JENEPONTO, FAJAR -- Aktivitas
perkantoran di Pemkab Jeneponto hingga Selasa, 25 Juni, masih lengang.
Layaknya liburan saja, banyak ruang yang kosong. Di beberapa SKPD, Selasa 25 Juni, lebih banyak PNS tidak hadir daripada yang berkantor. Rata-rata PNS yang hadir kurang dari seperdua jumlah PNS di kantor tersebut.
Instansi yang dikenal sebagai gudangnya proyek, yakni di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jeneponto, misalnya, PNS yang hadir tidak lebih 20 orang. Padahal, jumlah PNS di DPU lebih 100 orang. Itu pun hadir hanya pegawai yang tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya kumpul-kumpul di kanting sambil minum kopi.
Di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (Disdikpora), beberapa ruangan kepala bidang, bahkan tutup. Tidak ada pelayanan. Staf PNS yang hadir hanya delapan orang.
"Seharusnya para pejabat yang membina dunia pendidikan, tidak mengajarkan kemalasan berkantor," ujar salah seorang pengunjung yang mendapatkan ruang kosong.
Adapun di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Pertanian (Distan), Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Koperasi (Diskop), pelayanan juga terkendala.
Hal yang sama juga terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas, Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), BKBPP, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Pertanian dan Perikanan dan Kehutanan, Disnakersos, Dishub, Disparbud, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan (Distarukeb) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jeneponto.
Pelayanan di instansi-instansi tersebut sangat nihil. Pengunjung bahkan mengira bahwa PNS libur hingga Kamis mendatang, 27 Juni.
"Mungkin Senin (1 Juli, red) barulah mereka (pejabat dan pegawai) masuk kantor," kata salah seorang pengunjung sambil beranjak meninggalkan ruangan kosong itu.
Pengunjung itu pun menyoroti pelayanan di instansi yang mengelola keuangan daerah yakni, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sama sekali tidak ada pelayanan.
Seorang rekanan berinisial, SH, menuturkan, "DPPKAD semestinya tidak kosong PNS. Soalnya, kami ini sangat membutuhkan pelayanan untuk ditandatangani pencairan dananya. Mau diapa, gara-gara tidak ada pejabat di DPPKAD sehingga pencairan kami batal."
FAJAR menghubungi beberapa pejabat sejak Senin 24 Juni hingga Selasa 25 Juni, tapi nomor ponsel yang pernah dihubungi sebelumnya, tiba-tiba tidak ada yang aktif. Mereka sedang mengikuti promosi doktor Ashari F Radjamilo di Bandung.
Kasubag Dokumentasi dan Pemberitaan Humas Pemkab Jeneponto, Sage mengatakan, PNS yang hadiri tidak kurang dari 20 orang. Kosongnya beberapa ruangan yang ada di kantor Bupati disebabkan mereka pergi ke Bandung untuk menghadiri promosi doktor mantan Kadis Dikpora Jeneponto itu.
Namun, diduga ada juga PNS yang memang sengaja tidak masuk kantor karena atasannya pergi ke Bandung.
"Coba wartawan lihat saja, beberapa ruangan di kantor Bupati pada tutup. Tidak ada aktivitas. Sangat disayangkan kalau kondisi ini terus terjadi," kata dia.
Kabag Humas Pemkab Jeneponto, Suardi sangat menyayangkan kondisi pelayanan itu. Apalagi pelayanan di bagian PPKAD yang sangat dibutuhkan oleh pelbagai kalangan. Kata dia, para PNS didesak memasukkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan masing-masing bagian. Banyak PNS yang ingin memasukkan SPj, tetapi para pejabat di PPKAD tidak ada. (lom)