 |
| Bakar Atribut Partai Golkar |
Di Makassar, sejumlah kader Golkar mengecam sikap DPP yang menetapkan pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Sebagian besar kader menginginkan Supomo berpasangan dengan Farouk MB. Alasannya, Farouk yang juga Ketua DPRD Makassar itu memiliki popularitas dan elektibilitas yang jauh lebih tinggi dibanding Kadir.
Hal sama juga terjadi di Jeneponto. Senin, 6 Mei kemarin, puluhan
pengurus dan kader Golkar berunjuk rasa menolak keputusan DPP yang
menetapkan Ashari F Radjamilo sebagai calon bupati. Kader Golkar bahkan
mensinyalir rekomendasi untuk Ashari itu dibeli dengan harga miliaran.
Selain melakukan orasi, sejumlah kader ikut membakar atribut partai, baju partai, dan banner bergambar Ketua DPP Golkar Aburizal Bakrie, Sekjen Idrus Marham, Ketua bidang Bappilu wilayah Sulsel Nurdin Halid, dan ketua DPD Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
"Rekomendasi DPP tidak berdasarkan hasil survei yang sebagaimana mestinya sesuai aturan partai. Bahkan rekomendasi DPP itu diduga rekomendasi yang dibayar," ujar Wakil ketua DPD Partai Golkar Jeneponto Natsir Puly dalam aksinya kemarin.
Kader Golkar Jeneponto meminta Ketua DPP Golkar Abu Rizal Bakrie mengusut praktik money politics yang dilakukan oleh oknum DPP Partai Golkar dalam penentuan bakal calon bupati dan wakil bupati. Mereka juga menuntut Korwil DPP Golkar untuk wilayah Sulawesi, HM Nurdin Halid mundur dari jabatan di DPP Golkar selaku korwil Sulawesi karena tidak memperhatikan kondisi internal Golkar Jeneponto.
Selain Makassar dan Jeneponto, kisru serupa juga terjadi Enrekang. Bahkan kisruh Golkar Enrekang sudah menelan korban. DPP memecat La Tinro La Tunrung yang juga Bupati Enrekang dari posisinya sebagai Ketua DPD Golkar karena menolak keputusan DPP yang menetapkan pasangan Muslimin Bando-Amiruddin sebagai calon bupati dan calon wakil bupati.
La Tinro beralasan penetapan calon yang dilakukan DPP tidak memenuhi mekanisme partai. Penentuan paket Muslimin-Amiruddin tidak dikoordinasikan dengan DPD II dan DPD I. Bahkan saat masa pendaftaran kandidat di DPD Golkar Enrekang, Muslimin dan Amiruddin tidak mendaftar.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad berpendapat perseteruan elite Golkar ini akan berdampak buruk terhadap elektibilitas Golkar di Sulsel dan kandidat yang diusung Golkar dalam pemilukada.
"Kalau tidak segera dikonsolidasikan dengan baik, ini akan menjadi ancaman bagi Golkar baik di pemilukada maupun di pileg 2014. Ancaman nyata yang dihadapi itu yakni bisa menurunkan elektabilitas partai," kata Firdaus malam tadi.
Ia menambahkan perseteruan kader ini semakin diperuncing karena terjadinya tarik menarik antara DPD Golkar dengan DPP Golkar, terutama antara Syahrul Yasin Limpo dengan Nurdin Halid. Contoh terbaru terkait penetapan pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid di pilwalkot Makassar. Pada satu sisi, Syahrul memberikan pernyataan yang sangat bertentangan dengan DPP yakni tidak merestui pasangan ini.
Kendati seteru elite ini muncul karena indikasi mekanisme partai tidak berjalan dengan baik, Firdaus menyebut elite Golkar tidak seharusnya tampil memberikan argumen yang cenderung bisa membuat kader semakin dibigungkan.
Yang membuat partai ini terancam dukungan masyarakat menurun karena kader yang selama ini banyak bekerja di Golkar berpotensi diberi sanksi, jika sikap penolakan mereka terus berlanjut. "Yang perlu dilakukan elit partai yakni melakukan konsolidasi internal dan memberikan penjelasan terhadap keputusan DPP. Di sisi lain, kalau Golkar memberi sanksi kadernya yang sudah banyak bekerja itu juga menjadi kerugian besar," katanya.
Makanya, kata dia, elite Golkar baik DPD kabupaten/kota, provinsi maupun DPP Golkar harus meminimalisi argumen yang justru bertentangan dengan kebijakan partai.
