Terbanyak di Sekretariat Kabupaten
MEMANFAATKAN momentum proses pendataan, beberapa oknum di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Jeneponto ditengara memanipulasi data adiminstratif agar lolos pendataan data base. Akibat tindakan ini, banyak Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dirugikan. Hal ini terungkap saat pendataan honorer pada Agustus 2010. Banyak pendataan GTT dan PTT yang terindikasi curang. Ironisnya, oknum instansi dinas hingga sekolah terkait juga diduga ikut bermain.
Bentuk kecurangan itu terlihat dari data pengabdian honorer yang dimundurkan. Ada oknum honorer tahun 2004, bahkan masih Praktik Kuliah Lapangan (PKL); ada namanya tercantum tapi orangnya ada di Jakarta tetapi sudah mendapatkan SK pengabdian honorer (GTT dan PTT).
Akibat persoalan ini, banyak pegawai tidak tetap (honorer) yang dirugikan karena terancam tereliminasi. Data yang sudah mengalami kenaikan hampir 400 persen dilihat dari listing yang lulus berkas verifikasi versi BKDD, begitu banyak honorer terpaksa harus gigit jari.
Soalnya, banyak nominator honorer 2010 tak terdaftar. Daftar nama yang masuk sebagai tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga diragukan keabsahannya.
Meningkatnya honorer di Jeneponto yang mencapai 3.511 orang, paling banyak di lingkup Sekretariat Daerah (Sekda); mencapai 322 orang, kemudian diusul Dinas Kesehatan yaitu 250 orang.
Meningkatnya jumlah tenaga honorer di Jeneponto, disinyalir karena faktor kedekatan oknum pejabat. Biar pembantu rumah tangga atau penjaga kebun oknum pejabat juga dimasukkan untuk menjadi pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pengakuan Kepala Puskesmas Arungkeke, Mansyur bahwa dirinya memasukkan salah seorang honorer karena faktor jasa, juga tak lepas dari faktor kedekatan. Setidaknya dekat karena honorer yang bersangkutan sering membantu ketika jadi kepala desa.
Soal lumrah atau tidaknya, itu bergantung penilaian publik, dalam rangka apa honorer itu membantu seorang pejabat. Publik pun bisa membenarkan kalau bantuan itu adalah untuk kepentingan publik pula dalam kaitannya dengan kapabilitas sebuah instansi.
Soal keabsahan honorer, banyak komentar bahwa, untuk mengetahui palsu atau tidaknya sebuah SK, bisa dilihat dari kertas yang digunakan. Jika SK tahun 2004 warna kertasnya sudah mulai buram. Namun, yang terjadi malah kertas yang mereka gunakan adalah kertas baru yang masih putih bersih.
"Inilah ciri-ciri SK yang terindikasi palsu," ujar salah seorang pegawai yang menolak namanya dimediakan
Kepala Dinas Kesehatan, Alim Alwi mengaku bahwa tenaga honorer Dinas Kesehatan yang diusulkan mencapai 250 orang. Yang lulus berkas hanya 150 orang. Jumlah inilah diverifikasi oleh tim pusat.
Namun, dia tidak mengetahui honorer yang diusulkan apakah menggunakan data palsu
atau bukan. Semua SK-nya dibuat pada tahun 2004 dan 2005. Akan tetapi, dia tidak menelisik mana SK asli, mana pula SK palsu. SK itu dibuat dengan kertas HVS yang baru. (tim)