JENEPONTO, FAJAR---Beras untuk masyarakat miskin yang nyata-nyata program dari pemerintah pusat dimanfaatkan tanpa malu-malu oleh oknum tertentu sebagai alat politiknya.
Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) Jeneponto menengarai adanya kandidat bupati tertentu yang memanfaatkan raskin sebagai alat kampanyenya. Modusnya adalah dengan membagi-bagikan kartu raskin untuk mengesankan bahwa raskin tersebut merupakan jerih payahnya.
"Kami berharap Perum Bulog unit Jeneponto untuk mencermati adanya penyebaran kartu raskin yang bukan berasal dari bulog," kata Ketua LPM, Maskur, Jumat 28 Juni.
Dari hasil penulusuran LSM ini, didapati tidak kurang 60 kartu raskin berwarna jingga yang disebarkan di masyarakat penerima raskin. Kartu jingga dengan nomor 147 itu dipastikan palsu karena kartu raskin berwarna putih dengan logo Perum Bolug di atasnya. Kartu yang asli juga terbuat dari bahan yang serupa KTP. Sementara kartu palsu itu hanya dibuat dari kertas karton.
Sementara ini, kartu raskin palsu itu didapati di Kelurahan Empoang Selatan. Maskur khawatir, kartu palsu itu akan menjadi permulaan praktik kotor yang dijalankan oknum tertentu.
"Mereka bisa saja mengancam warga yang tidak memilih kandidatnya, tidak akan mendapatkan raskin. Pihak bulog harus waspada," katanya.
Warga Empoang Selatan, Tia Jumanai dan Raba Intang, mengakui kartu itu dibagikan oleh aparat kelurahan. Ironisnya, kartu palsu tersebut mereka beli dengan harga Rp2.000.
"Kami khawatir kalau tidak dapat kartunya, kita tidak dapat raskin," kata Tia.
Kepala Gudang Perum Bulog Unit Jeneponto Sadik mengatakan, jika memang ada yang memanfaatkan raskin sebagai alat politik, seharusnya dilaporkan kepada polisi atau instansi yang menangani praktik kecurangan politik. Dia mengatakan sulit bagi Bulog untuk menghentikan pembagian raskin karena adanya dugaan politisasi itu.
"Saya minta kepada pemkab harus ada penegasan untuk tidak menjadikan raskin sebagai ajang politik," kata Sadik.
Kabag Ekonomi Pemkab Jeneponto Muh Said Gassing mengatakan, masyarakat dipersilahkan melapor kepada kepolisian jika ada penyelewengan terhadap raskin. Said mengakui, sudah menerima laporan adanya penyebaran kartu palsu itu di Kecamatan Binamu. (lom