JAKARTA, FAJAR -- Jabatan
ketua partai bukan jaminan untuk menjadi kendaraan politik dalam
pilkada. Buktinya, dua pimpinan Partai Golkar di Sulsel gagal
mendapatkan rekomendasi untuk majusebagai calon bupati.
 |
| Diantar Ribuan Massa Pendukung pasangan Bakal Calon Bupati-Bacawabup Jeneponto, Iksan Iskandar-Mulyadi Mustamu ke Partai Golkar. Namun DPP Golkar tidak buta memberikan rekomendasi kepada calon Lain.Add caption |
Kedua Ketua DPD II Partai Golkar gagal mendapat rekomendasi partai itu adalah Ketua Golkar Pinrang, Abdi Jaya Baramuli dan Ketua Golkar Jeneponto, Burhanuddin Baso Tika. Di Pinrang, DPP Golkar memberi rekomendasi kepada mantan Bupati Mamuju Utara, Abdullah Rasyid. Sedangkan di Jeneponto, putra Bupati Jeneponto, Ashary Radjamilo yang mendapatkan rekomendasi.
Selain Jeneponto dan Pinrang, DPP Golkar juga menetapkan Supomo Guntur sebagai calon wali kota Makassar. Kandidat kepala daerah lainnya yang ditetapkan kemarin adalah Taufan Pawe sebagai calon wali kota Palopo, HA Burhanuddin Unru sebagai calon bupati Wajo, dan Rusdi Masse sebagai calon Bupati Sidrap.
Penentuan calon bupati yang diusung Golkar dalam pemilukada di beberapa daerah di Sulsel ditetapkan dalam rapat pleno pengurus DPP digelar, Kamis 2 Mei di Kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly Slipi Jakarta.
Rapat dipimpin Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham itu dihadiri Ketua Bappilu DPP Golkar, HAM Nurdin Halid, Syamsul Bachri, Hamka B Kadi, dan sejumlah pengurus DPP lainnya. Sejumlah pengurus DPD Golkar Sulsel dan pengurus kabupaten juga hadir dalam rapat tersebut.
Ketua DPP Bappilu Golkar, HM Nurdin Halid, mengatakan, semua pemegang rekomendasi ini berhak menentukan calon wakilnya dengan mengajukan tiga nama yang prioritas. Tiga nama nantinya dipilih untuk menjadi pasangan usungan Golkar.
Di Kota Makassar, Golkar mengusung Supomo Guntur. Sama seperti HM Taufan Pawe yang diusung di Parepare, Supomo berhak mengajukan wakil yang dipilihnya. Nurdin mengatakan, kondisi sama berlaku untuk semua daerah.
"Tak ada lagi pembahasan, tugas saya selaku korwil hanya menerbitkan surat penetapan. Kebetulan mereka yang mendapat rekomendasi adalah kader Golkar. Jadi kalau malam ini pemegang rekomendasi mengirim nama melalui faximile, maka besok sudah ada wakilnya. Tak ada lagi pembahasan atau pleno untuk wakil. Terserah pemegang rekomendasi saja, kalau cepat ya kita proses," jelas Korwil Golkar wilayah Sulawesi itu usai menggelar rapat.
Rapat DPP Golkar, sebenarnya mengagendakan pembahasan untuk enam kabupaten/kota. Namun khusus Luwu, bupati incumbent Andi Mudzakkar nasibnya menggantung. DPP Golkar menunda penetapan lantaran survei Andi Cakka, panggilan akrab Andi Mudzakar imbang dengan kader Golkar lainnya Basmin Mattayang.
"Kebetulan keduanya juga adalah kader Golkar. Jadi kita pending. Karena survei imbang, harus dilakukan survei ulang sebagai penguatan. Paling lambat seminggu ke depan sudah ada," tambahnya.
Idrus Marham yang dimintai konfirmasi enggan memberikan keterangan. Menurut dia, rekomendasi pilkada menjadi kewenangan korwil. "Kalau sudah ada pak Nurdin saya tidak perlu komentar. Rokemendasi pilkada satu pintu," bebernya.
