Artikel Terkin

Wartawan Menuju Parlemen, Siap Membangun Bangkala



DIA dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan dan juga begitu energik. Sesuai tuntutan dan panggilan jiwa dan mempunyai rasa tanggung jawabnya di bidang kewartawanan. Pun pengabdiannya kepada masyarakat begitu tinggi. Sangat wajar bila dirinya diberikan kesempatan untuk mengemban aspirasi masyarakat Turatea pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Selama tiga tahun belakangan ini, Mallombassang Kapi belum bisa memutuskan apakah dirinya terjun ke panggung politik atau tetap dengan profesi lamanya menjadi seorang wartawan yang dia tekuni selama hampir tujuh tahun.

Akhirnya dengan segala pertimbangan yang begitu matang, barulah ia mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota legislatif (caleg) dengan nomor urut dua (2) dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daerah pemilihan (Dapil) 4 (empat) meliputi kecamatan Bangkala-Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto pada Pemilu 2014.

Ketika rekan rekannya sesama pewarta menanyakan langsung tentang ketertarikkannya untuk menjadi politisi dari pada bertahan pada profesinya sebagai seorang wartawan, dengan santunnya Lomba', begitu panggilan akrabnya sesama jurnalis, menuturkan, dirinya mendaftar sebagai caleg bukan karena materi.

Tetapi karena panggilan jiwa untuk dapat mengabdi kepada masyarakat Jeneponto, khususnya wilayah Bangkala dan Bangkala Barat.

"Buat apa saya mengejar materi, jika masyarakat di sekitar kita masih terlunta-lunta dengan kehidupan yang kurang perhatian dari pemerintah," cetusnya kepada sejumlah rekan pewarta, Minggu, 6 Oktober. Menurut suami dari Sudarni ini, ada rasa bangganya kalau menjadi anggota legislatif.

Selain sederhana dan merakyat, ia juga anti-feodalisme. Ia merasa lebih nikmat bergaul dengan masyarakat. Sikap ini terlihat dalam diri Mallombassang Kapi tiap kali dirinya bertemu dengan masyarakat, saat melakukan peliputan di masyarakat.

Dengan tidak sungkan-sungkan ia bisa betah berlama-lama berbicara dengan petani di pinggir sawah, mengenai tanaman, ternak maupun kesenjangan sosial lainnya. Prinsip hidupnya jika masih bisa melayani maka sebisa mungkin, Mallombasang tak bersedia untuk dilayani.

Kalau menjadi anggota legislatif tak jauh beda dengan profesinya sebagai wartawan, bisa mengontrol jalannya roda pemerintah daerah dan mengkritik kebijakannya.

Bapak dari dari satu orang anak ini, Muhammad Daffa Maldar Mallombasang Kapi, lebih memilih Dapil 4 dikarenakan dirinya tinggal di wilayah Desa Banrimanurung, Bangkala Barat.

Bukan itu saja, dirinya sudah biasa berbaur dengan masyarakat di kawasan itu, tanpa pilih. Maklum, Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat sangat kental dengan derajat kekastaannya.

Dirinya menyadari, kepentingan rakyat lebih didahulukan, karena dirinya merasa mereka memiliki hak sama untuk hidup sesuai talenta yang dimiliki mereka.

"Yang menjadi persoalan, tidak banyak yang peduli terhadap tugas-tugas pengabdian seperti itu," ucap dia di balik alasannya kenapa ia terjun ke dunia politik.

 "Saya merasa tulus dari hati sanubari saya dan bukan pemanis bibir saja," kata Mallombasang.

Dirinya tidak ingin memberikan janji-janji yang ternyata menjadi masyarakat kecewa pada dirinya. Selaku seorang wartawan, dirinya telah berbuat banyak di tengah masyarakat tanpa pamrih.

Seperti membela kepentingan masyarakat kecil dari tindakan semena-mena penguasa, dengan memberikan berbagai penyuluhan dan pengetahuan tentang apa yang di ketahuinya selama menjadi seorang pewarta kepada masyarakat.

"Saya heran kenapa kita harus takut untuk mengkritik kinerja pemerintah, ke mana peran anggota-anggota dewan yang selama ini hanya diam saja. Padahal mereka telah terpilih untuk membela kepentingan masyarakat," tegasnya.

Menurut Mallombasang, seharusnya para anggota dewan lebih peduli lagi terhadap kepentingan rakyat. (*)


DIA dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan dan juga begitu energik. Sesuai tuntutan dan panggilan jiwa dan mempunyai rasa tanggung jawabnya di bidang kewartawanan. Pun pengabdiannya kepada masyarakat begitu tinggi. Sangat wajar bila dirinya diberikan kesempatan untuk mengemban aspirasi masyarakat Turatea pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Selama tiga tahun belakangan ini, Mallombassang Kapi belum bisa memutuskan apakah dirinya terjun ke panggung politik atau tetap dengan profesi lamanya menjadi seorang wartawan yang dia tekuni selama hampir tujuh tahun.

Akhirnya dengan segala pertimbangan yang begitu matang, barulah ia mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota legislatif (caleg) dengan nomor urut dua (2) dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daerah pemilihan (Dapil) 4 (empat) meliputi kecamatan Bangkala-Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto pada Pemilu 2014.

Ketika rekan rekannya sesama pewarta menanyakan langsung tentang ketertarikkannya untuk menjadi politisi dari pada bertahan pada profesinya sebagai seorang wartawan, dengan santunnya Lomba', begitu panggilan akrabnya sesama jurnalis, menuturkan, dirinya mendaftar sebagai caleg bukan karena materi.

Tetapi karena panggilan jiwa untuk dapat mengabdi kepada masyarakat Jeneponto, khususnya wilayah Bangkala dan Bangkala Barat.

"Buat apa saya mengejar materi, jika masyarakat di sekitar kita masih terlunta-lunta dengan kehidupan yang kurang perhatian dari pemerintah," cetusnya kepada sejumlah rekan pewarta, Minggu, 6 Oktober. Menurut suami dari Sudarni ini, ada rasa bangganya kalau menjadi anggota legislatif.

Selain sederhana dan merakyat, ia juga anti-feodalisme. Ia merasa lebih nikmat bergaul dengan masyarakat. Sikap ini terlihat dalam diri Mallombassang Kapi tiap kali dirinya bertemu dengan masyarakat, saat melakukan peliputan di masyarakat.

Dengan tidak sungkan-sungkan ia bisa betah berlama-lama berbicara dengan petani di pinggir sawah, mengenai tanaman, ternak maupun kesenjangan sosial lainnya. Prinsip hidupnya jika masih bisa melayani maka sebisa mungkin, Mallombasang tak bersedia untuk dilayani.

Kalau menjadi anggota legislatif tak jauh beda dengan profesinya sebagai wartawan, bisa mengontrol jalannya roda pemerintah daerah dan mengkritik kebijakannya.

Bapak dari dari satu orang anak ini, Muhammad Daffa Maldar Mallombasang Kapi, lebih memilih Dapil 4 dikarenakan dirinya tinggal di wilayah Desa Banrimanurung, Bangkala Barat.

Bukan itu saja, dirinya sudah biasa berbaur dengan masyarakat di kawasan itu, tanpa pilih. Maklum, Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat sangat kental dengan derajat kekastaannya.

Dirinya menyadari, kepentingan rakyat lebih didahulukan, karena dirinya merasa mereka memiliki hak sama untuk hidup sesuai talenta yang dimiliki mereka.

"Yang menjadi persoalan, tidak banyak yang peduli terhadap tugas-tugas pengabdian seperti itu," ucap dia di balik alasannya kenapa ia terjun ke dunia politik.

 "Saya merasa tulus dari hati sanubari saya dan bukan pemanis bibir saja," kata Mallombasang.

Dirinya tidak ingin memberikan janji-janji yang ternyata menjadi masyarakat kecewa pada dirinya. Selaku seorang wartawan, dirinya telah berbuat banyak di tengah masyarakat tanpa pamrih.

Seperti membela kepentingan masyarakat kecil dari tindakan semena-mena penguasa, dengan memberikan berbagai penyuluhan dan pengetahuan tentang apa yang di ketahuinya selama menjadi seorang pewarta kepada masyarakat.

