Pihak SKPD Tidak Terbuka ke BKDD
PASCA pengiriman data tenaga honorer ke BKN pusat dan berakhirnya masa pemeriksaan berkas yang dilakukan tim verifikasi dan validasi dari pusat di Kabupaten Jeneponto, menyisakan masalah serius. Data 3.511 honorer yang tersebar di beberapa instansi lingkup Pemkab Jeneponto, diragukan kemurniannya.
Dari sisi jumlah, honorer yang ada di Butta Turatea itu merupakan peringkat kedua di Indonesia. Kota Bekasi peringkat pertama. Namun, honorer di Jeneponto disorot berbagai kalangan karena banyak data yang dinilai fiktif sehingga menelurkan honorer siluman.
Lembaga Pemerhati Masyarakat Turatea (LPMT) Jeneponto mengingatkan tim verifikasi dan validasi data honorer di pusat untuk tegas dan penuh kecermatan dalam memasukkan honorer dalam data base.
"Penegasan ini perlu kami sampaikan, mengingat adanya keraguan publik terhadap keabsahan data honorer yang telah diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto kepada Badan Kepegawaian Negara Pusat beberapa waktu yang lalu," kata Ketua LPMT, Muhammad Tamara kepada FAJAR.
Muhammad Tamara menyebutkan, LPMT mendesak tim verifikasi dan validasi data honorer untuk tidak segan-segan mengeliminasi data honorer yang diragukan keabsahannya. Penindakan tegas tanpa pertimbangan status sosial sangat diperlukan agar anggaran daerah ini nantinya tidak habis terkuras untuk membayar gaji bagi orang-orang yang tidak berhak.
Ini sangat merugikan honorer yang betul-betul menjalankan tugas tapi tidak diakomodasi dalam pendataan karena diganti honorer siluman. "Kejadian seperti ini banyak berlangsung di beberapa instansi di daerah ini," ujar Tamara.
Data honorer dengan jumlah sebanyak itu telah dikirim namanya ke Menpan. Mereka dinyatakan lulus tahap pertama untuk diusulkan masuk data base menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Merebak pula isu bahwa banyak honorer menjadi korban pungutan yang dilakukan oknum pejabat dengan cara meminta uang sebagai balas jasa. Jumlahnya antara Rp20 juta hingga Rp30 juta per orang.
Ada beberapa item berkas honorer yang mesti mendapat perhatian serius dan dicermati oleh tim verifikasi, di antaranya SK honor dari pimpinan masing-masing instansi, absensi, dan slip gaji. Ketiga
item tersebut merupakan dokumen yang berpontensi paling besar untuk dimanipulasi.
"Terus terang, saya sangat meragukan keabsahan SK para honorer yang mencapai 3.511 orang itu. Kami mendesak tim verifikasi dan validasi data honorer pusat untuk melakukan verifikasi kembali secara teliti dan serius terkait keabsahan data honorer tersebut," kata Tamara.
Kepala Badan Kepegawai dan Diklat Daerah (BKDD) Jeneponto, Hasnun yang dikonfirmasi di kantor DPRD Jeneponto Senin, 15 November, mengakui tenaga honorer yang tercecer tidak masuk dalam data base tahun 2004 lalu. Semestinya hanya 400 honorer yang bisa diyakini keabsahannya tersebar di SKPD.
Namun, setelah dilakukan pendataan pada Agustus 2010, jumlahnya membengkak 6.000 orang. Kemudian setelah dilakukan verifikasi ulang oleh BKDD, melonjak lagi menjadi 3.511 orang. Jumlah itulah yang kita kirim ke BKN pusat.
Tingginya jumlah honorer di Butta Turatea, kata Hasnun, akibat tidak adanya lapangan pekerjaan seperti industri. "Sangat disayangkan karena jumlah honorer seolah-olah disembunyikan ke pihak BKDD Jeneponto. Rincian honorer masing-masing SKPD tidak ada, karena SKPD tidak menyerahkan ke BKDD. SKPD menyerahkan ke panitia verifikasi dan validasi data dari pusat," kata Tamara.
Jika pun ada di antara pegawai honorer yang telah didata, menurut Hasnun, terdapat honorer fiktif, itu murni bukan kesalahan BKDD. Sebab seluruh data yang menjadi persyaratannya, seperti SK, DIPA, dan LPJ gaji serta absensi, telah lengkap dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh
Menpan RI dan BKN. (lom)