JENEPONTO,FAJAR -- Pemberian
rekomendasi DPP Golkar kepada Ashari F Radjamilo untuk mengendarai
partai berlambang pohon rindang maju di Pemilukada Jeneponto, September
mendatang, mendapat perlawanan dari Kalangan Partai Golkar Jeneponto.Perlawanan yang dilakukan Golkar Jeneponto, terkait tersingkirnya Ketua DPD Golkar Jeneponto Burhanuddin Baso Tika dalam Pemberian
Ashari F Radjamilo
rekomendasi DPP ke Ashari. Pemberian dinilai menyalahi mekanisme partai. Tidak sesuai prosedur dengan tidak melibatkan DPD Golkar Jeneponto, ujar ketua Bappilu Partai Golkar Jeneponto Nasir Puly, pada FAJAR, Sabtu 4 Mei.
"Pemberian rekomendasi DPP ke Ashari F Radjamilo tidak pernah ada penyampaiannya ke DPD Golkar Jeneponto. Bila ada penetapan pemberian dukungan ke bacabup, tetapi hanya dilakukan DPP tanpa melibatkan DPD Golkar Jeneponto, kata Nasir.
Selain menyalahi aturan partai. Penetapan bakal calon wakil bupati juga tidak sesuai aturan partai. Dalam menentukan bakal calon wakil tidak melibatkan DPD golkar Jeneponto.
Melainkan Bacabup yang mengusulkan langsung tiga nama ke DPP tanpa persetujuan kami di Golkar Jeneponto. Ini sangat menyalahi aturan Partai. "Pemberian rekomendasi sangat sarat dengan permainan dilakukan DPP," kata Nasir.
Bila tidak segera dilakukan peninjau kembali. Maka kami tidak akan menyetujui rekomendasi Ashari untuk ditindak lanjuti dalam pemberian usungkan pada saat pendaftaran ke KPU Jeneponto nanti, ancam Nasir yang mewakili Ketua DPD Golkar Jeneponto Burhanuddin BT yang sedang Umrah.
"Bila bukan kader golkar yang menjadi pasangan Ashari, maka percaya saya, suara golkar akan semakin buruk di Jeneponto," tegas Nasir.
Untuk itu, kata Nasir sangat diharapkan kader Golkar dalam hal ini Burhanuddin BT juga mendapatkan rekomendasi sebagai bacawabup berpaket dengan Ashari F Radjamilo di Pemilukada.
Sebab dalam pendaftaran AFR di partai Golkar, bukan mendaftar pasangan. Tetapi mendaftar secara person. "Meskinpun dia datang berpasangan bersama calon wakil Mahlil Sikki, tetapi keduanya mendaftar sendiri-sendiri," kata Nasir
Kalau memang Ashari F Radjamilo yang mendapatkan rekomendasi, harus kader Golkar yang menjadi pendampingnya. Paling tidak Burhanuddin Baso Tika yang jadi calon wakil. Sebab baik Ashari dan Mahlil Sikki, bukan kader golkar.
Namun kalau DPP tidak mengakomodir Burhanuddin Baso Tika menjadi bacawabup kita lihat langkah selanjutnya. "Sebab yang memakai Golkar bukan orang Jakarta pak. Tetapi masyarakat Jeneponto sendiri yang memakainya Golkar," kata Nasir.
"Apa dia tahu-kan orang Jakarta itu. Apa dia tahu-kan ketua Bappilu DPP Golkar Nurdin Halid di Jeneponto. Dengan mengabaikan aspirasi masyarakat Jeneponto. Nurdin Halid hanya mementingkan dirinya sendiri. Bukan memikirkan kemajuan partai Golkar, tetapi dia ingin melihat partai Golkar dalam kehancuran di Jeneponto.
Apalagi dalam penetapan pemberian rekomendasi saja, tidak ada penyampaian ke Golkar Jeneponto. Inikan menandakan Nurdin Halid hanya egonya yang dia pikirkan. Bukan memikirkan ego masyarakat Jeneponto yang dia dengarkan.
Survei yang dilakukan DPP Golkar, kata Nasir Puly saya tidak yakin kebenaranya. Survei akal-akalan yang digunakan Nurdin Halid Cs. Kalau sistem pemberian rekomendasi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan DPD Golkar Jeneponto, sebaiknya pemberian dukungan kembali dilakukan dengan sistem konveksi diberikan ke masing-masing Golkar di kabupaten.
Karena yang memakai Golkar adalah user Jeneponto, bukan orang Jakarta yang gunakan untuk maju di pemilukada Jeneponto. Pemberian rekomendasi dengan sistem survei pasti penuh dengan kebohongan yang dilakukan DPP.
"Sudah sangat jelas pemberian rekomendasi yang dilakukan Bappilu DPP, penuh dengan kebohongan," kata Nasir Puly. Kalau pemberian rekomendasi dilakukan dengan cara kebohongan, pasti akan terungkap nantinya.
"Kalau pemberian rekomendasi tidak sesuai mekanisme, calon golkar akan kalah. Tetapi mudah-mudahan di Jeneponto tidak kalah, sama nasibnya dengan beberapa kabupaten/ kota di Sulsel yang kalah," kata Nasir Puly.
Kekalahan calon Golkar beberapa kabupaten di Sulsel, Itu di sebabkan ulah orang DPP di Jakarta yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Jeneponto. (lom)