"Saya heran kenapa kita harus takut untuk mengkritik kinerja pemerintah, ke mana peran anggota-anggota dewan yang selama ini hanya diam saja. Padahal mereka telah terpilih untuk membela kepentingan masyarakat," tegasnya.

Menurut Mallombasang, seharusnya para anggota dewan lebih peduli lagi terhadap kepentingan rakyat. (*)
Baca Artikel

Program Bedah Rumah Miskin dari Kemenpera Rawan Politisasi



JENEPONTO, FAJAR--- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Jeneponto mengingatkan program bedah rumah warga kurang mampu jangan dijadikan komoditas politik pilkada Jeneponto. Kuat dugaan, program itu dijadikan alat kampanye kandidat tertentu.

Wakil Ketua DPRD Jeneponto Andi Tahal Fasni, menerima laporan masyarakat penerima bedah rumah diintervensi untuk memilih salah satu kandidat bupati tertentu.
Intervensi diduga dilakukan lurah atau kepala desa dengan mengatasnamakan program itu

"Padahal program ini nyata-nyata milik Kementerian Perumahan Rakyat. Di daerah leading sector-nya Dinas Tata Ruang dan Kebersihan," ujar Tahal, Minggu 14 Juli.

Seorang warga di Kecamatan  Bangkala, Karaeng Bonto mengaku pihaknya sudah didata oleh kelurahan Benteng, sejak Januari. Namun ia menolak jika diarahkan mencoblos calon bupati tertentu. "Mungkin saya tidak akan mendapat program itu pada tahun ini," keluh warga yang minta namanya tidak disebutkan itu.

Tahal berharap pendataan jangan tebang pilih. Yang dimasukkan harus betul-betul kurang mampu tanpa intervensi politik. Pihak yang mengatasnamakan bedah rumah sebagai program salah satu kandidat adalah kekeliruan.

Program ini ditargetkan tuntas hingga 2014.  Jeneponto mendapat kuota 16.300 KK warga kurang mampu. 13.863 di antaranya tinggal di rumah yang tidak layak. Anggaran  mencapai Rp83 miliar lebih.

Satu rumah dijatah Rp6 juta. Awalnya, diserahkan 50 persen atau Rp3 juta. Bila dana itu betul-betul digunakan untuk merehab rumah sasaran, sisanya akan dikucurkan sesuai program Rp6 juta per rumah. Namun bila dana itu tidak dibangunkan, sisanya tidak diberikan lagi. (lom)


JENEPONTO, FAJAR--- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Jeneponto mengingatkan program bedah rumah warga kurang mampu jangan dijadikan komoditas politik pilkada Jeneponto. Kuat dugaan, program itu dijadikan alat kampanye kandidat tertentu.

Wakil Ketua DPRD Jeneponto Andi Tahal Fasni, menerima laporan masyarakat penerima bedah rumah diintervensi untuk memilih salah satu kandidat bupati tertentu.
Intervensi diduga dilakukan lurah atau kepala desa dengan mengatasnamakan program itu

"Padahal program ini nyata-nyata milik Kementerian Perumahan Rakyat. Di daerah leading sector-nya Dinas Tata Ruang dan Kebersihan," ujar Tahal, Minggu 14 Juli.

Seorang warga di Kecamatan  Bangkala, Karaeng Bonto mengaku pihaknya sudah didata oleh kelurahan Benteng, sejak Januari. Namun ia menolak jika diarahkan mencoblos calon bupati tertentu. "Mungkin saya tidak akan mendapat program itu pada tahun ini," keluh warga yang minta namanya tidak disebutkan itu.

Tahal berharap pendataan jangan tebang pilih. Yang dimasukkan harus betul-betul kurang mampu tanpa intervensi politik. Pihak yang mengatasnamakan bedah rumah sebagai program salah satu kandidat adalah kekeliruan.

Program ini ditargetkan tuntas hingga 2014.  Jeneponto mendapat kuota 16.300 KK warga kurang mampu. 13.863 di antaranya tinggal di rumah yang tidak layak. Anggaran  mencapai Rp83 miliar lebih.

Satu rumah dijatah Rp6 juta. Awalnya, diserahkan 50 persen atau Rp3 juta. Bila dana itu betul-betul digunakan untuk merehab rumah sasaran, sisanya akan dikucurkan sesuai program Rp6 juta per rumah. Namun bila dana itu tidak dibangunkan, sisanya tidak diberikan lagi. (lom)
Baca Artikel

Kandidat Sepakat Tolak Politik Uang

 

Kandidat Sepakat Tolak Politik Uang 

JENEPONTO, FAJAR---Bakal calon bupati dan cawabup berharap agar seluruh masyarakat di Jeneponto tidak memilih pasangn calon yang menghalalkan segala macam cara untuk merayu masyarakat. Khususnya, praktik politik uang.

"Kalau diberi uang Rp50 ribu atau Rp100 ribu jangan dipilih. Penerima dan penyuap sama-sama berdosa. Kalau jadi bupati dengan menghamburkan uang miliaran rupiah, pemimpin itu berusaha mengembalikannya. Duit dari mana kalau bukan korupsi," sebut Cawabup Jeneponto, Burhanuddin BT.

Wakil Bupati Jeneponto itu, mengimbau masyarakat tidak salah memilih pemimpin, 18 September mendatang. Masyarakat harus mencermati satu persatu kandidat yang bertarung. Pemimpin yang dipilih, harus memiliki prestasi, dedikasi dan akhlak yang baik.

Seorang pemimpin, kata pasangan Sanusi Hamid ini, harus berjuang untuk menyejahterakan masyarakat Jeneponto. Masyarakat  harus cerdas dan menggunakan hati nuarani. "Ada calon ingin jadi pemimpin. Tapi kuantitasnya di bawah rata-rata. Malas berkantor. Kalau malas, Jeneponto tidak akan maju. Yang seperti ini jangan dipilih," sebutnya.

Bakal calon wakil bupati Jeneponto, Andi Mappatunru menambahkan, seorang pemimpin harus mempunyai sistem manajamen yang kuat, jangan punya manajemen gali lubang tutup lubang. Pemimpin adalah pelayan. Bagaimana bisa melayani masyarakat kalau akhlaknya kurang baik.

"Pemimpin harus rajin. Itu diatur dalam undang-undang. Porsi kerja di kantor 75 persen, dan 25 persen di luar kantor. "Seorang pelayan paling tidak selalu hadir di kantor sesuai porsi, karena pelayan masyarakat tidak selamanya berada di luar, dan di kantor," bebernya.

Bakal calon wakil Bupati Jeneponto, Isnaad Ibrahim Lontang juga mengutarakan hal yang sama. "Pemimpin mempunyai niat baik yang jujur, rajin. Jangan memilih calon bupati dan wakil bupati yang malas. Masyarakat harus memilih pemimpin yang rajin dan beramanah," kata Isnaad. (lom/

 

Kandidat Sepakat Tolak Politik Uang 

JENEPONTO, FAJAR---Bakal calon bupati dan cawabup berharap agar seluruh masyarakat di Jeneponto tidak memilih pasangn calon yang menghalalkan segala macam cara untuk merayu masyarakat. Khususnya, praktik politik uang.

"Kalau diberi uang Rp50 ribu atau Rp100 ribu jangan dipilih. Penerima dan penyuap sama-sama berdosa. Kalau jadi bupati dengan menghamburkan uang miliaran rupiah, pemimpin itu berusaha mengembalikannya. Duit dari mana kalau bukan korupsi," sebut Cawabup Jeneponto, Burhanuddin BT.

Wakil Bupati Jeneponto itu, mengimbau masyarakat tidak salah memilih pemimpin, 18 September mendatang. Masyarakat harus mencermati satu persatu kandidat yang bertarung. Pemimpin yang dipilih, harus memiliki prestasi, dedikasi dan akhlak yang baik.

Seorang pemimpin, kata pasangan Sanusi Hamid ini, harus berjuang untuk menyejahterakan masyarakat Jeneponto. Masyarakat  harus cerdas dan menggunakan hati nuarani. "Ada calon ingin jadi pemimpin. Tapi kuantitasnya di bawah rata-rata. Malas berkantor. Kalau malas, Jeneponto tidak akan maju. Yang seperti ini jangan dipilih," sebutnya.