Sambut Rekomendasi
Calon bupati Jeneponto Asharie Radjamilo menjadi satu-satunya usungan partai Golkar yang hadir langsung di kantor DPP Golkar memantau dari dekat jalannya rapat. Asharie didampingi calon wakilnya H Mahlil Sikki dan beberapa orang kepercayaan hadir untuk menjemput putusan DPP Golkar. Mereka terlihat sangat gembira, lantara rekomendasi Golkar yang diburu selama berbulan-bulan berhasil. Asharie bahkan sempat cipika-cipiki dengan Nurdin Halid sebelum meninggalkan kantor DPP Golkar.
Kepada FAJAR, Asharie mengaku, makin mantap bersaing di Pilkada Jeneponto. Pasalnya Golkar akan menjadi modal besar terutama karena partai berlambang pohon beringin dikenal cukup mengakar di Jeneponto.
"Dengan adanya rekomendasi Golkar ini artinya kami makin percaya diri berbuat yang terbaik. Golkar tentu tidak sembarang dalam memilih paket, meski kami juga masih melakukan komunikasi dengan partai lain," bebernya.
Calon bupati Jeneponto, Iksan Iskandar menganggap biasa-biasa saja rekomendasi itu. Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten Jeneponto ini juga ikut mendaftar sebagai kandidat bupati di DPD Golkar Jeneponto. Dalam pemilukada September mendatang, Iksan akan berpasangan dengan Mulyadi Mustamu.
Ketua DPD Golkar Wajo, Andi Burhanuddin Unru juga menyambut gembira rekomendasi DPP. Bupati Wajo ini mengaku informasi yang diperolehnya dari DPP dan DPD I memang rekomendasi sudah keluar, namun Ia mengaku belum menerima secara tertulis. "Informasinya memang ke saya, tapi belum ada saya pegang secara tertulis ini,"ujar dia.
Mengenai pendamping, saat ini ada dua nama yang menguat, yakni Yunus Panaungi dan Andi Syahrir Kube Dauda. Namun, Andi Bur menuturkan, belum ada calon wakil bupati yang sudah ditetapkan. Sebab, pihaknya akan melalui mekanisme survei.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Firdaus Muhammad Firdaus, yang dikonfirmasi terpisah mengungkapkan, resistensi secara internal akan lebih besar ketimbang faedah yang didapatkan ketika DPP hanya menentukan calon bupati atau wali kota. Namun untuk 02 atau wakil bupati/wakil wali kota tak ditentukan langsung.
"Itu akan memberi ruang persaingan yang bisa merugikan partai manakala orang-orang yang bersaing itu tarik-menarik dukungan. Misalnya ada yang memboikot. Itu implikasinya jika tidak ditetapkan secara bepasangan," ujar Firdaus kepada FAJAR, malam tadi.
Namun di sisi lain, jika tak ditentukan secara berpasangan, maka koalisi dengan partai lain akan sangat terbuka. Hal ini berbeda ketika DPP yang menentukan, karena kemungkinan besar dibuat paket Golkar-Golkar. Namun dengan kondisi "perang" terbuka antarsemua kader, memungkinkan terjadinya riak akibat merasa sama-sama berhak maju mendampingi 01.
Firdaus menambahkan dengan non-paket dari DPP, maka koalisi sangat memungkinkan karena kandidat yang diusung pasti akan membangun komunikasi dengan partai lain. Pemberian mandat bagi DPD I dan DPD II untuk mengusulkan 01, merupakan peluang konsolidasi lintas partai.
"Tetapi bagi saya, putuskan langsung rekomendasi berpasangan. Apakah dengan Golkar-Golkar atau Golkar dengan partai lain," katanya.
Firdaus melihat ada keresahan yang ditunjukkan oleh DPP Golkar. Alasannya, Golkar hanya menentukan 01 untuk memastikan bahwa mereka menang. Siapa pun pasangannya di 02, tetap akan diklaim sebagai kemenangan Golkar yang terlebih dahulu menentukan 01. (aci-lom-lin/pap)