Sekadar diketahui, penentuan calon kepala daerah oleh DPP Golkar yang banyak menuai reaksi kader terjadi di Enrekang, Makassar, dan Jeneponto. Di Makassar misalnya, Golkar memutuskan paket Supomo-Kadir padahal kader banyak inginkan Faroek M Betta sebagai wakilnya.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel sekaligus Korwil Golkar Makassar, Amirullah Tahir mengimbau semua kader Golkar terkhusus Makassar untuk tidak terpancing dengan kisruh yang terjadi. Pasalnya, kondisi itu bisa dimanfaatkan pihak luar yang coba memanfaatkan keuntungan dari keadaan itu. "Semua masalah harus diselesaikan secara bijak," imbuhnya.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Yagkin Padjalangi meminta kader Golkar di Makassar maupun di daerah lain untuk mendukung apa pun yang sudah menjadi keputusan partai. Dia juga minta pasangan yang telah ditetapkan untuk memaksimalkan upaya untuk mengkonsolidasikan kader partai sehingga perbedaan yang ada bisa diminimalisir.
"Calon yang sudah ditetapkan Golkar punya peran juga untuk mengsolidkan kader di bawah. Mereka harus secepatnya melakukan konsolidasi. Sekarang ini kita tidak lagi bicara soal Supomo atau Kadir, tapi kita harus bicara memenangkan Golkar begitu juga di daerah lain," tandas Yagkin.
Anggota DPRD Sulsel ini bahkan mengeluarkan pernyataan keras terkait kemungkinan adanya kader yang tidak mau mematuhi keputusan partai. "Sekarang ini kita harus bicara memenangkan Golkar. Jadi semua kader yang tidak mau ikut aturan, mekanisme, dan keputusan partai itu adalah kader abal-abal," tandas Yagkin.
Sebelumnya, Korwil Pemenangan Pemilu Sulawesi DPP Golkar, Nurdin Halid menegaskan penentuan calon kepala daerah di Golkar tidak ada yang diintervensi oleh siapa pun. Semua mengacu mekanisme baku di Golkar, begitu juga dengan Supomo-Kadir. "Sama sekali DPP tidak ada intervensi apapun kepada Supomo untuk menunjuk Kadir sebagai wakilnya," kata Nurdin.
Makanya dalam penentuan Kadir sebagai wakil Supomo, dia menarik diri dalam penetapan tersebut. "Saya tidak ingin ada konflik interest yang terjadi di Golkar apalagi dituding nepotisme. Makanya saya menarik diri dalam penetapan tersebut," katanya.
Terkait tidak dilibatkannya Golkar Sulsel dalam penetapan wakil Supomo ini, Nurdin menyebut tidak ada persoalan dan itu sudah banyak terjadi di beberapa daerah. DPP Golkar kata dia bisa saja melibatkan Golkar Sulsel begitu juga sebaliknya. Apalagi juklak menyebut calonlah yang akan mengusulkan nama ke DPP.
Dia pun minta semua kader Golkar baik di Makassar maupun di daerah lain untuk tunduk dan patuh dengan keputusan partai. Kalau pun ada pihak yang tidak mau menerima, Nurdin menegaskan partai memiliki mekanisme dalam hal ini akan diberi sanksi organisasi. (sah-lom-iad/pap)
Selain melakukan orasi, sejumlah kader ikut membakar atribut partai, baju partai, dan banner bergambar Ketua DPP Golkar Aburizal Bakrie, Sekjen Idrus Marham, Ketua bidang Bappilu wilayah Sulsel Nurdin Halid, dan ketua DPD Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
"Rekomendasi DPP tidak berdasarkan hasil survei yang sebagaimana mestinya sesuai aturan partai. Bahkan rekomendasi DPP itu diduga rekomendasi yang dibayar," ujar Wakil ketua DPD Partai Golkar Jeneponto Natsir Puly dalam aksinya kemarin.
Kader Golkar Jeneponto meminta Ketua DPP Golkar Abu Rizal Bakrie mengusut praktik money politics yang dilakukan oleh oknum DPP Partai Golkar dalam penentuan bakal calon bupati dan wakil bupati. Mereka juga menuntut Korwil DPP Golkar untuk wilayah Sulawesi, HM Nurdin Halid mundur dari jabatan di DPP Golkar selaku korwil Sulawesi karena tidak memperhatikan kondisi internal Golkar Jeneponto.
Selain Makassar dan Jeneponto, kisru serupa juga terjadi Enrekang. Bahkan kisruh Golkar Enrekang sudah menelan korban. DPP memecat La Tinro La Tunrung yang juga Bupati Enrekang dari posisinya sebagai Ketua DPD Golkar karena menolak keputusan DPP yang menetapkan pasangan Muslimin Bando-Amiruddin sebagai calon bupati dan calon wakil bupati.
La Tinro beralasan penetapan calon yang dilakukan DPP tidak memenuhi mekanisme partai. Penentuan paket Muslimin-Amiruddin tidak dikoordinasikan dengan DPD II dan DPD I. Bahkan saat masa pendaftaran kandidat di DPD Golkar Enrekang, Muslimin dan Amiruddin tidak mendaftar.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad berpendapat perseteruan elite Golkar ini akan berdampak buruk terhadap elektibilitas Golkar di Sulsel dan kandidat yang diusung Golkar dalam pemilukada.
"Kalau tidak segera dikonsolidasikan dengan baik, ini akan menjadi ancaman bagi Golkar baik di pemilukada maupun di pileg 2014. Ancaman nyata yang dihadapi itu yakni bisa menurunkan elektabilitas partai," kata Firdaus malam tadi.
Ia menambahkan perseteruan kader ini semakin diperuncing karena terjadinya tarik menarik antara DPD Golkar dengan DPP Golkar, terutama antara Syahrul Yasin Limpo dengan Nurdin Halid. Contoh terbaru terkait penetapan pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid di pilwalkot Makassar. Pada satu sisi, Syahrul memberikan pernyataan yang sangat bertentangan dengan DPP yakni tidak merestui pasangan ini.
Kendati seteru elite ini muncul karena indikasi mekanisme partai tidak berjalan dengan baik, Firdaus menyebut elite Golkar tidak seharusnya tampil memberikan argumen yang cenderung bisa membuat kader semakin dibigungkan.
Yang membuat partai ini terancam dukungan masyarakat menurun karena kader yang selama ini banyak bekerja di Golkar berpotensi diberi sanksi, jika sikap penolakan mereka terus berlanjut. "Yang perlu dilakukan elit partai yakni melakukan konsolidasi internal dan memberikan penjelasan terhadap keputusan DPP. Di sisi lain, kalau Golkar memberi sanksi kadernya yang sudah banyak bekerja itu juga menjadi kerugian besar," katanya.
Makanya, kata dia, elite Golkar baik DPD kabupaten/kota, provinsi maupun DPP Golkar harus meminimalisi argumen yang justru bertentangan dengan kebijakan partai.
Sekadar diketahui, penentuan calon kepala daerah oleh DPP Golkar yang banyak menuai reaksi kader terjadi di Enrekang, Makassar, dan Jeneponto. Di Makassar misalnya, Golkar memutuskan paket Supomo-Kadir padahal kader banyak inginkan Faroek M Betta sebagai wakilnya.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel sekaligus Korwil Golkar Makassar, Amirullah Tahir mengimbau semua kader Golkar terkhusus Makassar untuk tidak terpancing dengan kisruh yang terjadi. Pasalnya, kondisi itu bisa dimanfaatkan pihak luar yang coba memanfaatkan keuntungan dari keadaan itu. "Semua masalah harus diselesaikan secara bijak," imbuhnya.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Yagkin Padjalangi meminta kader Golkar di Makassar maupun di daerah lain untuk mendukung apa pun yang sudah menjadi keputusan partai. Dia juga minta pasangan yang telah ditetapkan untuk memaksimalkan upaya untuk mengkonsolidasikan kader partai sehingga perbedaan yang ada bisa diminimalisir.
"Calon yang sudah ditetapkan Golkar punya peran juga untuk mengsolidkan kader di bawah. Mereka harus secepatnya melakukan konsolidasi. Sekarang ini kita tidak lagi bicara soal Supomo atau Kadir, tapi kita harus bicara memenangkan Golkar begitu juga di daerah lain," tandas Yagkin.
Anggota DPRD Sulsel ini bahkan mengeluarkan pernyataan keras terkait kemungkinan adanya kader yang tidak mau mematuhi keputusan partai. "Sekarang ini kita harus bicara memenangkan Golkar. Jadi semua kader yang tidak mau ikut aturan, mekanisme, dan keputusan partai itu adalah kader abal-abal," tandas Yagkin.
Sebelumnya, Korwil Pemenangan Pemilu Sulawesi DPP Golkar, Nurdin Halid menegaskan penentuan calon kepala daerah di Golkar tidak ada yang diintervensi oleh siapa pun. Semua mengacu mekanisme baku di Golkar, begitu juga dengan Supomo-Kadir. "Sama sekali DPP tidak ada intervensi apapun kepada Supomo untuk menunjuk Kadir sebagai wakilnya," kata Nurdin.
Makanya dalam penentuan Kadir sebagai wakil Supomo, dia menarik diri dalam penetapan tersebut. "Saya tidak ingin ada konflik interest yang terjadi di Golkar apalagi dituding nepotisme. Makanya saya menarik diri dalam penetapan tersebut," katanya.
Terkait tidak dilibatkannya Golkar Sulsel dalam penetapan wakil Supomo ini, Nurdin menyebut tidak ada persoalan dan itu sudah banyak terjadi di beberapa daerah. DPP Golkar kata dia bisa saja melibatkan Golkar Sulsel begitu juga sebaliknya. Apalagi juklak menyebut calonlah yang akan mengusulkan nama ke DPP.
Dia pun minta semua kader Golkar baik di Makassar maupun di daerah lain untuk tunduk dan patuh dengan keputusan partai. Kalau pun ada pihak yang tidak mau menerima, Nurdin menegaskan partai memiliki mekanisme dalam hal ini akan diberi sanksi organisasi. (sah-lom-iad/pap)