Bakal calon wakil bupati Jeneponto, Andi Mappatunru menambahkan, seorang pemimpin harus mempunyai sistem manajamen yang kuat, jangan punya manajemen gali lubang tutup lubang. Pemimpin adalah pelayan. Bagaimana bisa melayani masyarakat kalau akhlaknya kurang baik.

"Pemimpin harus rajin. Itu diatur dalam undang-undang. Porsi kerja di kantor 75 persen, dan 25 persen di luar kantor. "Seorang pelayan paling tidak selalu hadir di kantor sesuai porsi, karena pelayan masyarakat tidak selamanya berada di luar, dan di kantor," bebernya.

Bakal calon wakil Bupati Jeneponto, Isnaad Ibrahim Lontang juga mengutarakan hal yang sama. "Pemimpin mempunyai niat baik yang jujur, rajin. Jangan memilih calon bupati dan wakil bupati yang malas. Masyarakat harus memilih pemimpin yang rajin dan beramanah," kata Isnaad. (lom/
Baca Artikel

Sosialisasi Bacabup dan Bacawabup Jeneponto Masih Konvensional


Reporter : MALLOMBASANG KAPI

JENEPONTO, FAJAR---Para Bakal calon bupati dan calon wakil bupati Jeneponto dinilai masih menerapkan penggalangan dukungan secara konvensional. Pendekatan kekeluargaan masih dominan.

Pemerhati politk di Jeneponto, Magalatung Amin mengatakan, para kandidat belum menggunakan pendekatan yang lebih modern. Misalnya, dengan menjual visi-misi dan program.

Mantan kepala desa Bontoujung itu menambahkan, penggalangan dukungan juga belum terang-terangan. Padahal, pencoblosan tinggal 78 hari lagi. Dia menangkap kesan bahwa ada kandidat yang tidak serius bertarung.

"Masuk media saja, para bakal calong jarang. Bagaimana  mau dipilih rakyat. Kalau takut kalah, jangan coba-coba maju. Harus berjiwa petarung kalau mau maju menuju Jeneponto 1," katanya Rabu 3 Juli.

Menurutnya, lima pasangan yang telah mendaftar di KPU Jeneponto cukup terkenal di masyarakat. Namun kepopuleran itu belum tentu sejalan dengan tingkat keterpilihan mereka di pemilukada.

"Coba kita lihat dan dengarkan percakapan masyarakat, mereka tidak begitu tertarik untuk memastikan dukungan kepada para bakal calon. Masyarakat sudah pintar dan tidak mau dibodohi oleh para figur," tambahnya.

Lima pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Jeneponto yang terdaftar adalah Burhanuddin Baso Tika-Sanusai Hamid, Iksan Iskandar-Mulyadi Mustamu, Syuaib Mallombasi- Andi Mappatunru, Ashari Fakhsirie Radjamilo dan Baharuddin Baso Jaya-Isnaad Ibrahim Lontang.

Ketua KPU Jeneponto, Musthova Kamal mengatakan, dari lima pendaftar, kemungkinan tidak semuanya lolos. Diantara kelima pasangan itu, hampir dipastikan ada yang gugur karena dukungan ganda parpol.

"Tetapi, kita tidak tahu apakah satu atau dua yang gugur. Yang jelas maksimal empat pasangan calon yang bisa bertarung. Tunggu saja 16 Juli nanti kepastiannya," urai Musthova, kemarin. (lom)

Reporter : MALLOMBASANG KAPI

JENEPONTO, FAJAR---Para Bakal calon bupati dan calon wakil bupati Jeneponto dinilai masih menerapkan penggalangan dukungan secara konvensional. Pendekatan kekeluargaan masih dominan.

Pemerhati politk di Jeneponto, Magalatung Amin mengatakan, para kandidat belum menggunakan pendekatan yang lebih modern. Misalnya, dengan menjual visi-misi dan program.

Mantan kepala desa Bontoujung itu menambahkan, penggalangan dukungan juga belum terang-terangan. Padahal, pencoblosan tinggal 78 hari lagi. Dia menangkap kesan bahwa ada kandidat yang tidak serius bertarung.

"Masuk media saja, para bakal calong jarang. Bagaimana  mau dipilih rakyat. Kalau takut kalah, jangan coba-coba maju. Harus berjiwa petarung kalau mau maju menuju Jeneponto 1," katanya Rabu 3 Juli.

Menurutnya, lima pasangan yang telah mendaftar di KPU Jeneponto cukup terkenal di masyarakat. Namun kepopuleran itu belum tentu sejalan dengan tingkat keterpilihan mereka di pemilukada.

"Coba kita lihat dan dengarkan percakapan masyarakat, mereka tidak begitu tertarik untuk memastikan dukungan kepada para bakal calon. Masyarakat sudah pintar dan tidak mau dibodohi oleh para figur," tambahnya.

Lima pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Jeneponto yang terdaftar adalah Burhanuddin Baso Tika-Sanusai Hamid, Iksan Iskandar-Mulyadi Mustamu, Syuaib Mallombasi- Andi Mappatunru, Ashari Fakhsirie Radjamilo dan Baharuddin Baso Jaya-Isnaad Ibrahim Lontang.

Ketua KPU Jeneponto, Musthova Kamal mengatakan, dari lima pendaftar, kemungkinan tidak semuanya lolos. Diantara kelima pasangan itu, hampir dipastikan ada yang gugur karena dukungan ganda parpol.

"Tetapi, kita tidak tahu apakah satu atau dua yang gugur. Yang jelas maksimal empat pasangan calon yang bisa bertarung. Tunggu saja 16 Juli nanti kepastiannya," urai Musthova, kemarin. (lom)
Baca Artikel

Warga Hanya “Temui” Kursi-kursi Kosong



JENEPONTO, FAJAR -- Aktivitas perkantoran di Pemkab Jeneponto hingga Selasa, 25 Juni, masih lengang.  Layaknya liburan saja, banyak ruang yang kosong.

Di beberapa SKPD, Selasa 25 Juni,  lebih banyak PNS tidak hadir daripada yang berkantor. Rata-rata PNS yang hadir kurang dari seperdua jumlah PNS di kantor tersebut.

Instansi yang dikenal sebagai gudangnya proyek,  yakni di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jeneponto, misalnya, PNS yang hadir tidak lebih 20 orang. Padahal, jumlah PNS di DPU lebih 100 orang. Itu pun hadir hanya pegawai yang tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya kumpul-kumpul di kanting sambil minum kopi.

Di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (Disdikpora), beberapa ruangan kepala bidang, bahkan tutup. Tidak ada pelayanan. Staf PNS yang hadir hanya delapan orang.

"Seharusnya para pejabat yang membina dunia pendidikan, tidak mengajarkan kemalasan berkantor," ujar salah seorang pengunjung yang mendapatkan ruang kosong.

Adapun di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Pertanian (Distan), Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Koperasi (Diskop), pelayanan juga terkendala.

Hal yang sama juga terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas, Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), BKBPP, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Pertanian dan Perikanan dan Kehutanan, Disnakersos, Dishub, Disparbud, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan (Distarukeb) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jeneponto.

Pelayanan di instansi-instansi  tersebut sangat nihil. Pengunjung bahkan mengira bahwa PNS libur hingga Kamis mendatang, 27 Juni.

"Mungkin Senin (1 Juli, red) barulah mereka (pejabat dan pegawai) masuk kantor," kata salah seorang pengunjung sambil beranjak meninggalkan ruangan kosong itu.

Pengunjung itu pun menyoroti pelayanan  di instansi yang mengelola keuangan daerah yakni, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sama sekali tidak ada pelayanan. 

Seorang rekanan berinisial, SH, menuturkan, "DPPKAD semestinya tidak kosong PNS. Soalnya, kami ini sangat membutuhkan pelayanan untuk ditandatangani pencairan dananya. Mau diapa, gara-gara tidak ada pejabat di DPPKAD sehingga pencairan kami batal."

FAJAR menghubungi beberapa pejabat sejak Senin 24 Juni hingga Selasa 25 Juni, tapi nomor ponsel yang pernah dihubungi sebelumnya, tiba-tiba tidak ada yang aktif. Mereka sedang mengikuti promosi doktor  Ashari F Radjamilo di Bandung.

Kasubag Dokumentasi dan Pemberitaan Humas Pemkab Jeneponto, Sage mengatakan, PNS yang hadiri tidak kurang dari 20 orang.  Kosongnya beberapa ruangan yang ada di kantor Bupati disebabkan mereka pergi ke Bandung untuk menghadiri promosi doktor mantan Kadis Dikpora Jeneponto itu.

Namun, diduga ada  juga PNS yang memang sengaja tidak masuk kantor karena atasannya pergi ke Bandung.

"Coba wartawan lihat saja, beberapa ruangan di kantor Bupati pada tutup. Tidak ada aktivitas. Sangat disayangkan kalau kondisi ini terus terjadi," kata dia.

Kabag Humas Pemkab Jeneponto, Suardi sangat menyayangkan kondisi pelayanan itu. Apalagi pelayanan di bagian PPKAD yang sangat dibutuhkan oleh pelbagai kalangan. Kata dia, para PNS didesak memasukkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan masing-masing bagian.  Banyak PNS yang ingin memasukkan SPj, tetapi para pejabat di PPKAD tidak ada.  (lom)


JENEPONTO, FAJAR -- Aktivitas perkantoran di Pemkab Jeneponto hingga Selasa, 25 Juni, masih lengang.  Layaknya liburan saja, banyak ruang yang kosong.

Di beberapa SKPD, Selasa 25 Juni,  lebih banyak PNS tidak hadir daripada yang berkantor. Rata-rata PNS yang hadir kurang dari seperdua jumlah PNS di kantor tersebut.

Instansi yang dikenal sebagai gudangnya proyek,  yakni di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jeneponto, misalnya, PNS yang hadir tidak lebih 20 orang. Padahal, jumlah PNS di DPU lebih 100 orang. Itu pun hadir hanya pegawai yang tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya kumpul-kumpul di kanting sambil minum kopi.

Di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (Disdikpora), beberapa ruangan kepala bidang, bahkan tutup. Tidak ada pelayanan. Staf PNS yang hadir hanya delapan orang.

"Seharusnya para pejabat yang membina dunia pendidikan, tidak mengajarkan kemalasan berkantor," ujar salah seorang pengunjung yang mendapatkan ruang kosong.

Adapun di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Pertanian (Distan), Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Koperasi (Diskop), pelayanan juga terkendala.

Hal yang sama juga terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas, Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), BKBPP, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Pertanian dan Perikanan dan Kehutanan, Disnakersos, Dishub, Disparbud, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan (Distarukeb) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jeneponto.

Pelayanan di instansi-instansi  tersebut sangat nihil. Pengunjung bahkan mengira bahwa PNS libur hingga Kamis mendatang, 27 Juni.

"Mungkin Senin (1 Juli, red) barulah mereka (pejabat dan pegawai) masuk kantor," kata salah seorang pengunjung sambil beranjak meninggalkan ruangan kosong itu.

Pengunjung itu pun menyoroti pelayanan  di instansi yang mengelola keuangan daerah yakni, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sama sekali tidak ada pelayanan. 

Seorang rekanan berinisial, SH, menuturkan, "DPPKAD semestinya tidak kosong PNS. Soalnya, kami ini sangat membutuhkan pelayanan untuk ditandatangani pencairan dananya. Mau diapa, gara-gara tidak ada pejabat di DPPKAD sehingga pencairan kami batal."

FAJAR menghubungi beberapa pejabat sejak Senin 24 Juni hingga Selasa 25 Juni, tapi nomor ponsel yang pernah dihubungi sebelumnya, tiba-tiba tidak ada yang aktif. Mereka sedang mengikuti promosi doktor  Ashari F Radjamilo di Bandung.

Kasubag Dokumentasi dan Pemberitaan Humas Pemkab Jeneponto, Sage mengatakan, PNS yang hadiri tidak kurang dari 20 orang.  Kosongnya beberapa ruangan yang ada di kantor Bupati disebabkan mereka pergi ke Bandung untuk menghadiri promosi doktor mantan Kadis Dikpora Jeneponto itu.

Namun, diduga ada  juga PNS yang memang sengaja tidak masuk kantor karena atasannya pergi ke Bandung.

"Coba wartawan lihat saja, beberapa ruangan di kantor Bupati pada tutup. Tidak ada aktivitas. Sangat disayangkan kalau kondisi ini terus terjadi," kata dia.

Kabag Humas Pemkab Jeneponto, Suardi sangat menyayangkan kondisi pelayanan itu. Apalagi pelayanan di bagian PPKAD yang sangat dibutuhkan oleh pelbagai kalangan. Kata dia, para PNS didesak memasukkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan masing-masing bagian.  Banyak PNS yang ingin memasukkan SPj, tetapi para pejabat di PPKAD tidak ada.  (lom)
Baca Artikel

BKN Tolak Usulan Kenaikan Pangkat 90 Guru




JENEPONTO, FAJAR -- Usulan kenaikan pangkat atau golongan bagi 90 guru PNS di Jeneponto ditolak Badan Kepegawai negera (BKN) Wilayah Makassar. Adanya indikasi kecurangan dalam kenaikan pangkat.

Sumber Fajar menyebutkan penolakan itu dikarenakan jumlah nilai Penetapan Angka Kredit (PAK) kenaikan pangkat guru semuanya sama, yakni 157.816. Karenanya, pihak BKN menilai adanya rekayasa dalam pemberian nilai PAK.

BKN kemudian mengembalikan berkas kenaikan pangkat terhadap 90 orang guru di Jeneponto tersebut. Dan itu berarti, ke-90 guru itu tidak akan menikmati kenaikan pangkat pada tahun ini. 

Salah seorang guru di salah satu SMP di Jeneponto membeberkan adanya jaringan yang bermain dalam proses kenaikan pangkat para guru. Menurutnya, setiap mengurus kenaikan pangkat, para guru disuruh membayar dengan jumlah bervariasi. Untuk pengurusan kenaikan pangkat dari golongan III/A ke III/B, harus mengeluarkan uang Rp300 ribu sampai Rp1 juta.

Bila tidak diberikan uang, oknum-oknum di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Oalhraga Jeneponto tidak mau melayani. "Kalau tidak diberikan uang, berkas kenaikan pangkat hanya di simpan di bawah meja," ungkap guru berinisial BH ini.

Dia meminta pimpinan dinas pendidikan agar melakukan investigasi terhadap kenaikan kepangkatan dan golongan itu. Kalau perlu, aparat yang masuk untuk mengungkap kelakuan oknum yang memeras pada guru itu.

Anggota Tim Kenaikan Pangkat pada Bagian Ketenagaan, Disdikpora Jeneponto Sanrang mengakui adanya masalah pada usulan kenaikan pangkat bagi 90 guru itu. Menurutnya, usulan itu sudah dikirimkan sejak 2010. Setelah penolakan itu, pihaknya langsung menata ulang berkasnya agar 90 guru itu bisa mendapatkan kenaikan pangkatnya.

"Tinggal tanda tangan kepala dinas. Kalau semua berkasnya sudah ditandatangani, barulah kita kirim kembali ke BKN melalui BKDD Jeneponto," kata Sanrang.

Namun dia membantah kalau ada rekayasa dalam PAK kenaikan pangkat guru. Dia menegaskan, usulan kenaikan pangkat bagi 90 orang guru itu ditolak karena adanya pergantian kepala bidang yang menangani masalah itu di BKN. Menurutnya, pergantian jabatan itu otomatis berimbas pada kinerja.

"Bukan karena adanya rekayasa dalam memberikan nilai PAK kenaikan pangkat Guru. Hanya cara pemeriksaannya berbeda antara kabid baru dan kabid lama di BKN," kata Sanrang. (lom



JENEPONTO, FAJAR -- Usulan kenaikan pangkat atau golongan bagi 90 guru PNS di Jeneponto ditolak Badan Kepegawai negera (BKN) Wilayah Makassar. Adanya indikasi kecurangan dalam kenaikan pangkat.

Sumber Fajar menyebutkan penolakan itu dikarenakan jumlah nilai Penetapan Angka Kredit (PAK) kenaikan pangkat guru semuanya sama, yakni 157.816. Karenanya, pihak BKN menilai adanya rekayasa dalam pemberian nilai PAK.

BKN kemudian mengembalikan berkas kenaikan pangkat terhadap 90 orang guru di Jeneponto tersebut. Dan itu berarti, ke-90 guru itu tidak akan menikmati kenaikan pangkat pada tahun ini. 

Salah seorang guru di salah satu SMP di Jeneponto membeberkan adanya jaringan yang bermain dalam proses kenaikan pangkat para guru. Menurutnya, setiap mengurus kenaikan pangkat, para guru disuruh membayar dengan jumlah bervariasi. Untuk pengurusan kenaikan pangkat dari golongan III/A ke III/B, harus mengeluarkan uang Rp300 ribu sampai Rp1 juta.

Bila tidak diberikan uang, oknum-oknum di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Oalhraga Jeneponto tidak mau melayani. "Kalau tidak diberikan uang, berkas kenaikan pangkat hanya di simpan di bawah meja," ungkap guru berinisial BH ini.

Dia meminta pimpinan dinas pendidikan agar melakukan investigasi terhadap kenaikan kepangkatan dan golongan itu. Kalau perlu, aparat yang masuk untuk mengungkap kelakuan oknum yang memeras pada guru itu.

Anggota Tim Kenaikan Pangkat pada Bagian Ketenagaan, Disdikpora Jeneponto Sanrang mengakui adanya masalah pada usulan kenaikan pangkat bagi 90 guru itu. Menurutnya, usulan itu sudah dikirimkan sejak 2010. Setelah penolakan itu, pihaknya langsung menata ulang berkasnya agar 90 guru itu bisa mendapatkan kenaikan pangkatnya.

"Tinggal tanda tangan kepala dinas. Kalau semua berkasnya sudah ditandatangani, barulah kita kirim kembali ke BKN melalui BKDD Jeneponto," kata Sanrang.

Namun dia membantah kalau ada rekayasa dalam PAK kenaikan pangkat guru. Dia menegaskan, usulan kenaikan pangkat bagi 90 orang guru itu ditolak karena adanya pergantian kepala bidang yang menangani masalah itu di BKN. Menurutnya, pergantian jabatan itu otomatis berimbas pada kinerja.

"Bukan karena adanya rekayasa dalam memberikan nilai PAK kenaikan pangkat Guru. Hanya cara pemeriksaannya berbeda antara kabid baru dan kabid lama di BKN," kata Sanrang. (lom
Baca Artikel

Memalukan Jika Raskin Dijadikan Alat Politik




JENEPONTO, FAJAR---Beras untuk masyarakat miskin yang nyata-nyata program dari pemerintah pusat dimanfaatkan tanpa malu-malu oleh oknum tertentu sebagai alat politiknya.

Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) Jeneponto menengarai adanya kandidat bupati tertentu yang memanfaatkan raskin sebagai alat kampanyenya. Modusnya adalah dengan membagi-bagikan kartu raskin untuk mengesankan bahwa raskin tersebut merupakan jerih payahnya.

"Kami berharap Perum Bulog unit Jeneponto untuk mencermati adanya penyebaran kartu raskin yang bukan berasal dari bulog," kata Ketua LPM, Maskur, Jumat 28 Juni.

Dari hasil penulusuran LSM ini, didapati tidak kurang 60 kartu raskin berwarna jingga yang disebarkan di masyarakat penerima raskin. Kartu jingga dengan nomor 147 itu dipastikan palsu karena kartu raskin berwarna putih dengan logo Perum Bolug di atasnya. Kartu yang asli juga terbuat dari bahan yang serupa KTP. Sementara kartu palsu itu hanya dibuat dari kertas karton.

Sementara ini, kartu raskin palsu itu didapati di Kelurahan Empoang Selatan. Maskur khawatir, kartu palsu itu akan menjadi permulaan praktik kotor yang dijalankan oknum tertentu.

"Mereka bisa saja mengancam warga yang tidak memilih kandidatnya, tidak akan mendapatkan raskin. Pihak bulog harus waspada," katanya.

Warga Empoang Selatan, Tia Jumanai dan Raba Intang, mengakui kartu itu dibagikan oleh aparat kelurahan. Ironisnya, kartu palsu tersebut mereka beli dengan harga Rp2.000.

"Kami khawatir kalau tidak dapat kartunya, kita tidak dapat raskin," kata Tia.

Kepala Gudang Perum Bulog Unit Jeneponto Sadik mengatakan, jika memang ada yang memanfaatkan raskin sebagai alat politik, seharusnya dilaporkan kepada polisi atau instansi yang menangani praktik kecurangan politik. Dia mengatakan sulit bagi Bulog untuk menghentikan pembagian raskin karena adanya dugaan politisasi itu.

"Saya minta kepada pemkab harus ada penegasan untuk tidak menjadikan raskin sebagai ajang politik," kata Sadik.

Kabag Ekonomi Pemkab Jeneponto Muh Said Gassing mengatakan, masyarakat dipersilahkan melapor kepada kepolisian jika ada penyelewengan terhadap raskin. Said mengakui, sudah menerima laporan adanya penyebaran kartu palsu itu di Kecamatan Binamu. (lom



JENEPONTO, FAJAR---Beras untuk masyarakat miskin yang nyata-nyata program dari pemerintah pusat dimanfaatkan tanpa malu-malu oleh oknum tertentu sebagai alat politiknya.

Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) Jeneponto menengarai adanya kandidat bupati tertentu yang memanfaatkan raskin sebagai alat kampanyenya. Modusnya adalah dengan membagi-bagikan kartu raskin untuk mengesankan bahwa raskin tersebut merupakan jerih payahnya.

"Kami berharap Perum Bulog unit Jeneponto untuk mencermati adanya penyebaran kartu raskin yang bukan berasal dari bulog," kata Ketua LPM, Maskur, Jumat 28 Juni.

Dari hasil penulusuran LSM ini, didapati tidak kurang 60 kartu raskin berwarna jingga yang disebarkan di masyarakat penerima raskin. Kartu jingga dengan nomor 147 itu dipastikan palsu karena kartu raskin berwarna putih dengan logo Perum Bolug di atasnya. Kartu yang asli juga terbuat dari bahan yang serupa KTP. Sementara kartu palsu itu hanya dibuat dari kertas karton.

Sementara ini, kartu raskin palsu itu didapati di Kelurahan Empoang Selatan. Maskur khawatir, kartu palsu itu akan menjadi permulaan praktik kotor yang dijalankan oknum tertentu.

"Mereka bisa saja mengancam warga yang tidak memilih kandidatnya, tidak akan mendapatkan raskin. Pihak bulog harus waspada," katanya.

Warga Empoang Selatan, Tia Jumanai dan Raba Intang, mengakui kartu itu dibagikan oleh aparat kelurahan. Ironisnya, kartu palsu tersebut mereka beli dengan harga Rp2.000.

"Kami khawatir kalau tidak dapat kartunya, kita tidak dapat raskin," kata Tia.

Kepala Gudang Perum Bulog Unit Jeneponto Sadik mengatakan, jika memang ada yang memanfaatkan raskin sebagai alat politik, seharusnya dilaporkan kepada polisi atau instansi yang menangani praktik kecurangan politik. Dia mengatakan sulit bagi Bulog untuk menghentikan pembagian raskin karena adanya dugaan politisasi itu.

"Saya minta kepada pemkab harus ada penegasan untuk tidak menjadikan raskin sebagai ajang politik," kata Sadik.

Kabag Ekonomi Pemkab Jeneponto Muh Said Gassing mengatakan, masyarakat dipersilahkan melapor kepada kepolisian jika ada penyelewengan terhadap raskin. Said mengakui, sudah menerima laporan adanya penyebaran kartu palsu itu di Kecamatan Binamu. (lom
Baca Artikel

BRI Bagikan 500 Paket Sembako



JENEPONTO, FAJAR -- Menyambut bulan suci Ramadhan, BRI Cabang Jeneponto, membagikan 500 paket sembako murah kepada warga kurang mampu, di halaman BRI Cabang Jeneponto, Kamis 4 Juli.

Penyerahan bantuan ini, dihadiri Staf Bagian Pengembangan Bisnis Program Kantor BRI Wilayah Makassar, Ujang Dadang Sumarsono.

"Pembagian sembako, merupakan program BUMN untuk membantu masyarakat kurang mampu menyambut Ramadhan," katanya.

Ujang menambahkan, dari sejumlah BUMN yang ada, BRI Cabang Jeneponto mendapatkan jatah 500 paket sembako gratis untuk dibagikan pada tujuh titik unit BRI di Jeneponto. (lom)


JENEPONTO, FAJAR -- Menyambut bulan suci Ramadhan, BRI Cabang Jeneponto, membagikan 500 paket sembako murah kepada warga kurang mampu, di halaman BRI Cabang Jeneponto, Kamis 4 Juli.

Penyerahan bantuan ini, dihadiri Staf Bagian Pengembangan Bisnis Program Kantor BRI Wilayah Makassar, Ujang Dadang Sumarsono.

"Pembagian sembako, merupakan program BUMN untuk membantu masyarakat kurang mampu menyambut Ramadhan," katanya.

Ujang menambahkan, dari sejumlah BUMN yang ada, BRI Cabang Jeneponto mendapatkan jatah 500 paket sembako gratis untuk dibagikan pada tujuh titik unit BRI di Jeneponto. (lom)
Baca Artikel

Bur-Sanusi Belum Jadwalkan Deklarasi





JENEPONTO, FAJAR--Dari lima pasangan bakal calon bupati dan wakil Bupati Jeneponto yang telah mendaftar di Komisi pemilihan umum (KPU),  Tinggal satu pasangan calon yang belum deklarasi. Pasangan Burhanuddin Baso Tika-DR Sanusi Hamid (Bur-Sanusi)

Pasangan ini mengklaim diudung 12 Parpol Non parlemen. Parpol itu adalah Nasrep/PSI  PPIB, P Pelopor, PMB, Partai Buruh, PKNU. P Merdeka, PIS, PDIP, Gerindra, PPRN dan PPD itu,

Burhanuddin yang masih menjabat Wakil Bupati Jeneponto mengatakan, dirinya tak mau terburu-buru. Pasalnya, masih akan menunggu keputusan KPU Jeneponto.

"Kami tidak mau mendahului KPU.  Sampai hari ini, KPU belum menetapkan semua bakal calon termasuk pasangan Bur-Sanusi menjadi calon. Saya menunggu hingga setelah penetapan dan pengundian  nomor urut," ujar mantan Ketua DPD Partai Golkar Jeneponto itu.

Burhanuddin mengatakan, pasangan calon lain yang sudah deklarasi pun belum pasti lolos sebagai calon. Selain ada syarat partai pengusung, masih ada sejumlah syarat administrasi yang mesti dilengkapi.

"Kami tidak mau setengah-tengah. Kalau sudah ada penetapan dan nomor urut pasangan baru jalan full team," lanjutnya. Soal adanya partai pengusung yang memberikan dukungan ganda, Burhanuddin mengakui tidak terlalu khawatir.

Kita tunggulah sampai KPU menenatapkan  dari bakal calon menjadi calon. Sekarang ini baru sebatas penggalangan ke Masyarakat. "Kita serahkan sepenuhnya kepada KPU, mana dukungan yang sah dan yang tidak, silahkan verifikasi," kata wakil Bupati Jeneponto itu.

Ketua KPU Jeneponto Musthova Kamal mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual terkait adanya dugaan dukungan ganda pada dua pasangan. Hasilnya bahkan sudah dipegang KPU. "Hasil verifikasi faktual menunggu waktu sampai penetapan dan pengumuman pasangan calon pada 16 Juli mendatang," kata Musthova kemarin (lom)




JENEPONTO, FAJAR--Dari lima pasangan bakal calon bupati dan wakil Bupati Jeneponto yang telah mendaftar di Komisi pemilihan umum (KPU),  Tinggal satu pasangan calon yang belum deklarasi. Pasangan Burhanuddin Baso Tika-DR Sanusi Hamid (Bur-Sanusi)

Pasangan ini mengklaim diudung 12 Parpol Non parlemen. Parpol itu adalah Nasrep/PSI  PPIB, P Pelopor, PMB, Partai Buruh, PKNU. P Merdeka, PIS, PDIP, Gerindra, PPRN dan PPD itu,

Burhanuddin yang masih menjabat Wakil Bupati Jeneponto mengatakan, dirinya tak mau terburu-buru. Pasalnya, masih akan menunggu keputusan KPU Jeneponto.

"Kami tidak mau mendahului KPU.  Sampai hari ini, KPU belum menetapkan semua bakal calon termasuk pasangan Bur-Sanusi menjadi calon. Saya menunggu hingga setelah penetapan dan pengundian  nomor urut," ujar mantan Ketua DPD Partai Golkar Jeneponto itu.

Burhanuddin mengatakan, pasangan calon lain yang sudah deklarasi pun belum pasti lolos sebagai calon. Selain ada syarat partai pengusung, masih ada sejumlah syarat administrasi yang mesti dilengkapi.

"Kami tidak mau setengah-tengah. Kalau sudah ada penetapan dan nomor urut pasangan baru jalan full team," lanjutnya. Soal adanya partai pengusung yang memberikan dukungan ganda, Burhanuddin mengakui tidak terlalu khawatir.

Kita tunggulah sampai KPU menenatapkan  dari bakal calon menjadi calon. Sekarang ini baru sebatas penggalangan ke Masyarakat. "Kita serahkan sepenuhnya kepada KPU, mana dukungan yang sah dan yang tidak, silahkan verifikasi," kata wakil Bupati Jeneponto itu.

Ketua KPU Jeneponto Musthova Kamal mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual terkait adanya dugaan dukungan ganda pada dua pasangan. Hasilnya bahkan sudah dipegang KPU. "Hasil verifikasi faktual menunggu waktu sampai penetapan dan pengumuman pasangan calon pada 16 Juli mendatang," kata Musthova kemarin (lom)
Baca Artikel

Anggaran Habis, Pasar Terbengkalai




Pasar Tradisional Turatea, Jeneponto Mubazir
JENEPONTO, FAJAR -- Pembangunan Pasar Tradisional Turatea yang telah diresmikan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Mei lalu, dinilai banyak pihak hanya membuang-buang uang. Pasar yang dibangun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jeneponto, sejak 2009 itu tak kunjung digunakan sebagaimana mestinya.

Pasar tersebut hanya menjadi tempat mangkal kambing. Padahal, proyek itu dibangun oleh pemerintah dengan harapan bisa dipergunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

Hingga kini belum ada sarana infrastruktru jalan dan pembuangan air (got) di bangunan itu. Bangunannya bahkan sudah banyak yang rusak. Atap bocor, dinding retak-retak, dan pintu masih banyak yang belum terpasang.

Pembangunan pasar tersebut bahkan diduga tidak memiliki amdal lingkungan dan amdal lalin.  Pasar tradisional itu berdekatan dengan pasar darurat Karisa. Pedagang tak mau pindah karena bangunan pasar tradisional dinilai tidak kokoh.

Salah seorang pedagang di eks Pasar Karisa, Jamal, mengakui, bagaimana mau pindah ke pasar itu kalau bangunannya saja tidak ada yang beres. Percuma katanya pindah kalau pintu kios dalam pasar itu belum dipasang.

"Lebih baik saya berjualan di pasar lama Karisa daripada pindah di dekat pasar ini (pasar Karisa red). Soalnya, bagaimana pembeli mau datang kalau jalanan menuju pasar tersebut kayak kubangan kerbau," kata Jamal kepada FAJAR, Senin 17 Juni.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jeneponto, Rachmansyah Guntur mengakui belum difungsikannya pasar tradisional  itu karena belum ada infrastruktur jalan dan  got.

"Mulai dari pembangunan tahap I, II, dan III sudah banyak masalah yang terjadi. Kemudian masuk tahap terakhir IV masih tetap jadi masalah," ungkap Rachmansyah Guntur kepada FAJAR, Senin 17 Juni.

Kata dia, sebelum masuk sebagai kadis perindag,  memang pembangunan pasar  itu sudah terbengkalai.  Dia mengambil alih pembangunan pasar yang terbengkalai setelah menggantikan pejabat  lama yang pindah menjadi Kadis PU Jeneponto.

"Jadi, kesalahan awal pembangunan pasar, bukan pada saya, tetapi pada kadis yang menjabat saat itu. Bangunannya sudah banyak yang rusak, atap bocor, tidak ada poly door dan besi cor tampak kelihatan dari dinding," kata dia.

Dari Dirjen Kementerian Perindustrian Perdagangan, bahkan sudah memberikan teguran. Dirjen memerintahkan pihak kontraktor menyelesaikan bangunan pasar yang belum terselesaikan.

"Kami sudah memberikan teguran dan melayangkan surat tiga kali kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai," kata mantan Asisten II Pemkab Jeneponto itu. 

Pihak kontraktor katanya ingin menyerahkan bangunan pasar ke Disperindag. Namun, pihaknya tidak mau menerimanya. (lom)



Pasar Tradisional Turatea, Jeneponto Mubazir
JENEPONTO, FAJAR -- Pembangunan Pasar Tradisional Turatea yang telah diresmikan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Mei lalu, dinilai banyak pihak hanya membuang-buang uang. Pasar yang dibangun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jeneponto, sejak 2009 itu tak kunjung digunakan sebagaimana mestinya.

Pasar tersebut hanya menjadi tempat mangkal kambing. Padahal, proyek itu dibangun oleh pemerintah dengan harapan bisa dipergunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

Hingga kini belum ada sarana infrastruktru jalan dan pembuangan air (got) di bangunan itu. Bangunannya bahkan sudah banyak yang rusak. Atap bocor, dinding retak-retak, dan pintu masih banyak yang belum terpasang.

Pembangunan pasar tersebut bahkan diduga tidak memiliki amdal lingkungan dan amdal lalin.  Pasar tradisional itu berdekatan dengan pasar darurat Karisa. Pedagang tak mau pindah karena bangunan pasar tradisional dinilai tidak kokoh.

Salah seorang pedagang di eks Pasar Karisa, Jamal, mengakui, bagaimana mau pindah ke pasar itu kalau bangunannya saja tidak ada yang beres. Percuma katanya pindah kalau pintu kios dalam pasar itu belum dipasang.

"Lebih baik saya berjualan di pasar lama Karisa daripada pindah di dekat pasar ini (pasar Karisa red). Soalnya, bagaimana pembeli mau datang kalau jalanan menuju pasar tersebut kayak kubangan kerbau," kata Jamal kepada FAJAR, Senin 17 Juni.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jeneponto, Rachmansyah Guntur mengakui belum difungsikannya pasar tradisional  itu karena belum ada infrastruktur jalan dan  got.

"Mulai dari pembangunan tahap I, II, dan III sudah banyak masalah yang terjadi. Kemudian masuk tahap terakhir IV masih tetap jadi masalah," ungkap Rachmansyah Guntur kepada FAJAR, Senin 17 Juni.

Kata dia, sebelum masuk sebagai kadis perindag,  memang pembangunan pasar  itu sudah terbengkalai.  Dia mengambil alih pembangunan pasar yang terbengkalai setelah menggantikan pejabat  lama yang pindah menjadi Kadis PU Jeneponto.

"Jadi, kesalahan awal pembangunan pasar, bukan pada saya, tetapi pada kadis yang menjabat saat itu. Bangunannya sudah banyak yang rusak, atap bocor, tidak ada poly door dan besi cor tampak kelihatan dari dinding," kata dia.

Dari Dirjen Kementerian Perindustrian Perdagangan, bahkan sudah memberikan teguran. Dirjen memerintahkan pihak kontraktor menyelesaikan bangunan pasar yang belum terselesaikan.

"Kami sudah memberikan teguran dan melayangkan surat tiga kali kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai," kata mantan Asisten II Pemkab Jeneponto itu. 

Pihak kontraktor katanya ingin menyerahkan bangunan pasar ke Disperindag. Namun, pihaknya tidak mau menerimanya. (lom)
Baca Artikel

Deklarasi, Iksan Iskandar Ajak Berpolitik Santun



 
JENEPONTO, FAJAR -- Pasangan calon bupati dan calon wakil Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar-Mulyadi Mustamu yang diusung tujuh partai mendeklarasikan pencalonannya bersama 50 ribu pendukung di Lapangan Passamaturukang Bontosunggu, Sabtu 8 Juni.

Pasangan bakal calon yang diusung Partai Demokrat, PPP, Barnas, PBR, PBB PKS dan PPPI mengambil star dari rumah posko induk Siap Bisa. Menuju KPU Iksan, Mulyadi diantar istri, pengurus partai dengan berjalan kaki. Deklarasi SIAP-BISA dihadiri anggota DPR RI dari PKS, Asmin Amin.

Ketua Pemuda Pancasila Sulsel, Diza Ali, dan sejumlah pengurus DPW Partai pengusung. Iksan Iskandar, menyampaikan konsep perubahan di Jeneponto. Bersama Mulyadi Mustamu mereka akan mengoreksi seluruh program dan kebijakan yang keliru. Kebijakan itulah yang mengakibatkan terpuruknya daerah ini.

Iksan menambahkan, masyarakat harus lebih cerdas dalam menuntukan pemimpin. Apabila masyarakat tidak cerdas memilih pemimpin maka masa depan 300 ribu lebih penduduk Jeneponto akan semakin menderita dan perubahan akan sirna.

"Untuk itu menuju perubahan di Jeneponto, masyarakat harus menentukan pilihannya dengan cerdas. Masa depan daerah ini, ditentukan oleh masyarakat," kata Iksan. Selain itu, Iksan mengingatkan kepada masyarakat mengenai perbedaan pilihan. Perbedaan tidak menjadi soal dan tidak dapat dijadikan perpecahan. Hargailah pilihan orang lain.

"Masyarakat jangan dipaksa, diintimidasi untuk memilih kandidat lain. Tapi, biarkan rakyat yang memilih sesuai hati nuraninya," kata mantan Sekkab Jeneponto itu. Untuk itu Iksan mengajak kandidat untuk berpolitik santun yang tidak mencederai demokrasi ini.

Bacabup Jeneponto Mulyadi Mustamu dalam orasinya mengatakan, tujuh partai parlemen dengan 13 kursi di DPRD yang telah mengusung kita. Kalau kita melihat massa pendukung tujuh partai dan simpatisan dipadati masyarakat. Ini menandakan suatu kemenangan.

Selain pasangan calon berorasi. Koordinator wilayah Selatan-selatan PKS Sulsel. Ketua Pemuda Pancasila Sulsel Diza Rasyid Ali dalam orasi mengatakan, biarpun dirinya bukan orang Jeneponto, tetapi kami sangat prihatin dengan kondisi Jeneponto.

Usai melakukan deklarasi di lapangan passamurukung. Pasangan calon yang diusung Demokrat, PPP, Barnas, PBR, PBB, PKS dan P3I, melakukan pendaftaran di komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto, mendaftar sebagai calon bupati dan cawabup.

Pasangan calon tersebut diterima lima komisioner KPU di pimpin Mustova Kamal. Iksan-Mulyadi Mustamu yang datang di KPU  sebagai pasangan pendaftar kedua. (lom)


 
JENEPONTO, FAJAR -- Pasangan calon bupati dan calon wakil Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar-Mulyadi Mustamu yang diusung tujuh partai mendeklarasikan pencalonannya bersama 50 ribu pendukung di Lapangan Passamaturukang Bontosunggu, Sabtu 8 Juni.

Pasangan bakal calon yang diusung Partai Demokrat, PPP, Barnas, PBR, PBB PKS dan PPPI mengambil star dari rumah posko induk Siap Bisa. Menuju KPU Iksan, Mulyadi diantar istri, pengurus partai dengan berjalan kaki. Deklarasi SIAP-BISA dihadiri anggota DPR RI dari PKS, Asmin Amin.

Ketua Pemuda Pancasila Sulsel, Diza Ali, dan sejumlah pengurus DPW Partai pengusung. Iksan Iskandar, menyampaikan konsep perubahan di Jeneponto. Bersama Mulyadi Mustamu mereka akan mengoreksi seluruh program dan kebijakan yang keliru. Kebijakan itulah yang mengakibatkan terpuruknya daerah ini.

Iksan menambahkan, masyarakat harus lebih cerdas dalam menuntukan pemimpin. Apabila masyarakat tidak cerdas memilih pemimpin maka masa depan 300 ribu lebih penduduk Jeneponto akan semakin menderita dan perubahan akan sirna.

"Untuk itu menuju perubahan di Jeneponto, masyarakat harus menentukan pilihannya dengan cerdas. Masa depan daerah ini, ditentukan oleh masyarakat," kata Iksan. Selain itu, Iksan mengingatkan kepada masyarakat mengenai perbedaan pilihan. Perbedaan tidak menjadi soal dan tidak dapat dijadikan perpecahan. Hargailah pilihan orang lain.

"Masyarakat jangan dipaksa, diintimidasi untuk memilih kandidat lain. Tapi, biarkan rakyat yang memilih sesuai hati nuraninya," kata mantan Sekkab Jeneponto itu. Untuk itu Iksan mengajak kandidat untuk berpolitik santun yang tidak mencederai demokrasi ini.

Bacabup Jeneponto Mulyadi Mustamu dalam orasinya mengatakan, tujuh partai parlemen dengan 13 kursi di DPRD yang telah mengusung kita. Kalau kita melihat massa pendukung tujuh partai dan simpatisan dipadati masyarakat. Ini menandakan suatu kemenangan.

Selain pasangan calon berorasi. Koordinator wilayah Selatan-selatan PKS Sulsel. Ketua Pemuda Pancasila Sulsel Diza Rasyid Ali dalam orasi mengatakan, biarpun dirinya bukan orang Jeneponto, tetapi kami sangat prihatin dengan kondisi Jeneponto.

Usai melakukan deklarasi di lapangan passamurukung. Pasangan calon yang diusung Demokrat, PPP, Barnas, PBR, PBB, PKS dan P3I, melakukan pendaftaran di komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto, mendaftar sebagai calon bupati dan cawabup.

Pasangan calon tersebut diterima lima komisioner KPU di pimpin Mustova Kamal. Iksan-Mulyadi Mustamu yang datang di KPU  sebagai pasangan pendaftar kedua. (lom)
Baca Artikel

Nurdin dan Baharuddin di Ujung Tanduk



JENEPONTO, FAJAR -- Pasangan Nurdin Faisal Tahara-Burhanuddin Baso Tika dan Baharuddin Baso Jaya-Isnaad Ibrahim Lontang, berada di posisi yang tidak aman. Sepuluh parpol pengusung mereka memberikan dukungan ganda. Pasangan Nurdin-Burhanuddin mendaftarkan 12 parpol ke KPU Jeneponto sebagai pengusungnya. Sementara pasangan Baharuddin-Isnaad mendaftarkan 14 parpol. Semuanya adalah parpol nonparlemen.


Sepuluh parpol pengusung Nurdin-Burhanuddin juga memberikan dukungan kepada Baharuddin-Isnaad. Salah satu dari dua pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Jeneponto tersebut bisa gugur karena tidak memenuhi syarat. Parpol yang memberikan dukungan ganda adalah Partai Syarikat Indonesia (PSI) yang berubah nama menjadi Nasional Republik (Nasrep), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU), Partai Merdeka, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), PDI Perjuangan, dan Partai Persatuan Daerah (PPD).
Ketua KPU Jeneponto, Musthova Kamal mengatakan, dari lima kandidat yang mendaftar, baru tiga di antaranya yang dipastikan aman. Mereka adalah Iksan Iskandar-Mulyadi Mustamu, Ashari F Radjamilo-Mahlil Sikki, dan Syuaib Mallombasi-Andi Mappatunru. Sementara dua pasangan bakal calon yang menggunakan gabungan partai nonparlemen masih harus diverifikasi faktual untuk memastikan apakah mereka memenuhi syarat atau tidak.
Musthova mengaku akan berkonsultasi ke pimpinan pusat parpol yang memberikan dukungan ganda tersebut. Selain memverifikasi kepengurusan yang sah, KPU juga ingin memastikan arah dukungan resmi parpol tersebut.
"Salah satunya bisa tersingkir. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dua-duanya tidak lolos jika akumulasi suara parpol pengusung mereka tidak mencapai 15 persen," tambah adik kandung Jayadi Nas ini.
Dari 38 parpol peserta Pemilu 2009, terdapat 20 parpol nonparlemen. Total suaranya mencapai 43.842 atau 23,81 persen. Artinya, suara tersebut hanya cukup untuk mengusung satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.
Pasangan calon harus didukung oleh parpol atau gabungan parpol yang akumulasi suaranya pada Pemilu 2009 minimal 27.615 suara. Jumlah itu setara dengan 15 persen dari total suara sah pada Pemilu 2009 yang mencapai 184.096.
Ketua tim pemenangan Baharuddin-Isnaad, Usni Tamrin berharap kandidatnya bisa lolos bertarung di pemilukada. Dia yakin parpol pengusung kliennya memberikan dukungan resmi. (lom)


JENEPONTO, FAJAR -- Pasangan Nurdin Faisal Tahara-Burhanuddin Baso Tika dan Baharuddin Baso Jaya-Isnaad Ibrahim Lontang, berada di posisi yang tidak aman. Sepuluh parpol pengusung mereka memberikan dukungan ganda. Pasangan Nurdin-Burhanuddin mendaftarkan 12 parpol ke KPU Jeneponto sebagai pengusungnya. Sementara pasangan Baharuddin-Isnaad mendaftarkan 14 parpol. Semuanya adalah parpol nonparlemen.


Sepuluh parpol pengusung Nurdin-Burhanuddin juga memberikan dukungan kepada Baharuddin-Isnaad. Salah satu dari dua pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Jeneponto tersebut bisa gugur karena tidak memenuhi syarat. Parpol yang memberikan dukungan ganda adalah Partai Syarikat Indonesia (PSI) yang berubah nama menjadi Nasional Republik (Nasrep), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU), Partai Merdeka, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), PDI Perjuangan, dan Partai Persatuan Daerah (PPD).
Ketua KPU Jeneponto, Musthova Kamal mengatakan, dari lima kandidat yang mendaftar, baru tiga di antaranya yang dipastikan aman. Mereka adalah Iksan Iskandar-Mulyadi Mustamu, Ashari F Radjamilo-Mahlil Sikki, dan Syuaib Mallombasi-Andi Mappatunru. Sementara dua pasangan bakal calon yang menggunakan gabungan partai nonparlemen masih harus diverifikasi faktual untuk memastikan apakah mereka memenuhi syarat atau tidak.
Musthova mengaku akan berkonsultasi ke pimpinan pusat parpol yang memberikan dukungan ganda tersebut. Selain memverifikasi kepengurusan yang sah, KPU juga ingin memastikan arah dukungan resmi parpol tersebut.
"Salah satunya bisa tersingkir. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dua-duanya tidak lolos jika akumulasi suara parpol pengusung mereka tidak mencapai 15 persen," tambah adik kandung Jayadi Nas ini.
Dari 38 parpol peserta Pemilu 2009, terdapat 20 parpol nonparlemen. Total suaranya mencapai 43.842 atau 23,81 persen. Artinya, suara tersebut hanya cukup untuk mengusung satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.
Pasangan calon harus didukung oleh parpol atau gabungan parpol yang akumulasi suaranya pada Pemilu 2009 minimal 27.615 suara. Jumlah itu setara dengan 15 persen dari total suara sah pada Pemilu 2009 yang mencapai 184.096.
Ketua tim pemenangan Baharuddin-Isnaad, Usni Tamrin berharap kandidatnya bisa lolos bertarung di pemilukada. Dia yakin parpol pengusung kliennya memberikan dukungan resmi. (lom)
Baca Artikel
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Mallombasang Kapi - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger