adalah kesepakatan bersama antara sesama alumni. Namun tidak semuanya bisa hadir disebabkan banyaknya kesibukan dan pekerjaan. "yang datang pada temu kangen ini sekitar 50 orang lebih, tapi pada saat ini kita akan rampungkan rencana untuk reuni akbar, kata Irwan yang merupakan anggatan tahun 1995.

Dalam temu kangen diterima langsung Kepala SMA negeri 3 Makassar, Abd Halim Jaya dan para guru lainnya. Alumni yang hadir antara lain Erwin Nasir Leha yang kini menjadi pengusaha, Andi Troy Martino pengusahaan dan ketua Hipmi Makassar, Mallombasang Kapi (Jurnalis FAJAR) Taslim, Irwan Abdullah (dosen Unismuh) M Ferdiansyah kini menjadi kepala Sintap Maros, Nazaruddin  PNS Palapo, Karina, Ade dan Vivi, Isnawati,  dll. PadaUmumnya mereka bekerja di bidang pemerintahan .

Setelah saling memberikan kata-kata sambutan dari seluruh guru yang hadir dan bernyanyi mars guru, para alumi juga memberikan kado buat guru sebagai bentuk rasa syukur dan ucapan terima kasih atas bimbingannya. (lom)  



UNTUK pertama kalinya, setelah terbentuk Ika Alumni Smaga Makassar, mulai angkatan 1994,1995 dan 1996 menggelar temu kangen.  Acara ini diisi dengan rencana Hut Smaga Makassar dan Reuni Akbar di tahun ini. Temu kangen digelar diruang pertemuan kepala Smaga Makassar, Sabtu 4 Mei kemarin.

Setelah berpisah sekitar 19 tahun lebih, akhirnya para alumni Smaga dapat berkumpul dan saling melepas rindu bernostalgia bersama guru-guru dengan. Temu kangen untuk meningkatkan persaudaraan dan Solidaritas sesama alumni.  

"Temu kangen ini merupakan reuni kecil-kecilan untuk menjaling silaturahmi bersama guru kita yang telah memberikan ilmunya kepada anak didiknya," kata Ketua Ika Smaga 94 Erwin Nasir Leha.

Kata dia, tujuan temu kangen bersama guru dan kepala sekolah sebagai wadah untuk saling mempererat tali silaturahmi, membina hubungan alumni dengan para guru serta almamater.

Lain halnya Irwan Abddulah yang mewakili Ika Smaga angkatan 95 mengatakan, di sekolah ini penuh dengan kenangan Suka dan duka. "Tetapi di sekolah inilah saya dibina hingga pada akhirnya, saya menjadi seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar," kata Irwan.

Sementara Sekertaris Ika Smaga 94 Andi Troy  Martino bersama alumni lainnya, akan menyumbangkan AC dan fasilitas lainnya pada HUT Smaga Makassar pada Juni mendatang.

Salah seorang guru bernama Rohana saat memberikan sambutan, dia tidak mampu menyembunyikan ekspressi kegembiraannya. Dengan senyum khasnya yang masih tetap menempel di raut wajahnya dia mengatakan sangat bangga dan bahagia berada di tengah-tengah dan melihat mantan anak-anak didiknya sudah banyak yang berhasil.

"Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Ibu dapat hadir dalam temu kangen ini. Dan kalau dinilai dari segi materi, tak bisa saya katakan berapa nilainya. Mudah-mudahan lah temu kangen ini makin membuat kompak alumni Smaga Makassar di Sulsel, " ujar guru BP kala itu.

Terus terang, saya sangat bahagia dan bersyukur atas terlaksananya acara ini, selain kerinduan kami terobati, pertemuan ini juga memberikan hikmat bahwasanya kebersamaan itu sangat penting, ujar Kepsek Smaga Makassar Abd Halim Jaya, memberikan kata sambutan

Sedikit diulas, bahwa era 90-an dan saat ini situasi dunia pendidikan memiliki perbedaan yang sangat besar. Salah satunya adalah saat ini para siswa sudah melekat terhadap dunia teknologi dan komunikasi.

Dia pun mengharapkan agar para alumni supaya tetap menjalin komuniasi kepada siswa-siswi yang masih bersekolah agar senantiasa memberikan bimbingan dan arahan demi tercapainya tujuan pendidikan.

Sementara dalam kata sambutannya Halim Jaya menitik beratkan, agar para alumnus dapat miningkatkan rasa solidaritas dan semakin mempererat tali silaturahmi diantara para alumni Smaga.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu untuk datang. Dengan adanya acara temu kangen ini mudah-mudahan kita dapat meningkatkan rasa solidaritas dan tali silaturahmi diantara kita. Acara ini kita selenggarakan dari kita untuk kita, untuk alumni Smaga,"  kata Halim Jaya.

Menurut ketua panita temu kangen, Irwan Abdullah, melaporkan bahwa acara temu kangen tersebut adalah kesepakatan bersama antara sesama alumni. Namun tidak semuanya bisa hadir disebabkan banyaknya kesibukan dan pekerjaan. "yang datang pada temu kangen ini sekitar 50 orang lebih, tapi pada saat ini kita akan rampungkan rencana untuk reuni akbar, kata Irwan yang merupakan anggatan tahun 1995.

Dalam temu kangen diterima langsung Kepala SMA negeri 3 Makassar, Abd Halim Jaya dan para guru lainnya. Alumni yang hadir antara lain Erwin Nasir Leha yang kini menjadi pengusaha, Andi Troy Martino pengusahaan dan ketua Hipmi Makassar, Mallombasang Kapi (Jurnalis FAJAR) Taslim, Irwan Abdullah (dosen Unismuh) M Ferdiansyah kini menjadi kepala Sintap Maros, Nazaruddin  PNS Palapo, Karina, Ade dan Vivi, Isnawati,  dll. PadaUmumnya mereka bekerja di bidang pemerintahan .

Setelah saling memberikan kata-kata sambutan dari seluruh guru yang hadir dan bernyanyi mars guru, para alumi juga memberikan kado buat guru sebagai bentuk rasa syukur dan ucapan terima kasih atas bimbingannya. (lom)  


Baca Artikel

Gubernur Sulsel Resmikan Proyek Rp39 M

JENEPONTO,FAJAR -- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, meresmikan tujuh proyek senilai Rp39,64 miliar. Peresmian dilakukan di sela-sela peringatan HUT Jeneponto ke - 150, di Gedung DPRD Jeneponto, Rabu (1/5).

Tujuh proyek yang diresmikan, diantaranya Jembatan Punagayya di Kecamatan Bontoramba Rp 5,6 miliar, pasar tradisional Turatea Rp 26,5 miliar, dan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bangkala Barat Rp 440 juta. Diresmikan pula kantor UPT Balai Penyuluhan PLKB/PKB Kecamatan Kelara Rp 148,26 juta, gedung kantor Pelayanan Terpadu Rp 3,6 miliar, gedung SMA 1 Arungkeke Rp 1,53 miliar, dan pembangkit listrik tenaga surya Rp 1,5 miliar.

Bupati Jeneponto, Radjamilo, mengatakan, pemerintah daerah Jeneponto terus berupaya mensejahterakan masyarakat. Meskipun, tidak mudah karena berhadapan dengan berbagai masalah. Salah satunya, masalah sumber daya manusia dan sumber daya alam.

"Kami juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menekan angka pengangguran," kata Radjamilo.

Selama kurun waktu sembilan tahun kepemimpinannya di Jeneponto, Radjamilo mengaku, telah meletakkan dasar-dasar pembangunan. Mulai dari sumber daya manusia hingga sektor infrastruktur.

"Kami membangun sekolah mulai dari SD hingga SMA," ujarnya.

Radjamilo mengungkapkan, pembangunan infrastruktur lainnya yang telah dilakukan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunannya dilaksanakan hingga ke pelosok desa yang manfaatnya sudah dirasakan masyarakat Jeneponto.

"Kami juga telah mencanangkan kawasan Tanjung Mallosoro sebagai kawasan industri yang didukung PLTU jeneponto dibawah naungan Bosowa Group," ungkapnya.

Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, pembangunan bisa dilihat dari terciptanya suasana damai, tentram dan teratur di suatu daerah. Jika tercipta kedamaian, berarti aparat pemerintahnya telah melaksanakan fungsi dan tugasnya secara baik.

"Pembangunan itu bukan sekedar membuat jalan, jembatan dan gedung bertingkat. Tapi terciptanya kedamaian, ketentraman dan keteraturan," jelasnya.

Syahrul mengungkapkan, memperbaiki kabupaten Jeneponto, tidak boleh lagi menggunakan paradigma lama. Pendidikan masyarakat harus terjamin dan pola hidup kesehatan mereka harus terjaga.

"Cara pandang kita melihat Jeneponto, jangan lagi seperti dulu. Kuncinya ada di kebersamaan," ujarnya. (*)
JENEPONTO,FAJAR -- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, meresmikan tujuh proyek senilai Rp39,64 miliar. Peresmian dilakukan di sela-sela peringatan HUT Jeneponto ke - 150, di Gedung DPRD Jeneponto, Rabu (1/5).

Tujuh proyek yang diresmikan, diantaranya Jembatan Punagayya di Kecamatan Bontoramba Rp 5,6 miliar, pasar tradisional Turatea Rp 26,5 miliar, dan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bangkala Barat Rp 440 juta. Diresmikan pula kantor UPT Balai Penyuluhan PLKB/PKB Kecamatan Kelara Rp 148,26 juta, gedung kantor Pelayanan Terpadu Rp 3,6 miliar, gedung SMA 1 Arungkeke Rp 1,53 miliar, dan pembangkit listrik tenaga surya Rp 1,5 miliar.

Bupati Jeneponto, Radjamilo, mengatakan, pemerintah daerah Jeneponto terus berupaya mensejahterakan masyarakat. Meskipun, tidak mudah karena berhadapan dengan berbagai masalah. Salah satunya, masalah sumber daya manusia dan sumber daya alam.

"Kami juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menekan angka pengangguran," kata Radjamilo.

Selama kurun waktu sembilan tahun kepemimpinannya di Jeneponto, Radjamilo mengaku, telah meletakkan dasar-dasar pembangunan. Mulai dari sumber daya manusia hingga sektor infrastruktur.

"Kami membangun sekolah mulai dari SD hingga SMA," ujarnya.

Radjamilo mengungkapkan, pembangunan infrastruktur lainnya yang telah dilakukan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunannya dilaksanakan hingga ke pelosok desa yang manfaatnya sudah dirasakan masyarakat Jeneponto.

"Kami juga telah mencanangkan kawasan Tanjung Mallosoro sebagai kawasan industri yang didukung PLTU jeneponto dibawah naungan Bosowa Group," ungkapnya.

Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, pembangunan bisa dilihat dari terciptanya suasana damai, tentram dan teratur di suatu daerah. Jika tercipta kedamaian, berarti aparat pemerintahnya telah melaksanakan fungsi dan tugasnya secara baik.

"Pembangunan itu bukan sekedar membuat jalan, jembatan dan gedung bertingkat. Tapi terciptanya kedamaian, ketentraman dan keteraturan," jelasnya.

Syahrul mengungkapkan, memperbaiki kabupaten Jeneponto, tidak boleh lagi menggunakan paradigma lama. Pendidikan masyarakat harus terjamin dan pola hidup kesehatan mereka harus terjaga.

"Cara pandang kita melihat Jeneponto, jangan lagi seperti dulu. Kuncinya ada di kebersamaan," ujarnya. (*)
Baca Artikel

Tak Diakomodir Kerja, Warga Punagaya Demo PLTU Jeneponto

JENEPONTO, FAJAR -- Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Punagaya (AMP), melakukan aksi demo di PLTU Jeneponto, di desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Rabu 1 Mei.

Kedatangan mereka menuntut pada pihak manejemen PLTU, terkait perekrutan security yang dianggap tak sesuai prosedur dan menyalahi perjanjian, antara pihak PLTU dan pemerintah desa setempat.

Korlap AMP, M Yunus dan Sulaeman dalam orasinya menilai, kalau selama ini pihak PLTU telah menganaktirikan masyarakat Punagaya untuk mendapatkan pekerjaan di PLTU. (lom)
JENEPONTO, FAJAR -- Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Punagaya (AMP), melakukan aksi demo di PLTU Jeneponto, di desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Rabu 1 Mei.

Kedatangan mereka menuntut pada pihak manejemen PLTU, terkait perekrutan security yang dianggap tak sesuai prosedur dan menyalahi perjanjian, antara pihak PLTU dan pemerintah desa setempat.

Korlap AMP, M Yunus dan Sulaeman dalam orasinya menilai, kalau selama ini pihak PLTU telah menganaktirikan masyarakat Punagaya untuk mendapatkan pekerjaan di PLTU. (lom)
Baca Artikel

Seremonial HUT Jeneponto Habiskan Rp 500 Juta # Pejabat Berleha-leha Diatas Penderitaan Rakyat

JENEPONTO, FAJAR --Disaat kondisi keuangan daerah Jeneponto yang masih mengalami krisis, dan masyarakat Jeneponto yang masih digaris kemiskinan, justru pejabat Jeneponto menghambur-hamburkan uang rakyat dengan membuat pesta hari Jadi Jeneponto, ke 150 tahun.

Informasi yang didapatkan FAJAR, Pesta hari jadi kabupaten Jeneponto, dianggarkan sebesar Rp 500 juta lebih hanya untuk kegiatan seremonial semata. Sementara rakyat Jeneponto semakin menderita.

Kabag Umum dan Perlengkapan Pemkab Jeneponto, Makmur Sijaya yang dihubungi FAJAR di DPRD Jeneponto, Selasa 30 April, bungkam terkait anggaran tersebut. (lom)
JENEPONTO, FAJAR --Disaat kondisi keuangan daerah Jeneponto yang masih mengalami krisis, dan masyarakat Jeneponto yang masih digaris kemiskinan, justru pejabat Jeneponto menghambur-hamburkan uang rakyat dengan membuat pesta hari Jadi Jeneponto, ke 150 tahun.

Informasi yang didapatkan FAJAR, Pesta hari jadi kabupaten Jeneponto, dianggarkan sebesar Rp 500 juta lebih hanya untuk kegiatan seremonial semata. Sementara rakyat Jeneponto semakin menderita.

Kabag Umum dan Perlengkapan Pemkab Jeneponto, Makmur Sijaya yang dihubungi FAJAR di DPRD Jeneponto, Selasa 30 April, bungkam terkait anggaran tersebut. (lom)
Baca Artikel
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Mallombasang Kapi - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger