 |
| Ketua DPD Partai Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo |
Penegasan Syahrul ini disampaikan sesaat setelah melakukan rapat dengan elite DPD Golkar Sulsel, Sabtu, 4 Mei, malam tadi. Warning ini terkait isu bahwa Supomo telah menyodorkan tiga nama calon wakil wali kota Makassar ke DPP tanpa melibatkan Golkar Sulsel.
"Soal rumor yang beredar, kami katakan baru Supomo yang telah diputuskan Golkar. Untuk wakilnya, masih harus dilakukan survei," kata Syahrul.
Dalam hal pengusulan wakil ke DPP, Syahrul menyatakan DPD Golkar Sulsel masih memiliki hak untuk mengajukan minimal tiga nama ke DPP. Sekalipun kata dia, biasanya tiga nama ini penggodokannya tetap melalui DPD Golkar Makassar. Syahrul menegaskan, keputusan tidak boleh hanya satu atau dua orang saja.
"Saya berharap Supomo juga sebagai cawali sekaligus sebagai ketua partai harus berjalan sesuai mekanisme, dengan mengusul tiga nama ke DPP melalui DPD Golkar Sulsel," tegas Syahrul.
Dia mengingatkan kalau keputusan dilakukan tanpa mekanisme, maka distorsi yang terjadi di bawah akan menjadi tanggung jawab sendiri. Keputusan wakil Supomo kata dia harus tetap diambil melalui mekanisme survei. Siapa pun kata dia yang ditetapkan akan diterima sepanjang melalui mekanisme yang benar.
Dia mengakui, semua keputusan yang diambil selalu melahirkan dinamika politik. Oleh karena itu, DPD Golkar Sulsel dan Makassar harus tetap menyesuaikan dengan keputusan DPP. Syahrul berharap, apapun dinamikanya, Golkar harus ke luar dari dinamika itu.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Arfandi Idris. Menurut dia, setelah menetapkan cawali, maka diberi ruang mengusul nama. Namun, DPD Golkar Sulsel sejauh ini tidak ada nama yang diusulkan DPD dari Makassar. Sekalipun mekanisme di DPD Golkar Makassar jalan, kita juga harap ada komunikasi dengan Sulsel.
"Jadi, DPD Golkar Sulsel sampai saat ini tidak tahu nama-nama yang diusulkan dari Makassar," kata Arfandi.
Ketua Bappilu DPD Golkar Makassar, Iswan S Utomo menambahkan, moral kerja teman-teman drop setelah kabar keluarnya paket Supomo-Kadir. Pasalnya, kader Golkar juga punya survei. Apalagi paket ingin dianggap tidak bisa saling mendukung. "Masyarakat juga kurang bisa menerima paket ini. Ini bukan karena Supomo, tapi posisi wakilnya," kata Iswan.
Iswan menambahkan, keputusan DPP Golkar yang memaketkan Supomo-Kadir di pilwalkot cenderung kontraproduktif, karena kurang melibatkan DPD. Padahal kader Golkar Makassar lebih menginginkan Aru mendampingi Supomo. "Apalagi Ketua DPD Golkar Sulsel juga cenderung lebih setuju paket Supomo-Aru," tambahnya.
Beberapa kader perempuan Makassar mendatangi DPD Golkar Sulsel, mereka mempertanyakan alasan sehingga Sekretaris DPD Golkar Makassar, Faroek M Betta tidak termasuk yang diusulkan Supomo ke DPP Golkar.
Kader perempuan Golkar ini antara lain, Bidang Hukum KPPG Makassar, Ina Parenrengi, Indria Tubung, Netty, Murni, dan beberapa kader perempuan Golkar lainnya. "Tujuan kita datang di sini karena ingin tahu apakah betul Pak Aru tidak diusulkan ke DPP. Kalau benar, apa dasarnya, padahal dia selama ini masuk daftar survei," kata Ina.
Informasi yang berkembang, kader perempuan yang juga masuk daftar caleg Golkar Makassar pada pileg 2014 ini, mengancam menarik diri dari pencalegan. Kendati kader ini belum mau bersikap tegas.
Mereka mengaku masih akan melihat perkembangan di Golkar. "Kita lihat seperti apa perkembangannya, apakah rasional atau tidak. Sepanjang rasional, bisa saja kita terima. Kita juga resah karena simpul-simpul di bawah banyak mempertanyakan ke kita," tandasnya.
Sarat Permainan
Pemberian rekomendasi dari DPP Golkar kepada Ashari F Radjamilo untuk maju di pemilukada Jeneponto, juga mendapat perlawanan dari kalangan Partai Golkar Jeneponto. Hal ini terkait tersingkirnya Ketua DPD Golkar Jeneponto, Burhanuddin Baso Tika dalam Pemberian rekomendasi DPP ke Ashari.
"Pemberian tersebut dinilai menyalahi mekanisme partai. Tidak sesuai prosedur dengan tidak melibatkan DPD Golkar Jeneponto," ujar Ketua Bappilu Partai Golkar Jeneponto, Nasir Puly, kemarin.
Dia menyatakan, pemberian rekomendasi DPP ke Ashari F Radjamilo sebelumnya tidak pernah ada penyampaian ke DPD Golkar Jeneponto. "Bila ada penetapan pemberian dukungan ke bacabup (bakal calon bupati), itu hanya dilakukan DPP tanpa melibatkan DPD Golkar Jeneponto," kata Nasir.
Selain menyalahi aturan partai, lanjutnya, penetapan bakal calon wakil bupati juga tidak sesuai aturan partai. Dalam menentukan bakal calon wakil, tidak melibatkan DPD Golkar Jeneponto.
"Bacabup yang mengusulkan langsung tiga nama ke DPP tanpa persetujuan kami di Golkar Jeneponto. Ini sangat menyalahi aturan Partai. Pemberian rekomendasi sangat sarat dengan permainan yang dilakukan DPP," kata Nasir.
Bila tidak segera dilakukan peninjauan kembali, dia menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui rekomendasi Ashari untuk ditindaklanjuti dalam pemberian usungan pada saat pendaftaran ke KPU Jeneponto.(sah-sam-lom)